​Dalam arahannya, di hadapan ratusan Kepala Sekolah (Kasek) serta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemkab Sidoarjo, Bupati Subandi mengatakan jabatan kepala sekolah bukanlah ajang mencari kenyamanan saja. Melainkan, ruang pengabdian untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

​"Bapak dan Ibu kepala sekolah, ingatlah jabatan ini bukan sekadar posisi, melainkan amanah sebagai pemimpin pembelajaran, penggerak budaya positif dan penentu arah perubahan," ujar Bupati Subandi.

Subandi juga meminta seluruh kepala sekolah untuk mengawal program prioritas Pemkab Sidoarjo. Salah satunya adalah penyaluran 20.000 beasiswa pendidikan. Selain itu, beri jaminan hak pendidikan yang artinya tidak boleh ada anak di Sidoarjo yang putus sekolah hanya karena masalah ekonomi. Kemudian adanya ​Evaluasi Outdoor Learning (ODL). Yakni pelaksanaan kegiatan belajar di luar kelas diimbau tidak perlu ke luar provinsi. Cukup di wilayah Jawa Timur, agar tidak membebani wali murid yang kurang mampu dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

"Terakhir, harus cermat kelola bantuan revitalisasi. Jadi kepala sekolah yang mengelola dana swakelola perbaikan fasilitas sekolah diminta cermat dan sesuai spesifikasi. Kami menyarankan agar sekolah aktif meminta pendampingan dari Inspektorat Kabupaten Sidoarjo untuk mencegah masalah hukum di kemudian hari," pintanya.

​Menutup sambutannya, Bupati Subandi menggarisbawahi bahwa proses pengisian jabatan kepala sekolah kali ini 100 persen bersih dari titipan maupun praktik gratifikasi. Subandi​ memberikan peringatan keras, jika di kemudian hari ditemukan praktik suap atau gratifikasi dalam proses ini, Pemkab Sidoarjo tidak akan segan mengambil tindakan terberat.

"Sanksi gratifikasi yakni pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus dicabut statusnya sebagai guru," tegas Subandi.

Sementara berdasarkan datanya di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemkab Sidoarjo dari total kepala sekolah yang dikukuhkan itu, rinciannya dari 245 kepala SD Negeri untuk jenjang SD Negeri ada 90 orang mendapat promosi, sisanya merupakan mutasi tempat tugas. Kemudian, jenjang SMP Negeri ada 12 orang mendapat promosi,dan 15 orang mengalami mutasi tempat.

"Proses seleksi dilakukan secara transparan melalui seleksi administrasi dan wawancara oleh Tim Penilai Kinerja (TPK) serta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang dipimpin Sekretaris Daerah. Sedangkan, proses penetapan juga memanfaatkan integrasi aplikasi digital SIM KSPSTK dari Kemendikdasmen dan sistem BKN hingga diterbitkannya Pertimbangan Teknis (Pertek) resmi sebelum pengukuhan," pungkasnya. Ary/Waw

​Dalam temuan BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2025 ini, langsung memicu pertanyaan besar dari sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dewan mempertanyakan keandalan sistem pengawasan hingga proses Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama pekerjaan yang berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkab Sidoarjo itu.

​Padahal, proyek yang dikerjakan PT Samudra Anugrah Indah Permai (SAIP) dengan konsultan pengawas PT Mitra Cipta Engineering ini, telah resmi dinyatakan selesai melalui berita acara PHO pada 9 Januari 2026 kemarin.

​Pemeriksaan fisik dan administrasi oleh BPK RI itu, mengungkapkan sejumlah pekerjaan yang nilainya tidak cocok dengan laporan pelaksanaan di lapangan. Koreksi terbesar didapati pada pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Plumbing (MEP) dan elektronik.

​Berikut rincian koreksi kelebihan pembayaran hasil temuan BPK:
1. ​Mekanikal, Elektrikal, Plumbing (MEP) & Elektronik: Rp402.927.856,85

2. ​Trotoar, Akses, & Drainase: Rp132.664.862,45

3. ​Taman Palm: Rp114.237.920,25

4. ​Area Paseban: Rp20.711.633,33

5..​Fasilitas Taman (Amphitheater, Playground, Gym, dll): Rp16.892.828,96

6.​ Bangunan Penunjang (Toilet, Halte Bus, Pos Penjaga): Rp1.948.072,94

7. ​Pekerjaan Lain-lain: Rp85.020.837,47

Dengan total akumulasi kelebihan bayar mencapai Rp 566.442.764,27.

​Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo yang membidangi masalah bangunan, H Choirul Hidayat mengatakan temuan ini harus menjadi bahan evaluasi total terhadap tata kelola dan pengawasan proyek di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Abah Dayat ini menyayangkan mengapa pekerjaan yang secara teknis kurang volume dan tidak sesuai spesifikasi bisa lolos verifikasi dan ditandatangani dalam berita acara PHO.

​"Kalau dalam proses PHO sudah dinyatakan sesuai, tetapi kemudian BPK menemukan kekurangan volume dan ketidaksesuaian pekerjaan hingga nilainya ratusan juta rupiah, tentu ini harus menjadi bahan evaluasi bersama terutama di tataran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo, bukan hanya di DLHK," ujar Choirul Hidayat, Rabu (12/08/2026).

​Choirul juga menyoroti adanya penambahan pekerjaan (addendum) di tengah jalan saat proyek itu, sudah terindikasi mengalami deviasi atau kendala pelaksanaan. Kontrak awal bernomor 003/PA/14.5.2/438.5.11/2025 tertanggal 14 Mei 2025 tercatat sempat di-addendum pada 7 November 2025.

"Kami (​DPRD Sidoarjo) mendesak agar Pemkab Sidoarjo tidak hanya sekadar menyelesaikan temuan BPK secara pengembalian administrasi saja. Melainkan, memperbaiki secara mendasar mekanisme pengawasan dan manajemen proyek di lapangan," pinta anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo ini.

Langkah ini, bagi Abah Dayat sebagai penting. Harapannya, agar kebocoran anggaran dengan modus serupa tidak berulang pada proyek-proyek pembangunan daerah di Sidoarjo lainnya.

"Karena kalau dibiarkan seperti proyek Alun-Alun, maka di proyek lainnya bisa jadi hampir sama semua dikarenakan lemahnya pengawasan dan kinerja OPD," tandas politisi asal Desa Lebo, Kacamatan Sidoarjo ini. Ary/Waw

​Melalui Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Supriyono Fraksi Gerindra mengapresiasi usulan pembentukan payung hukum untuk perlindungan buruh serta peningkatan pelatihan kerja di Kabupaten Sidoarjo. Namun, setelah mencermati naskah akademik yang ada, Fraksi Partai Gerindra menilai Raperda ini masih memiliki banyak celah dan belum memiliki "taring" yang kuat untuk mengikat pelaku industri.

​"Kami mengapresiasi upaya pembuatan payung hukum perlindungan tenaga kerja. Namun setelah dicermati, norma-norma di dalamnya belum diterjemahkan secara tegas dan belum bertaring," ujar Supriyono saat membacakan pandangan umum fraksi, Selasa (11/08/2026).

​Salah satu poin utama yang disorot Fraksi Gerindra adalah angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sidoarjo yang tercatat mencapai 6,49 persen hingga 7,5 persen, di tengah tingkat partisipasi kerja yang menurun. Ironisnya, pengangguran di Sidoarjo justru banyak didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Perguruan Tinggi (PT).

"Persoalan itu, terjadi karena tidak adanya keselarasan (matching) antara kebutuhan kualifikasi industri dengan kompetensi lulusan yang dihasilkan," ungkap Supriyono.

​Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Sidoarjo untuk melakukan beberapa hal. Diantaranya, melakukan pemetaan industri secara berkala agar program pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pasar kerja. Kemudian, memastikan APBD tidak habis untuk acara seremonial semata. 

"Melainkan, benar-benar terserap pada program penyiapan tenaga kerja yang produktif," ungkapnya.

​Fraksi Partai Gerindra juga mengkritik substansi Raperda yang dinilai hanya memuat aturan bersifat imbauan tanpa dibarengi kepastian hukum yang mengikat. Di Sidoarjo terdapat setidaknya 1.230 perusahaan skala besar.

