​Pernyataan tegas ini disampaikan Bupati Subandi di tengah kemeriahan acara Sosialisasi P4GN dan Jalan Sehat Anti Narkoba yang digelar di Lapangan Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Minggu (05/07/2026). Acara ini, dihelat khusus dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026.

​Di hadapan ribuan warga yang hadir, Subandi mengingatkan perang melawan narkoba tidak akan pernah menang jika hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

​"Narkoba menjadi musuh nyata yang merusak masa depan bangsa. Pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja. Kita semua harus bergerak bersama - sama memeranginya," ujar Bupati Subandi dengan nada membakar semangat.

​Menurut Subandi, benteng pertahanan terkuat justru dimulai dari unit terkecil masyarakat. Yakni lingkungan keluarga, RT, RW hingga tingkat pemerintahan desa.

​"Misalnya seperti di Kecamatan Wonoayu ini, sudah masuk dalam zona merah peredaran narkoba," ungkapnya.

​Pemilihan Kecamatan Wonoayu sebagai pusat kegiatan ini, bukan tanpa alasan. Bupati Subandi membeberkan fakta mengejutkan bahwa Kecamatan Wonoayu saat ini menempati peringkat kedua dengan kasus narkoba tertinggi di Kabupaten Sidoarjo.

"Berdasarkan data peredaran yang mengkhawatirkan, kami meminta warga Wonoayu, khususnya Desa Wonokalang untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra dan melakukan deteksi dini terhadap gerak-gerik mencurigakan di lingkungan mereka," pintanya.

​Mengenai filosofi acara jalan sehat yang digelar pagi itu, Bupati Subandi menjelaskan setiap langkah kaki warga yang hadir adalah simbol perlawanan nyata terhadap jeratan barang haram itu.

​"Kegiatan jalan sehat pagi ini, bukan sekadar olahraga massal. Ini adalah simbol perlawanan dan ketegasan warga Sidoarjo terhadap narkoba. Kita ingin menunjukkan masyarakat Sidoarjo masyarakat yang sehat fisiknya, bersih pikirannya dan menolak keras penyalahgunaan narkoba," tegas Subandi seraya meminta warga menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.

​Dalam kesempatan yang sama, Bupati Subandi juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kolaborasi apik antara BNN Kabupaten Sidoarjo dan Bakesbangpol Sidoarjo yang sukses menginisiasi gerakan massa ini. ​Acara ini, turut dihadiri jajaran petinggi daerah.  Diantaranya ​Kombes Pol. Gatot Soegeng Soesanto(Kepala BNNK Sidoarjo), ​Fredik Suharto (Kepala Bakesbangpol Sidoarjo),  Anwar (Camat Wonoayu), ​Sujarwoto(Kepala Desa Wonokalang) serta jajaran Forkopimka Wonoayu, Kapolsek dan Danramil setempat.

Sementara di akhir sambutannya, Bupati Subandi optimis dengan memperkuat benteng dari keluarga dan mengobarkan semangat kebersamaan, cita-cita untuk mewujudkan Sidoarjo yang bersih dan bebas dari narkoba (Bersinar) bukan sekadar mimpi.

"Kerjasama yang kuat akan melahirkan perlawanan dan perang terhadap narkoba di wilayah kita masing-masing," pungkasnya. Ary/Waw

​Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hari ini, bukan sekadar ajang berkumpul biasa. Berbagai agenda menarik telah disiapkan untuk memacu semangat warga, mulai dari senam bersama, jalan sehat, hiburan rakyat hingga berbagai lomba yang memancing gelak tawa dan antusiasme peserta.

​Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo, Sriatun Subandi hadir membuka acara itu. Istri Bupati Sidoarjo, Subandi ini tampak membaur dengan masyarakat dan mengikuti senam bersama dengan penuh semangat. Sebelum akhirnya melepas para peserta jalan sehat itu.

