Dalam kesempatan itu, Bupati Sidoarjo, Subandi hadir didampingi Kepala Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusib) Pemkab Sidoarjo, Rudi Setiawan. Penyerahan penghargaan berlangsung saat Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan dan Anugerah Kearsipan Tahun 2026 dalam rangka Hari Kearsipan ke 55 yang digelar 
di Gedung ANRI, Jakarta, Rabu (20/05/2026).

Capaian predikat AA ini menempatkan Sidoarjo sebagai salah satu daerah dengan kinerja pengelolaan arsip terbaik di tingkat nasional.

Bupati Sidoarjo, Subandi mengatakan penilaian terbaik nasional ini menunjukkan Pemkab Sidoarjo telah menjalankan tata kelola administrasi pemerintahan secara tertib, terstandar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, capaian ini lahir dari kerja bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat kecamatan, desa dan satuan pendidikan.

"Alhamdulillah, seluruh OPD, Camat, pemerintah desa hingga sekolah dari TK, SD sampai SMP Negeri maupun swasta menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai ketentuan," ujar Bupati Sidoarjo, Subandi di sela penerimaan penghargaan di Jakarta.

Selain itu, Subandi juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusib) Pemkab Sidoarjo, Rudi Setiawan yang terus mendorong tertib arsip di daerah.

"Terima kasih kepada Pak Kadis. Alhamdulillah, pengawasan dan penerapan kearsipan di Sidoarjo berjalan baik. Mudah-mudahan, penghargaan ini menjadi semangat untuk terus berkembang dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Sidoarjo," ungkap
Subandi.

Subandi menegaskan pencapaian bagus ini, harus menjadi standar minimum penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

"Pengelolaan arsip yang baik menjadi fondasi penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik," tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Pemkab
Sidoarjo, Rudi Setiawan menyebut predikat AA tidak hanya merupakan capaian administratif saja. Akan tetapi, juga mencerminkan konsistensi budaya tertib arsip di lingkungan pemerintah daerah.

"Disperpusip Pemkab Sidoarjo terus memperkuat transformasi kearsipan 
berbasis digital serta meningkatkan penerapan dan pengawasan di seluruh perangkat daerah. Kami juga tidak ingin berhenti di predikat AA. Fokus kami menjaga konsistensi, memperluas digitalisasi dan memastikan seluruh unit kerja benar-benar tertib arsip," tandasnya.

Di sisi lain, Subandi menjelaskan penghargaan ini merujuk pada Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Kearsipan. Menurut Subandi, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menilai dan 
memberikan apresiasi kepada Pemkab Sidoarjo sebagai daerah yang mampu memenuhi standar pengelolaan arsip secara tertib, akuntabel dan berkelanjutan.

"Dengan capaian ini, Pemkab Sidoarjo terus memperkuat reformasi birokrasi melalui sistem kearsipan yang modern, disiplin dan berstandar nasional. Prestasi ini bukan akhir, melainkan awal untuk semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel melalui kearsipan yang tertib di semua lini," pungkasnya. Ary/Waw

Membacakan sambutan Menteri Komdigi RI, Wabup Sidoarjo Mimik Idayana mengajak bersama untuk kembali merefleksikan momentum fundamental berdirinya organisasi Boedi Oetomo Tahun 1908. Menurutnya, sejarah mencatat 
peristiwa itu menjadi tonggak perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik. 

"Memasuki Tahun 2026 ini, tantangan bangsa bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital," ujar Mimik Idayana.

Mimik menyampaikan tema peringatan Harkitnas tahun ini Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini, merepresentasikan semangat
menjaga Ibu Pertiwi. Seluruh elemen bangsa dapat bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa.

"Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat," ungkapnya.

Bagi Mimik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian itu diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Hal itu, dapat dilihat dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi fisik generasi masa depan.

"Langkah ini diperkuat dengan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Termasuk, perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa untuk memutus ketimpangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)," tegas Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo ini.

Mimik menjelaskan di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan layanan Cek Kesehatan Gratis yang masif untuk memastikan perlindungan medis 
yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu,  kedaulatan pangan, kesehatan dan pendidikan juga sedang dibangun sebagai satu ekosistem kesejahteraan yang utuh.