"Sayangnya, Raperda ini belum memberikan kewajiban yang berdaya paksa bagi industri untuk menyerap tenaga kerja lokal maupun mematuhi kuota pekerja disabilitas," tegasnya.

​Dampaknya, tidak adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar peraturan serta mekanisme penyelesaian hak-hak pekerja outsourcing yang dinilai masih membebankan buruh. Kemudian, industrialisasi dan digitalisasi.

"Kondisi ini, menyebabkan kewajiban industri dalam merespons arus digitalisasi dinilai baru sebatas formalitas tanpa ada indikator capaian yang jelas," urainya.

​Sementara terkait fungsi pengawasan dan aduan masyarakat, Fraksi Partai Gerindra menilai batasan kewenangan Pemkab Sidoarjo dalam Raperda ini terlalu sempit. Hal ini, karena pengawasan ketenagakerjaan berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Karena itu, Fraksi Partai ​Gerindra menuntut agar skema pengawasan, penanganan pengaduan dan penindakan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara langsung di tingkat kabupaten, bukan sekadar opsional saja," pintanya.

​Selain itu, Fraksi Partai Gerindra menemukan draf Raperda yang disajikan masih memuat kekosongan nomor pasal, yang menandakan dokumen legal formal itu, belum dimutakhirkan secara menyeluruh.

"Kami berharap ada beberapa catatan yang harus direalisasikan Pemkab Sidoarjo diantaranya ​Prioritas Tenaga Kerja Lokal menjadi keharusan adanya target kuantitatif penyerapan tenaga kerja lokal saja, bukan sekadar himbauan yang berpotensi diabaikan industri. Selain itu, ​Kepastian Kuota Disabilitas. Kondisi ini, menuntut kepastian hukum dan sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak memenuhi kuota pekerja penyandang disabilitas," paparnya.

Khusus untuk, sanksi dan daya paksa. Kondisi ini, mengharapkan Raperda yang dilahirkan memiliki taring hukum yang kuat agar perusahaan patuh pada regulasi daerah.

"Artinya daerah punya kewenangan khusus, dalam penanganan masalah tenaga kerja di Sidoarjo. Karena selama ini setiap ada sengketa kerja diselesaikan provinsi Jatim. Kita daerah hanya berwenang mengingatkan saja," pungkasnya. Ary/Waw

​Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran kepada kontraktor pelaksana sebesar Rp 566.442.764,27 yang wajib dikembalikan ke kas daerah.

​Proyek di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkab Sidoarjo ini, dikerjakan PT Samudra Anugrah Indah Permai (SAIP) dengan pengawasan dari PT Mitra Cipta Engineering.

​Pemeriksaan fisik dan administrasi BPK menunjukkan pembayaran yang dilakukan Pemkab Sidoarjo melebihi hasil pekerjaan aktual di lapangan. Sektor mekanikal, elektrikal hingga instalasi menjadi penyumbang selisih terbesar.

​Berikut adalah rincian kelebihan pembayaran yang dicatat auditor BPK:

1. ​Pekerjaan MEP & Elektronik: Rp 402,92 juta (Temuan terbesar)

2. ​Trotoar, Akses, & Drainase: Rp 132,66 juta

3. ​Taman Palm: Rp 114,23 juta

4. ​Area Paseban: Rp 20,71 juta

5. ​Taman Play & Fasilitas Publik: Rp 22,33 juta (Amphitheater, playground, area fitness, taman balita/lansia, entrance barat)

6. ​Bangunan Penunjang: Rp 1,94 juta (Toilet umum, kantor pengelola, pos jaga, halte bus)

7. ​Pekerjaan Lainnya: Rp 85,02 juta

​
​Temuan BPK ini seolah membenarkan kekhawatiran yang sempat dilontarkan pimpinan daerah. Pada 16 Desember 2025 lalu, Bupati Sidoarjo Subandi sempat melayangkan peringatan keras setelah melakukan inspeksi mendadak.

​Subandi mendapati realisasi fisik di lapangan jauh dari desain perencanaan awal yang dipaparkan. Salah satunya, terkait ketidakseragaman desain lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) kawasan Alun-Alun dengan kawasan GOR Sidoarjo.

