Sidoarjo (republikjatim.com) - Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai pertemuan di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sidoarjo, Kompleks Perguruan Muhammadiyah, Senin (03/08/2026). Bupati Sidoarjo, Subandi secara khusus memboyong jajaran pejabat utama Pemkab Sidoarjo untuk beranjangsana dan berdialog langsung dengan para pimpinan Muhammadiyah Sidoarjo.
Langkah strategis ini, diambil untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus mempertegas komitmen kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi keagamaan demi kesejahteraan warga Sidoarjo.
Tidak datang sendiri, Bupati Subandi didampingi jajaran Bappeda, BKD, Kesbangpol, Inspektorat serta stakeholders terkait lainnya. Kedatangan rombongan ini, mempertegas komitmen Pemkab Sidoarjo dalam memprioritaskan dukungan bagi program-program keumatan dan kemaslahatan bersama.
"Pemerintah daerah berada pada posisi mendukung dan mempermudah. Kita ingin seluruh proses perizinan, pengelolaan aset wakaf hingga hibah berjalan terang benderang dan berdampak nyata bagi warga," ujar Bupati Subandi di sela silaturrahmi.
Subandi menekankan skema dukungan keuangan dan fasilitas publik dari Pemkab Sidoarjo akan terus diarahkan pada penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
"Semua akan dibantu prosesnya, kalau memang PD Muhammadiyah mau menyelesaikan beberapa perizinan," ungkapnya.
Ketua PD Muhammadiyah Sidoarjo, A Dzo'ul Milal menyambut positif ikhtiar sinergi ini. Menurutnya, komunikasi yang intensif adalah kunci agar program kerja persyarikatan dapat berjalan selaras dengan agenda prioritas Pemkab Sidoarjo.
"Prinsipnya sederhana. Persatuan menjadi fondasi paling dasar dari setiap capaian positif. Kalau koordinasi antara Pemkab Sidoarjo dan Muhammadiyah berjalan cair, berbagai persoalan publik akan lebih mudah kita selesaikan bersama," ungkap Dzo'ul Milal.
Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak menyepakati sejumlah poin konkret untuk percepatan pelayanan masyarakat. Diantaranya ;
1. Akuntabilitas Hibah: Penyelarasan alokasi bantuan melalui dinas teknis terkait dengan pendampingan Inspektorat demi menjamin ketertiban administrasi dan kepastian hukum.
2. Kemudahan Layanan Pendidikan dan BPHTB: Penyederhanaan izin operasional sekolah dan rumah ibadah berbasis digital, serta pemberian insentif dan kemudahan pemberkasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk fasilitas sosial.
3. Percepatan Legalitas Aset Wakaf: Fasilitasi dan pendampingan lintas instansi bersama BPN untuk mempercepat penerbitan sertipikat tanah wakaf masjid maupun musala.
4. Penguatan Infrastruktur Kesehatan: Pemantapan jaminan Universal Health Coverage (UHC) bagi warga serta pengawalan izin pengembangan sarana kesehatan di jejaring Muhammadiyah.
5. Digitalisasi Layanan dan Pengawasan Transparan: Pemkab Sidoarjo tengah mematangkan sistem perizinan digital terintegrasi untuk memangkas alur birokrasi, sehingga status perizinan lembaga pendidikan maupun tempat ibadah dapat dipantau secara transparan dan diproses lebih cepat.
"Melalui pertemuan ini, Pemkab Sidoarjo dan PD Muhammadiyah optimistis jalinan kerja sama yang makin solid akan membawa dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat Sidoarjo," tandasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