"Upaya mensejahterakan rakyat juga diperkuat melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa. Melalui koperasi, masyarakat desa diharapkan memiliki akses yang lebih dekat layanan ekonomi dasar. Sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri," jelasnya.

Di samping itu, lanjut Mimik Idayana, pemerintah juga telah melakukan ikhtiar besar dalam perlindungan generasi muda di ruang digital. Yakni pemberlakuan penuh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) Per 28 Maret 2026 kemarin. Pemerintah secara resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke Media Sosial (Medsos) dan platform digital berisiko tinggi lainnya. 

"Melalui kebijakan ini, kita memastikan anak yang merupakan tunas bangsa 
kita dapat mengakses ruang digital yang sehat, beretika dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya," pintanya.

Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, Wabup Sidoarjo, Mimik Idayana juga mengajak untuk meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan Asta Cita sebagai delapan misi besar yang harus dicapai bersama. Seluruh lapisan masyarakat  harus mampu mewujudkan misi itu, untuk menghadirkan perubahan 
nyata dan terasa di tengah kehidupan rakyat.

"Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan untuk kembali 
menyalakan api Boedi Oetomo dalam setiap lini kehidupan. Mari kita jadikan 
momentum ini, untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital dan memastikan setiap langkah pembangunan senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara !," pungkas mantan anggota DPRD Sidoarjo ini. Ary/Waw

​Pria yang akrab disapa Cak Nasih ini berharap hasil hearing Komisi B dan Komisi C DPRD Sidoarjo serta Disperindag, Bagian Kerjasama, BPKAD dan Bagian Hukum kemarin, bisa merumuskan langkah penyelesaian yang komprehensif.

"Kami menggarisbawahi tiga poin krusial yang harus segera diperjelas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama pihak terkait agar permasalahan ini tidak berlarut-larut," ujar Abdillah Nasih kepada republikjatim.com, Rabu (20/05/2026).

Ketiga poin itu, lanjut politisi senior PKB ini diantaranya soal status hukum bangunan pasar. Abdillah Nasih menyoroti kejelasan status hukum dari bangunan pasar itu. 

"Karena lahan yang digunakan adalah aset resmi milik Pemkab Sidoarjo, maka legalitas fisik bangunan di atasnya harus berdiri di atas payung hukum yang jelas dan clear," pinta Abdillah Nasih yang juga menjabat Ketua DPC PKB Sidoarjo.

Selain itu, lanjut Cak Nasih status Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam kerjasama sistem BOT itu. ​Cak Nasih meminta ketegasan terkait status PKS antara Pemkab Sidoarjo dengan pihak pengembang (PT) yang lama. Berdasarkan informasi yang dihimpun, masa kontrak kerja sama itu, sebenarnya dinyatakan habis dan tidak diperpanjang oleh Bupati Sidoarjo terdahulu melalui surat resmi.

​"Kalau PKS lama itu, memang sudah murni selesai dan clear, maka hak pengelolaan pasar secara mutlak kembali menjadi kewenangan Pemkab Sidoarjo. Dengan demikian, Pemkab Sidoarjo bisa segera melakukan perencanaan ulang atau langkah investasi baru," tegas Cak Nasih.

Tidak hanya itu, Cak Nasih juga menambahkan pentingnya memeriksa klausul adendum lama untuk melihat apakah ada kewajiban yang belum terselesaikan dalam perjanjian itu. Hal itu, untuk menyelamatkan aset Pemkab Sidoarjo sekaligus penyelamatan uang dan nasib para pedagang yang sudah terlanjur membayar ke pihak PT PAS itu.

"Karena itu, kami mendesak ada kejelasan nasib para calon pedagang yang sudah membayar ke pengembang. Berdasarkan data nota kesimpulan Disperindag, sekitar 50 persen pedagang dilaporkan sudah melakukan pelunasan maupun pembayaran awal (mencicil) ke pihak pengembang," ungkapnya.

Saat ini, kata Cak Nasih ​DPRD Sidoarjo mendesak Pemkab Sidoarjo untuk menelusuri keberadaan dana titipan pedagang itu. Kejelasan posisi uang pedagang itu, apakah masih berada di PT lama atau sudah beralih ke PT PAS manajemen takeover yang baru itu harus dipastikan demi asas keadilan bagi para pedagang yang sudah membayar.