​"Yang saya terima dalam perencanaan dan paparan berbeda dengan yang ada di lapangan. Ini harus menjadi perhatian serius," ujar Subandi saat rapat internal pertengahan Desember 2025 lalu.

​Meskipun Berita Acara Serah Terima (PHO) telah ditandatangani pada 9 Januari 2026 dan Alun-Alun sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, Pemkab Sidoarjo tetap berkewajiban menagih dan memulihkan kerugian daerah itu.

​Saat dikonfirmasi mengenai langkah pengembalian dana kelebihan bayar dari kontraktor PT SAIP, pihak DLHK Pemkab Sidoarjo menyatakan telah mengambil tindakan penagihan itu.

​"Sudah ditindaklanjuti (atas temuan BPK) itu," ujar Plt Kepala DLHK Sidoarjo, Iswadi Pribadi singkat melalui pesan WhatsApp (WA) kemarin.

Atas beberapa temuan dari BPK RI ini, masyarakat Sidoarjo berharap agar seluruh proyek di lingkungan Pemkab Sidoarjo selalu dikerjakan transparan dan memilih kontraktor yang lebih profesional.

Sebelumnya Bupati Sidoarjo, Subandi S
menyoroti ketidaksesuaian desain dengan realisasi di lapangan. Temuan BPK ini, menjadi catatan baru dalam proyek Revitalisasi Alun-Alun Sidoarjo yang sejak proses pembangunannya sempat mendapat sorotan berbagai kalangan itu. Ary/Waw

​Capaian ini, terbilang luar biasa efisien. Hal ini, lantaran Kontingen Sidoarjo hanya mengirimkan dua nama pada ajang berskala nasional itu. Hasilnya, keduanya berhasil berdiri di atas podium juara.

​Kedua atlet itu adalah ​Rahmad Fikri Baihaqy (Medali Emas) yang turun di kategori U24 kelas 71 kilogram. Fikri tampil impresif sejak awal laga. Di partai final dan berhasil menumbangkan lawannya yang merupakan pemegang medali emas Porprov Jawa Timur 2025. Selain itu, ada ​Zyiera Hapsari (Medali Perunggu). Atlet ini berkompetisi di kategori U24 kelas 54 kg putri. Langkah Zyiera harus terhenti di babak semifinal usai memberikan perlawanan ketat melawan atlet tuan rumah Jawa Barat. Meski begitu, ia berhasil mengamankan medali perunggu.

​Ketua Umum Pengkab Muaythai Indonesia Kabupaten Sidoarjo, Muh Zakaria Dimas Pratama memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan kedua atlet serta jajaran pelatih dan keluarga yang mendukung.

​“Alhamdulillah, dua atlet asal Sidoarjo sukses sabet juara. Semuanya berhasil naik podium. Fikri membawa pulang emas dan Zyiera mempersembahkan perunggu. Tentu ini, menjadi kebanggaan bagi Muaythai Sidoarjo,” ujar Zakaria Dimas.

​Meski meraih hasil memuaskan, Dimas mengingatkan para atlet untuk tidak berpuas diri. Hasil di Bekasi diharapkan menjadi pijakan awal serta tambahan motivasi untuk menghadapi tantangan kejuaraan berikutnya. Khususnya, dalam menyongsong Porprov Jawa Timur 2027.

​Pelatih Muaythai Sidoarjo, Gunawan mengungkapkan keberhasilan anak asuhnya merupakan buah dari disiplin tinggi selama masa persiapan.

​"Persiapannya tidak mudah. Mereka menjalani latihan keras, menjaga kondisi fisik dan mental. Fikri tampil percaya diri di final dan mampu menjalankan strategi dengan baik, sementara Zyiera juga berjuang maksimal. Hasil ini tentu tetap akan kami evaluasi," ungkap Gunawan.

​Senada dengan sang pelatih, Rahmad Fikri Baihaqy mengaku sangat bersyukur atas raihan emas yang didapatkannya usai melewati proses panjang.

​"Perjalanan menuju podium tidak mudah. Ada latihan keras, rasa lelah dan banyak hal yang harus dikorbankan. Tapi, semua terbayar ketika saya bisa berdiri sebagai juara. Medali ini, jadi motivasi saya untuk terus membawa nama Sidoarjo ke level yang lebih tinggi," tandas Fikri. Ary/Waw

​Komitmen besar itu, ditegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama para kepala daerah pesisir Pantura Jawa dalam Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove yang digelar di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Senin (10/08/2026).

