Jakarta (republikjatim.com) - Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres) RI, Ma’ruf Amin memberi penghargaan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS). Pemberian penghargaan ini karena mendukung program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.
Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres mengapresiasi komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN.
Target itu 98 persen penduduk terlindungi kesehatannya melalui Program JKN - KIS Tahun 2024 mendatang dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemda. Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN - KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen dari seluruh penduduk Indonesia.
Penghargaan UHC ini diberikan langsung Wapres didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas) serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03/2023).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemda agar seluruh penduduk masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN - KIS. Namun Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC harus memastikan setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu. Baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
"Untuk itu, BPJS Kesehatan berupaya memperluas akses layanan kesehatan itu dengan bekerjasama dengan beberapa fasilitas kesehatan (Faskes). Baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda pemenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama. Dimana pun peserta itu berada," ujar Ghufron di Jakarta.
Ghufron menekankan, penyelenggaraan Program JKN - KIS saat ini sudah on the track dan terbangun sebuah ekosistem JKN KIS yang kuat dan handal yang juga didukung pemanfaatan teknologi informasi serta digitalisasi layanan yang terus dikembangkan. BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik juga menjalankan tugas selama hampir 10 tahun dengan baik. Ini sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
"Ini dibuktikan dengan pencapaian kinerja organisasi yang kian positif mulai dari predikat Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) sebanyak 8 kali berturut sejak program bergulir Tahun 2014 atau 30 kali sejak era PT Askes (Persero). Termasuk kepuasan peserta yang semakin meningkat serta yang tidak kalah penting kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat," imbuhnya.
Bagi Ghufron kondisi finansial yang sehat, tidak ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan. Bahkan BPJS Kesehatan memberi uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cash flow di rumah sakit. Harapannya fasilitas lebih nyaman dalam memberi layanan kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi.
"BPJS Kesehatan juga mendukung upaya pemerintah dalam menyesuaikan tarif layanan fasilitas kesehatan. Yakni melalui Permenkes Nomor 03 Tahun 2023 yang mengakomodir kesesuaian biaya layanan kesehatan dan perbaikan anomali struktur tarif lama. Peraturan ini mendorong penguatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)," tegasnya.
BPJS Kesehatan melalui Program JKN - KIS juga menjadi episentrum baru di dunia jaminan sosial dan menjadi contoh negara lain. Karena memiliki kepesertaan terbanyak dan pencapaian UHC tercepat di dunia Untuk satu skema yang terintegrasi. Pengelolaan Program JKN - KIS di Indonesia juga sudah diakui dengan mendapat penghargaan tertinggi tingkat Asia Pasifik dalam ISSA Good Practice Award dari Internasional Social Security Association (ISSA).
"Dengan tumbuhnya cakupan kepesertaan JKN - KIS, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014 menjadi 502,8 juta pemanfaatan Tahun 2022. Kehadiran Program JKN - KIS tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Tapi juga melindungi masyarakat dari kemiskinan," jelasnya.
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI, di tahun 2019 diperoleh hasil Program JKN - KIS telah menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim. Untuk itu, BPJS Kesehatan mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN - KIS.
"Salah satu keuntungan Program JKN - KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meski dalam keadaan sehat. Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di setiap kabupaten/kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda. Kami siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia," paparnya.
Sementara Pemkab Sidoarjo sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. Terhitung sejak Februari 2023, sebanyak 1.936.470 jiwa penduduk Kabupaten Sidoarjo telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 1.955.002 jiwa atau sebesar 99.05 persen. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sidoarjo memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda), Andjar Surjadianto yang mewakili Bupati Sidoarjo menghadiri kegiatan ini mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di Kabupaten Sidoarjo. Pihaknya, mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo beserta stakeholder terkait yang bekerja keras agar masyarakat Kabupaten Sidoarjo bisa terjamin ke dalam Program JKN.
"Dengan tercapainya UHC di Kabupaten Sidoarjo maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Ke depan akan terus memastikan seluruh penduduk Sidoarjo tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN - KIS," katanya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, Yessy Novita mengatakan sangat penting terlaksananya UHC di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Ini karena meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perlidungan kesehatan dari pemerintah dan mengurangi kekhawatiran.
"Dengan tercapainya UHC di Kabupaten Sidoarjo ini, masyarakat mendapatkan kepastian dirinya mendapatkan perlindungan kesehatan dari pemerintah. Ini tentu mengurangi kekhawatiran ketika jatuh sakit untuk datang ke rumah sakit karena adanya kendala biaya," papar Yessy.
Selain itu, Yessy menegaskan keberlangsungan Program JKN sangat membutuhkan dukungan berbagai pihak terutama Pemda. Dengan terlaksananya UHC di Kabupaten Sidoarjo ini menjadi prestasi untuk Pemkab Sidoarjo yang peduli dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya.
"UHC menjadi prestasi dan bentuk kepedulian yang besar sekali dari Pemda Kabupaten Sidoarjo dalam mensukseskan Program JKN. UHC ini bertujuan menyediakan pelayanan kesehatan untuk semua orang yang membutuhkan dan dapat diakses oleh semua masyarakat tanpa terkendala finansial. Tentunya, pembiayaan kesehatan menjadi fungsi sistem kesehatan yang penting dan mempengaruhi keseluruhan," ucapnya.
Bagi Yessy pihaknya mengapresiasi karena Pemkab Sidoarjo memberikan dukungan untuk memastikan setiap orang memiliki akses terhadap perawatan kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan yang efektif melalui tercapainya UHC di Kabupaten Sidoarjo ini.
"Saat ini capaian kepesertaan Kabupaten Sidoarjo telah mencapai 99 persen. Yakni sebanyak 1.936.470 jiwa dari 1.955.002 jiwa penduduk Kabupaten Sidoarjo. Dari capaian itu, peserta yang didaftarkan pemerintah daerah atau segmen Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) sebanyak 299.104 jiwa," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