​"Jangan sampai urusan hukum antara Pemkab dan PT selesai, tetapi Pemkab Sidoarjo lepas tangan terhadap nasib para calon pedagang di Pasar Kepuhkiriman baru itu. Status pembayaran mereka (pedagang) harus diakui dan diamankan terlebih dahulu agar para pedagang tidak menjadi korban yang dirugikan dalam konflik bisnis ini," paparnya.

Sementara menutup keterangannya, Cak Nasih berharap penyelesaian status hukum pasar dan perlindungan hak-hak pedagang dapat berjalan beriringan.

"DPRD Sidoarjo akan segera mengawal hasil rekomendasi dari komisi - komisi terkait begitu laporan resmi diserahkan dalam satu-dua hari ke depan," tandasnya. 

Diberitahukan sebelumnya, proyek pembangunan Pasar Kepuhkiriman, Kecamatan Waru, Sidoarjo yang menggunakan skema Build-Operate-Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serap, kini resmi berstatus status quo dan menjadi aset idle (mangkrak). Skema kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dengan PT Pintu Abadi Sejahtera (PAS) yang diinisiasi sejak 2011 itu, kini menyisakan benang kusut hukum, kerugian pedagang hingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

​Dalam hearing yang digelar bersama Komisi B dan Komisi C DPRD Sidoarjo serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Bagian Kerjasama, BPKAD dan Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo itu, terungkap proyek yang berdiri di atas lahan eks Terminal Kepuhkiriman seluas 1.511 meter persegi ini terhenti dengan capaian fisik yang sangat minim. Yakni hanya sekitar 37 persen hingga perpanjang masa kontrak pekerjaan di Agustus Tahun 2016 lalu. Ary/Waw

​Prosesi pelantikan ini dipimpin langsung  Ketua KORMI Jawa Timur, Devi Sisilia. Spesialnya, KORMI Sidoarjo mencatatkan diri sebagai daerah pertama di Jawa Timur yang resmi dikukuhkan pengurus provinsi untuk periode ini.

​Bukan sekadar pelantikan biasa, KORMI Sidoarjo dibekali rekam jejak prestasi yang mentereng. Ketua KORMI Sidoarjo, H Sujipto mengungkapkan gairah olahraga di Sidoarjo sangat luar biasa. Saat ini, Sidoarjo telah memiliki 69 komunitas olahraga dengan 255 cabang yang tersebar merata di 18 kecamatan.

​"KORMI Sidoarjo saat ini menjadi KORMI tergiat tingkat ketiga di Indonesia. Masyarakat Sidoarjo terus bergerak dan senang berolahraga," ujar H Sujipto bangga.

​Tidak hanya giat, KORMI Sidoarjo juga sukses mengawinkan antusiasme warga dengan prestasi nyata. Terbukti, dengan raihan medali terbanyak kedua di tingkat Jawa Timur.

​Apresiasi tinggi datang dari Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana. Ia memuji inovasi KORMI yang berhasil menghidupkan kultur sehat hingga ke tingkat akar rumput.

"​Lahirnya Kampung Olahraga, inovasi ini dinilai sukses mendekatkan aktivitas fisik ke lingkungan rumah warga. Kami berharap Pemkab Sidoarjo berharap gerakan ini konsisten membuat masyarakat semakin sehat, produktif dan kuat," ungkap Mimik Idayana.

​Sementara Ketua KORMI Jatim, Devi Sisilia berpesan agar momen pengukuhan ini dijadikan pelecut untuk menyelaraskan gerak dari pusat hingga ke daerah. Devi menantang pengurus baru untuk lebih adaptif di era digital. Pihaknya meminta pengurus untuk aktif di Media Sosial (Medsos) dan memanfaatkan platform digital untuk mengampanyekan gaya hidup sehat.

"​Gerakan 30 menit sehari, mengajak masyarakat konsisten berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Bahkan, 
optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai sarana olahraga publik," tandasnya.