Bupati Sidoarjo, Subandi mengatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan ekosistem sekaligus kesejahteraan masyarakat tempatan.

​"Melalui deklarasi ini, kami berkomitmen menjadikan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai fondasi pembangunan masyarakat pesisir yang inklusif, produktif, tangguh dan berkelanjutan," ujar Subandi di hadapan para pemangku kepentingan.

​Dalam pertemuan strategis itu, para kepala daerah menyepakati lima pilar utama pengembangan pesisir berbasis keberlanjutan. Diantaranya pemberdayaan inklusif dan partisipatif yakni meliputi pendataan kelompok sasaran, pemetaan potensi wilayah, peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, serta menempatkan warga pesisir sebagai pelaku utama pelestarian. Kemudian, pengembangan ekonomi berbasis mangrove yakni mendorong skema silvofishery (wana-mina), perikanan berkelanjutan, pengolahan hasil laut, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, ekowisata hingga penguatan UMKM lokal bernilai tambah.

Selain itu, ada penguatan kelembagaan dan ekonomi lokal yakni mengoptimalkan kelompok usaha, koperasi, serta BUM Desa / BUM Desa Bersama agar makin profesional, memiliki daya saing, dan mampu mengakses pembiayaan.

"Termasuk, sinergi multipihak (multi-stakeholders) menjaring dukungan kebijakan, riset akademis, investasi, teknologi, perluasan akses pasar,hingga program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL/CSR) perusahaan. Serta  rencana aksi dan evaluasi berkala  yakni menyusun indikator keberhasilan, memetakan wilayah prioritas, serta melakukan pemantauan berkala agar dampak ekonomi dan ekologis betul-betul dirasakan masyarakat," ungkapnya.

Sementara melalui kerja sama erat, inovasi dan partisipasi aktif seluruh pihak, Pemkab Sidoarjo optimistis kelestarian mangrove akan berjalan selaras dengan peningkatan taraf hidup warga pesisir.

"Termasuk, hingga generasi mendatang," pungkasnya. Ary/Waw

​Didampingi sejumlah warga, Wabup Mimik menyisir tiga blok utama mulai Blok A, B, dan C yang masing-masing setinggi lima lantai. Pemandangan halaman kotor berlubang, koridor minim penerangan hingga atap yang bocor parah menyambut kedatangan orang nomor dua di Kabupaten Sidoarjo itu.

​"Penghuni di sini rutin bayar sewa setiap bulan, tetapi haknya tidak terpenuhi. Terutama fasilitas umum dan kebersihan," ujar Wabup Sidoarjo, Mimik Idayana di lokasi.

​Salah satu poin paling krusial yang disorot Wabup, adalah minimnya alokasi tenaga kebersihan. Untuk merawat tiga gedung berlantai lima beserta area halaman yang luas, dinas terkait ternyata hanya menyiagakan dua orang petugas kebersihan.

"Kalau petugasnya kurang harus dievaluasi untuk penambahan dan lainnya," pintanya.

​Tika, salah satu penghuni Blok C sejak 2017 mengeluhkan keterbatasan itu.

"Tumpukan sampah dan lingkungan yang kurang terawat adalah dampak langsung dari tidak seimbangnya beban kerja petugas kebersihan dengan luas wilayah yang harus diurus," ungkap Tika.

​Wabup Mimik pun mengecam keras ketimpangan beban kerja itu. Baginya beban kerja imbalanced karena 2 petugas untuk 15 lantai plus area halaman luar. Kemudian, fasilitas rusak yakni lampu penerangan jalan mati, atap bocor yang memicu kerusakan struktur bawah. 

"Terakhir soal masalah administrasi yakni perlunya pendataan ulang kamar agar tertib dan tepat sasaran," tegas Mimik yang juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo ini.

​Kemarahan Wabup kian beralasan saat membeberkan potensi pendapatan dari Rusunawa Pucang. Meski tingkat hunian baru menyentuh angka 85 persen, pendapatan daerah dari rusunawa ini mampu mencatatkan angka lebih dari Rp 3 miliar per tahun.