​Dengan mengusung visi besar Indonesia Emas, Indonesia Sehat dan Bugar, pengurus baru KORMI Sidoarjo kini siap berlari kencang untuk membumikan olahraga di seluruh lapisan masyarakat. Ary/Waw

​Keberhasilan ini, tidak lepas dari gerak cepat dan lobi intensif yang dilakukan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana ke ibu kota.

​Didorong oleh banyaknya keluhan masyarakat yang masuk ke mejanya, Wabup Sidoarjo Mimik Idayana langsung mengambil langkah taktis dengan bertolak ke Jakarta. Ia "menjemput bola" dengan menemui sejumlah pejabat kementerian terkait serta anggota DPR RI. Salah satunya Danang Wicaksana Sulistya dari Komisi V Fraksi Gerindra untuk memperjuangkan urgensi proyek pembangunan Flyover Gedangan ini.

​"Senin, 18 Mei 2026 pukul 10.00 WIB kemarin, saya mendapat kabar baik. Sidoarjo resmi mendapatkan alokasi dana dari pusat untuk pembangunan Flyover Gedangan," ujar Wabup Sidoarjo, Mimik Idayana dengan nada optimis, Selasa (19/05/2026).

​Begitu lampu hijau dari pusat menyala, lanjut Mimik Idayana, Pemkab Sidoarjo langsung tancap gas tanpa buang waktu. Wabup Mimik segera menginstruksikan Asisten Sekda, M Bahrul Amig dan Kepala Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo, Machmud untuk mengawal mekanisme teknisnya hingga dilaksanakan sosialisasi pembebasan lahan pada malam harinya bersama Bupati Sidoarjo, Subandi di kantor Kecamatan Gedangan itu.

"Begitu mendapatkan kabar baik, hanya berselang beberapa jam setelah kabar baik itu diterima, Pemkab Sidoarjo langsung menggelar sosialisasi pengadaan tanah di Kantor Kecamatan Gedangan pada Senin malam itu," tegasnya.

Secara terpisah saat sosialisasi ​Bupati Sidoarjo, Subandi menegaskan proyek urunan pusat dan daerah ini merupakan program prioritas yang sudah tertuang dalam visi dan misi kepala daerah (Bupati dan Wabup) Sidoarjo.

"Karena itu, Pemkab Sidoarjo membidik target ambisius tapi realistis terkait rencana pembangunan Flyover Gedangan itu. Yakni pembebasan lahan diselesaikan hingga akhir Desember 2026 dan pembangunan dikerjakan di Tahun 2027," tegas Subandi. 

Dalam proyek besar yang diklaim mendapat dukungan penuh dari berbagai lini itu, mulai dari tingkat menteri, legislatif DPR RI hingga Presiden RI ini dipastikan bakal cepat selesai.

"Untuk mengantisipasi kekhawatiran masyarakat terkait pembebasan lahan, kita (Bupati Sidoarjo) menjamin proses ganti rugi akan dilakukan secara transparan dan adil. Pemkab Sidoarjo memastikan warga terdampak tidak akan dirugikan, melainkan diuntungkan karena nilai ganti rugi akan mengacu pada hasil appraisal tertinggi," tandasnya.

​Dengan sinergi kilat antara lobi pusat dan eksekusi cepat pemerintah daerah ini, diharapkan impian warga Sidoarjo untuk melihat perempatan Gedangan bebas dari horor kemacetan, kini tinggal selangkah lagi menjadi kenyataan. Ary/Waw

​Dalam hearing yang digelar bersama Komisi B dan Komisi C DPRD Sidoarjo serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Bagian Kerjasama, BPKAD dan Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo itu, terungkap proyek yang berdiri di atas lahan eks Terminal Kepuhkiriman ini terhenti dengan capaian fisik yang sangat minim. Yakni hanya sekitar 37 persen.

​PLT Kepala Disperindag Pemkab Sidoarjo, Happy Setya Ningtyas membeberkan jalinan kerja sama ini dimulai pada Agustus 2011 lalu. Namun, sejak awal dokumen perjanjian sudah diwarnai ketidaksesuaian pasal yang krusial.

​"Ada dua pasal yang tidak sinkron. Di satu pasal disebutkan masa pelaksanaan pembangunan adalah 18 bulan. Tapi di pasal lainnya tertulis penyerahan dilakukan 12 bulan setelah objek tabah seluas 1.511 meter persegi itu diserahkan," ujar Happy Setya Ningtyas di sela hearing di ruang Paripurna DPRD Sidoarjo, Selasa (19/05/2026).

​Akibat ketidaksinkronan itu, lanjut Happy PT PAS Surabaya gagal menyelesaikan pembangunan hingga tenggat waktu April 2014 lalu. Dengan progres fisik yang baru menyentuh 37 persen, PT PAS sempat meminta perpanjangan waktu selama 10 bulan hingga awal Tahun 2015. 

"Karena dinilai wanprestasi, Pemkab Sidoarjo melayangkan surat peringatan pertama pada tahun 2014, yang kemudian mandek tanpa kelanjutan hingga 2016 lalu," ungkapnya.

​Puncaknya, pada tanggal 18 Agustus 2016, Bupati Sidoarjo (Saiful Ilah) saat itu menerbitkan surat pemberitahuan resmi bahwa kerja sama dengan PT PAS telah berakhir. 

"Sejak saat itu, lahan dan bangunan di sana tidak bisa diapa-apakan," tegas Happy.

Namun masalah kian pelik ketika internal PT PAS melakukan pengambilalihan manajemen (take over) ke manajemen baru di bawah pimpinan Siti Julia (Yuli) pada tahun 2017 lalu. Meski take over itu sudah berdasarkan ketetapan Kemenkumham RI dan menetapkan PT PAS manajemen baru berkedudukan di Surabaya.

​Meskipun PT PAS di bawah manajemen baru, sempat menyerahkan aset tanah seluas 1.511 meter persegi ke Pemkab Sidoarjo pada Tahun 2020, akan tetapi status hukum pembangunan pasar tetap gelap gulita. 

Kabag Kerjasama Pemkab Sidoarjo, Zainul maupun Kepala Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo, I Komang Ray Waryawan menegaskan tidak pernah ada adendum maupun perjanjian baru pasca-take over itu.

"Sejak ada surat Bupati Sidoarjo soal waktu kerjasama habis itu, tidak pernah ada adendum atau kerjasama baru lagi makanya sekarang statusnya status qou dan menjadi aset Idle (mangkrak)," paparnya.

Pimpinan baru PT PAS, ​Siti Julia (Yuli) mengaku terjebak dalam situasi ini.

"Kami tidak bisa melaksanakan pembangunan atau aktivitas apa pun karena statusnya masih rawan secara hukum dan status quo. Kami terus berkonsultasi sampai 2022, tapi tidak ada keterangan hukum berkelanjutan dari dinas terkait," keluhnya.

​Bahkan, persoalan pengelolaan di lapangan kian liar. Diketahui, aktivitas perparkiran yang berjalan di area itu, saat ini berjalan tanpa mengantongi izin dari dinas manapun di Pemkab Sidoarjo.

Sedangkan perwakilan ​Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Sidoarjo menyatakan berdasarkan audit Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan audit pemenuhan hak-kewajiban oleh auditor independen, proyek ini resmi menjadi temuan BPK pada Tahun 2023.

Selain itu, terjadi perbedaan pendapat mengenai pencatatan aset. Secara teori BOT, objek yang tercatat saat ini masih berupa tanah. Sementara di lapangan sudah berdiri bangunan fisik mangkrak seadanya.

Di satu sisi, ahli hukum dari Universitas Airlangga (Unair), Rahdiyan dan Sesung, menilai karena terjadi wanprestasi.  Pemkab Sidoarjo tidak perlu melakukan penyitaan sepihak. Namun, demi keamanan aset, diperlukan adanya penetapan pengadilan terlebih dahulu agar status tanah klir milik Pemkab Sidoarjo sebelum diambil alih sepenuhnya.

​Di balik perdebatan regulasi itu, para pedagang menjadi pihak yang paling dirugikan. Berdasarkan data legislatif, banyak pedagang yang sebenarnya sudah melunasi pembayaran kios ke manajemen PT PAS lama sekitar tahun 2016, dengan total pembayaran mencapai kisaran 50 persen.