"Kami menyayangkan mengapa sebagian dari pendapatan jumbo itu, tidak dialokasikan secara proporsional untuk biaya perawatan (maintenance) dan renovasi gedung," tandasnya.

​Untuk merespons temuan di lapangan, Wabup Mimik menginstruksikan beberapa tindakan tegas. Diantaranya 
turun lapangan yakni dengan meminta Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak hanya bekerja dari belakang meja saja. Akan,tetapi, juga turun langsung mengecek fisik bangunan. Kemudian, rapat evaluasi khusus yakni mengagendakan rapat koordinasi lintas OPD untuk percepatan perbaikan penerangan, kebocoran atap, dan penambahan personel kebersihan.

"Termasuk soal  pendataan uang yakni  melakukan audit administrasi seluruh unit kamar agar pengelolaan hunian lebih akuntabel," paparnya.

Selain itu, dengan edukasi kesadaran warga yakni mengajak para penghuni untuk turut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.

​"Tempat tinggal yang bersih mencerminkan penghuninya. Pemkab Sidoarjo, akan terus memantau dan memperbaiki fasilitas agar rusunawa ini tidak sekadar jadi tempat bernaung, saja. Akan tetapi , juga menjadi ruang hidup yang aman, nyaman, dan layak," pungkasnya. Ary/Waw

​Penandatanganan yang dilakukan Kepala Kantor Wilayah DJP se-Jawa Timur bersama Ketua PW GP Ansor Jatim ini berlangsung di tengah gelaran Ansor Economic Forum (AEF) 2026 bertema "Memahami Perpajakan Terbaru: Meningkatkan Literasi, Kepatuhan, dan Daya Saing Pelaku Usaha".

​Langkah ini, diambil untuk memperkuat pemahaman perpajakan, membantu administrasi para pelaku usaha serta mendorong kepatuhan sukarela dari tingkat kader, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga badan usaha di lingkungan GP Ansor.

​Hadir langsung dalam acara itu, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto yang menekankan pentingnya kolaborasi dengan organisasi kepemudaan seperti GP Ansor untuk menjangkau masyarakat luas di berbagai daerah.
​Bimo menyoroti masih adanya miskonsepsi di masyarakat yang menganggap semua orang wajib membayar pajak.

​"Bagi wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang omzetnya sampai dengan Rp 500 juta dalam satu tahun pajak itu tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Fasilitas ini, diberikan untuk memberi kemudahan perpajakan dan meningkatkan keadilan," ujar Bimo Wijayanto.

Selain itu, Bimo menjelaskan DJP selalu mengedepankan pendekatan edukatif, pendampingan dan pelayanan. Meski begitu, langkah penegakan hukum sesuai aturan tetap akan diberlakukan bagi wajib pajak yang secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya.

​"​Selain mengedukasi, kami (DJP) juga mengajak masyarakat dan kader Ansor untuk aktif mengawasi integritas aparatur DJP di lapangan," ungkapnya.

Bimo menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan oknum pegawai pajak yang melakukan permintaan tidak semestinya atau menyalahgunakan wewenang. 

"DJP berkomitmen menindak tegas dan memberikan sanksi bagi pegawai yang terbukti melanggar," tegasnya.

​Menyambut baik kerja sama ini, Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, H Musyaffa’ Syafril mengakui tingkat pemahaman perpajakan di kalangan kader di daerah memang masih perlu terus ditingkatkan.

​"Pemahaman dan kepatuhan pajak menjadi bagian penting dalam membangun perekonomian yang sehat serta meningkatkan daya saing pelaku usaha. Kami menginstruksikan para pimpinan cabang untuk patuh pajak sekaligus memberikan teladan kepatuhan perpajakan di daerah masing-masing," ungkap Syafril.

​Sinergi antara DJP Jawa Timur dan GP Ansor Jatim ini, diharapkan dapat menciptakan ekosistem edukasi perpajakan yang berkelanjutan, mudah diakses serta relevan dengan kebutuhan para pelaku usaha lokal.