​Celakanya, secara hukum Pemkab Sidoarjo lepas tangan terhadap nasib para pedagang itu. 

"Pemkab Sidoarjo tidak memiliki hubungan keperdataan dengan para pedagang. Yang memiliki hubungan keperdataan langsung itu adalah PT PAS sendiri," tegas pihak Disperindag.

​Merespons sengkarut ini, Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujiono mempertanyakan fungsi pengawasan Disperindag Pemkab Sidoarjo selama proses take over korporasi itu.

"Bagaimana mungkin take over berjalan dan pembahasan terus bergulir tanpa ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab melanjutkan?" cecar Bambang.

​Sementara anggota Komisi B DPRD Sidoarjo lainnya, Supriyono menilai Pemkab terlalu bertele-tele. Menurutnya, jika kontrak kerja sama sudah putus sejak 2016 karena habis waktu, Pemkab Sidoarjo seharusnya bisa langsung mengambil langkah taktis tanpa harus menunggu penetapan pengadilan yang memakan waktu lama.

​"Waktunya sudah habis. Manajemen PT PAS yang baru seharusnya menghitung detail kompensasi atau nilai take over dengan manajemen lama bersama tim ahli, baru maju ke Pemkab Sidoarjo. Kalau mereka tidak sanggup, Pemkab Sidoarjo harus tegas memutus dan membuat kerja sama baru dengan pihak lain. Kasihan pedagang yang sudah lunas, Pemkab Sidoarjo harus hadir memegang kendali agar ada yang bertanggung jawab atas kelanjutan pembangunan ini," tandas Supriyono.

Karena itu, Komisi B dan C DPRD Sidoarjo mendesak Pemkab Sidoarjo untuk segera melakukan audit total hak dan kewajiban melalui tim independen serta mengambil sikap konkret ke depan. Hal ini, untuk membuka peluang kerjasama baru demi menyelamatkan hak pedagang yang telanjur lunas atau menempuh jalur hukum tegas untuk membersihkan status lahan pasar itu. Ary/Waw

Dalam agenda itu, Pemkab Sidoarjo menargetkan pembebasan lahan selesai pada akhir 2026 mendatang. Pembangunan Flyover Gedangan direncanakan dimulai Tahun 2027 mendatang.

Hadir langsung dalam pertemuan itu Bupati Sidoarjo, Subandi didampingi Kepala Dinas PUBM dan SDA, Kepala Dinas Perkim CKTR, Camat Gedangan serta para Kepala Desa (Kades). Turut hadir pula perwakilan BPN, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo serta beberapa instansi terkait lainnya.

Bupati Sidoarjo, Subandi mengatakan pembangunan Flyover Gedangan merupakan program prioritas yang memerlukan keseriusan demi kepentingan masyarakat luas. Termasuk, bagian dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Program ini, telah disampaikan kepada pemerintah pusat hingga mendapat dukungan dari menteri hingga presiden.

"Kami memastikan, masyarakat tidak dirugikan dalam pembebasan lahan. Semua aset, baik tanah, bangunan maupun tanaman akan diganti sesuai nilai appraisal tertinggi. Kami pastikan masyarakat tidak dirugikan, justru diuntungkan. Semua akan diganti sesuai penilaian appraisal tertinggi tanpa makelar," ujar Subandi di sela sosialisasi pembebasan lahan.

Pemkab Sidoarjo, lanjut Subandi juga tidak bisa memengaruhi dan nilai tertinggi yang akan digunakan. Jika masyarakat membantu, Pemkab Sidoarjo juga akan membantu demi kelancaran semuanya.

"Selama sosialisasi, tidak ada penolakan dari warga terhadap rencana pembangunan Flyover Gedangan. Sebaliknya, masyarakat terlihat antusias dan aktif mengajukan pertanyaan," ungkapnya.

Berbagai hal yang ditanyakan warga itu diantaranya terkait kelengkapan dokumen tanah, mekanisme pembebasan lahan, penyelesaian hak waris hingga ketentuan pajak. Termasuk soal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Semua pertanyaan sudah kami jawab dengan jelas, gamblang dan detail," ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo, M
Makhmud memaparkan secara rinci tahapan pengadaan tanah. Ia menyebutkan proses itu, meliputi perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan.

"Tahapan pelaksanaan sendiri mencakup pengukuran lahan, inventarisasi data fisik 
dan yuridis, penilaian oleh tim appraisal independen hingga pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak," ucapnya.

Pembangunan Flyover Gedangan ditujukan untuk mengatasi kemacetan di Perempatan Gedangan yang telah berlangsung lama. Selain itu, proyek ini diharapkan memberi dampak positif secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat seperti aktivitas warga yang membuka usaha di sisi barat Jalan Raya Gedangan tetap bisa berjalan.

"Berdasarkan kajian teknis Detail Engineering Design (DED), trase proyek digeser ke sisi timur. Hal itu, mempertimbangkan efisiensi, 
kondisi tanah serta dampak terhadap masyarakat," katanya.

Selain itu, kata Mahmud terdapat penghematan waktu, efisiensi anggaran dan pergeseran trase ke sisi timur 
merupakan pertimbangan teknis DED Flyover Gedangan dan hasil geometrik BBPJN menunjukkan sisi timur memiliki daya dukung tanah dan kondisi topografi yang lebih ideal untuk struktur bawah jembatan. Bahkan, bidang yang terdampak lebih sedikit dengan luas pembebasan lahan yang terdampak 45.822 meter persegi dan 89 KK.

"Kalau geser ke timur akan lebih banyak lahan yang berstatus milik negara seperti Polsek, Puskesmas, PDAM,
dan lahan milik PT KAI," jelas Makhmud.

Sementara dalam kesempatan itu, Subandi menegaskan pemilik lahan tidak akan dibebani pajak maupun BPHTB dalam proses pembebasan.
Subandi menghimbau warga segera menyiapkan dokumen kepemilikan lahan, mulai dari alas hak, data bangunan hingga tanaman yang berada di atas tanah itu dan diminta aktif berkoordinasi dengan Kades dan Camat. 

"Harapannya, agar proses 
administrasi berjalan lancar dan tidak menghambat tahapan pembebasan lahan. Dengan dukungan masyarakat dan sinergi lintas instansi, proyek Flyover Gedangan diharapkan dapat segera terealisasi sebagai solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan di kawasan Perempatan Gedangan," pungkas Subandi. Ary/Waw

Menjawab tantangan itu, Alaya Psikologi Center siap memberikan pelayanan home therapy, terapi individu, shadow teacher, konseling, screening tumbang, art therapy, journaling dan workshop.

Pemilik Alaya Psychology Center (APC), 
Farra Laila, M Psi bersama tim profesional siap menggandeng masyarakat mewujudkan rumah aman untuk pertumbuhan, pulih dan berkembang. 

"Tantangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, membuat Alaya Psychology Center dengan manajemen baru mulai Agustus 2025 menjadikan layanan pusat terapi anak spesial terpadu," ujar Farra Laila saat ditemui di sela-sela Konsultasi Gratis terkait Tumbuh Kembang dan Mental Health di Pijar Caffe, JL Ponti Sidoarjo, Selasa (19/05/2026).

Lebih jauh Farra menjelaskan kegiatan konsultasi gratis digelar tiap hari Minggu, 17, 24 dan 31 Mei, untuk program intervensi dini dan berkelanjutan bagi anak spesial yang dirancang secara personal. Kegiatan itu,  sinergi antara terapis profesional dan keterlibatan aktif keluarga.

"Dari konsultasi gratis, selain menjalin komunikasi aktif dengan calon klien, Alaya juga menyediakan layanan konseling individu, pasangan dan keluarga dengan pendekatan empatik, holistik dan berbasis bukti ilmiah untuk menjawab permasalahan yang ada," ungkapnya.

Berkaitan dengan tenaga terapis, Farra yang juga alumni UIN Sunan Ampel Surabaya dan S 2 Untag Surabaya ini, memastikan sesuai dengan kompetensi dan sertifikasi dengan melibatkan tenaga profesional. Visi APC sendiri berpusat di Perumahan Magersari Permai blok Z Sidoarjo dan Perumahan Griya Mapan Santoso BC 16 Tropodo, Kecamatan Waru, Sidoarjo menjadi mitra terpercaya bagi keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan mental keluarga.