"Melalui pendampingan yang tepat, diharapkan para pengusaha UMKM dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara benar sesuai peraturan yang berlaku," pungkasnya. Ary/Waw

​Dalam sambutannya, Wabup Mimik memberikan ucapan selamat serta apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus yang baru saja dilantik. Mimik menekankan keberadaan organisasi keagamaan tidak sekadar urusan struktur organisasi saja. Melainkan, harus hadir dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

​"Selamat mengemban amanah. Semoga senantiasa kompak, istikamah dan mampu membawa keberkahan serta manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Sidoarjo," ujar Mimik Idayana.

​Lebih jauh, Wabup Mimik menegaskan pembangunan Kabupaten Sidoarjo tidak akan berjalan optimal jika hanya mengandalkan peran pemerintah daerah semata. Keterlibatan ulama, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan menjadi pilar penting dalam membangun fondasi moral dan sosial daerah.

​"Pemkab Sidoarjo tidak bisa berjalan sendiri. Kami sangat membutuhkan peran ulama, tokoh agama dan ormas untuk bersama-sama membangun Sidoarjo agar menjadi lebih baik," tegas Mimik yang juga sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo ini.

​Di akhir sambutannya, Mimik juga memohon doa restu dari para kiai dan jamaah yang hadir agar para jajaran pimpinan daerah senantiasa diberi kelancaran dan keikhlasan dalam menjalankan amanah rakyat.

​"Mohon doakan agar Sidoarjo semakin maju, masyarakatnya makin sejahtera dan selalu dilimpahi keberkahan," ungkapnya.

Sementara momen pelantikan yang berlangsung khidmat ini, turut dihadiri sejumlah ulama terkemuka dan tokoh penting. Diantaranya ​KH Ahmad Tamim Romly (Al Mursyid Thoriqoh Qodiriyah Wan Naqsabandiyah), ​KH Shobih Hanan (Ketua DPW ITQON Jawa Timur) dan ​KH Chabibul Mahbub (Ketua DPD ITQON Sidoarjo terpilih).

"​Kegiatan ini tak hanya menjadi ajang pengukuhan kepengurusan baru saja. Akan tetapi, juga menjadi momentum strategis dalam mempererat tali silaturahmi serta memperkokoh sinergi antara ulama (ITQON) dan umara (Pemkab Sidoarjo) demi kemajuan daerah," pungkasnya. Ary/Waw

​Acara tahunan yang penuh semangat ini, dibuka langsung Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Udayana didampingi Wakil Ketua Kwarcab Sidoarjo, Kak Tirto Adi.

​Dalam amanatnya yang hangat dan komunikatif, sosok yang akrab disapa Bunda Mimik ini mengajak para anggota Pramuka Siaga untuk melakukan sebuah "misi besar". Yakni mencari harta karun yang nilainya jauh melampaui emas atau permata.

​"Di sini kita mencari 'harta karun' yang jauh lebih berharga dari emas. Kita mencari kejujuran, keberanian, kedisiplinan, kerja sama, kepedulian, kreativitas dan rasa tanggung jawab," ujar Mimik Idayana di hadapan ribuan peserta yang menyimak penuh antusias.

​Bunda Mimik berpesan agar para peserta tidak takut mencoba hal baru, rajin membantu sesama serta senantiasa menghargai perbedaan di antara teman sebaya. 

"Jiwa Pramuka Siaga sejati harus dicerminkan lewat sikap yang ceria, ramah, rajin, berani, dan gemar berbuat kebaikan," ungkapnya.

​Tidak hanya berpesan kepada para peserta cilik, Wabup Mimik juga memberikan perhatian khusus kepada para orang tua yang hadir mendampingi. 

"Kami menekankan pentingnya keterlibatan aktif orang tua dalam mendukung kegiatan positif anak," ungkapnya.

​Gerakan Pramuka dinilai sebagai salah satu wadah paling efektif dalam membentuk karakter berlandaskan Pancasila dan akhlak mulia sejak usia dini.

"​Melalui Pesta Siaga Kwarcab Sidoarjo 2026 ini, diharapkan seluruh pengalaman, jalinan persahabatan baru serta nilai-nilai kebaikan yang dipelajari selama kegiatan dapat menjadi kenangan indah sekaligus bekal kuat bagi generasi penerus Sidoarjo di masa depan," pungkasnya. Ary/Waw