"Termasuk, optimalisasi tumbuh kembang anak spesial melalui pendekatan profesional dan holistik," tegasnya.

Selain itu, kata Farra pihaknya juga 
menyelenggarakan asesmen dan diagnosis psikologi yang akurat sebagai landasan terapi yang efektif. Bahkan juga membangun kolaborasi multidisiplin antara psikolog, terapis, orangtua dan sekolah. 

"Kami juga mengedukasi masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan terhadap anak - anak berkebutuhan khusus agar bisa tumbuh berkembang secara normal," pungkasnya. Ary/Waw

Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana mengapresiasi pembuatan surat itu saat berkunjung ke MI Darussalam, Senin (18/05/2026).  

"Alhamdulillah saya bisa bertemu langsung dengan ananda Marven. Awalnya, hanya nekat membuat surat, ternyata langsung dibaca Bapak Presiden," ujar Mimik Idayana.

Dalam surat yang ditulis Maret lalu itu, Marven menyampaikan terima kasih atas program MBG dan berharap bisa bertemu Presiden saat upacara HUT RI di Istana. Surat itu, dikirim pamannya,  Darmawan saat Presiden RI, Prabowo Subianto meresmikan Monumen Marsinah di Nganjuk.

Wabup Mimik menilai budaya menulis surat penting ditanamkan agar anak bisa menyampaikan aspirasinya.

"Kalau anak tidak suka menu makanan, sampaikan lewat surat. Itu jadi evaluasi dapur MBG agar makanan tidak terbuang sia-sia," ungkap Mimik Idayana yang juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo ini.

Marven mengaku senang dengan program MBG itu. Alasannya, karena membuatnya lebih semangat dan sehat. Ibunya, Fifit, juga terharu atas respons Presiden RI dengan surat anaknya itu.

"Alhamdulillah tulisan Marven direspons Pak Prabowo. Saya bangga dan bersyukur," ucapnya.

Kepala MI Darussalam, Ary Irawanto mengaku bangga. Meski tidak ada pembelajaran khusus menulis surat menyurat, keberanian siswa dinilai patut diapresiasi. 

"Kami memastikan program MBG di sekolah ini, berjalan lancar dan menu dicek guru sebelum dibagikan," pungkasnya. Ary/Waw

Karena itu, Mimik Idayana mendesak Pemkab Sidoarjo melakukan renovasi total tanpa mengubah keasliannya.

Kunjungan Wabup Sidoarjo, Mimik Idayana itu diterima Ketua Legiun Veteran Sidoarjo, Prayitno. Gedung yang menjadi Sekretariat Organisasi Veteran dan Purnawirawan itu, kini mengalami kerusakan di bagian atap, plafon dan tiang penyangganya. Selama ini, perbaikan hanya mengandalkan swadaya veteran karena keterbatasan anggaran.

"Kalau melihat kondisi bangunannya sekarang, Pemkab Sidoarjo harus memperjuangkan dan memperbaiki Gedung Juang 45 ini. Jangan sampai peninggalan sejarah hilang atau tidak terawat dan diabaikan," ujar Mimik Idayana saat melihat sejumlah bagian bangunan di dalam Gedung Juang 45 Sidoarjo.

Selain itu, Mimik Idayana berharap bentuk gedung dikembalikan seperti aslinya. Ia juga menemukan benda bersejarah seperti koin lama, bendera dan replika senjata kayu yang harus dijaga agar tidak hilang.

"Kami meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo terkait, khususnya bagian aset agar lebih serius merawat Gedung Juang 45 Sidoarjo ini, sebagai aset sejarah daerah," pinta Mimik yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo ini.

Sementara salah seorang staf Gedung Juang 45, Siti Astutik menyambut baik kunjungan Wabup Sidoarjo itu. Apalagi, bakal direnovasi tanpa meninggalkan bentuk aslinya. 

"Kami berharap peninggalan zaman kolonial Belanda dan Jepang ini, bisa terawat dengan baik dan diperhatikan Pemkab Sidoarjo. Karena ini soal nilai sejarah bangsa dan kemerdekaan," pungkasnya. Ary/Waw