​Menurut Sriatun, program seperti Kampung Bangkit adalah langkah konkret yang perlu diapresiasi. Baginya, ada dua manfaat utama yang bisa dipetik dari kegiatan ini. Yakni mempererat silaturahmi melalui senam bersama dan lomba masak antar-RW, warga memiliki ruang untuk berinteraksi lebih dekat. 

"Dengan silaturahmi, senam bersama, berjumpa bersama, Insya Allah menambah kerukunan dan menambah panjang umur kita," ujar  Sriatun optimis.

Selain itu, lanjut dr Sriatun terdapat akselerasi ekonomi lokal yakni kehadiran pelaku UMKM Desa Kalisampurno dalam acara ini ,menjadi panggung bagi produk-produk lokal. Karena itu, Sriatun mengajak warga yang hadir untuk saling mendukung. 

"Di sini juga ada para  pelaku UMKM. Bagi yang membawa rezeki bisa berbagi dengan membeli produk-produk UMKM lokal ini," ungkapnya.

​Melihat kesuksesan gelaran di Desa Kalisampurno ini, Sriatun berharap kolaborasi antara JTV dan pemerintah desa tidak berhenti di sini. Ia ingin melihat lebih banyak desa di Sidoarjo yang "dibangkitkan" potensinya melalui inisiatif serupa.

​"Mudah-mudahan kolaborasi dengan pemerintah desa ini, akan membangkitkan kampung-kampung yang ada di Sidoarjo. Saya yakin program seperti ini tidak hanya membangkitkan keguyuban warga, namun juga membangkitkan perekonomian desa," tandasnya.

Sementara Pogram Kampung Bangkit ini menjadi bukti nyata sinergi antara media, pemerintah dan masyarakat mampu menciptakan dampak positif.

"Termasuk menciptakan suasana yang baik dari sisi kesehatan sosial maupun kesejahteraan ekonomi warga," pungkasnya. Ary/Waw

​Razia gabungan skala besar ini dipimpin langsung Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana dengan menerjunkan sebanyak 252 personel gabungan. Mereka terdiri dari 210 personel Satpol PP, serta puluhan anggota TNI-Polri (Polresta Sidoarjo, Kodim 0816, Subdenpom V/4-1, Garnisun), Dinas Kesehatan dan Disdukcapil Pemkab Sidoarjo. Turut mendampingi Wabup Sidoarjo di lokasi diantaranya Camat Jabon Abdul Rochim, Kapolsek Jabon AKP Nanang, Danramil Jabon Kapten Adi, Kasatpol PP Yany Setyawan serta anggota DPRD Sidoarjo Fraksi PKB, M Rojik.

​Saat menyisir Warung Kopi (Warkop) remang-remang yang dilengkapi fasilitas kamar karaoke di kawasan eks Tol HK, Wabup Mimik mendapati banyak tempat yang mendadak tutup. Ia pun tak menyembunyikan rasa kecewanya karena menduga kuat operasi itu, telah bocor.

​"Ini pasti bocor, banyak kafe dan warung remang-remang yang tutup ketika kita sidak," ujar perempuan yang akrab disapa Mak Mimik ini.

​Meski demikian, ketegasan tetap ditunjukkan. Wabup Mimik langsung merangsek masuk ke dalam warkop yang masih nekat beroperasi. Di dalam ruangan, ia geleng-geleng kepala melihat banyaknya botol miras kosong dan operasional tanpa izin yang terkesan dibiarkan aparat setempat. Sebagai tindakan tegas, Mak Mimik menyemprotkan cat piloks ke dinding warkop sebagai tanda penutupan paksa dan memerintahkan penyegelan terhadap sekitar 25 warkop plus kafe karaoke di kawasan itu.

​Aksi sidak, kemudian berlanjut ke area ruko jalan Jabon menuju Tlocor serta Desa Jemirahan. Di ruko 'Wardah Music' dan 'Warkop Nopret2', petugas mendapati pintu terkunci dari dalam meski lampu menyala dan motor terparkir. Setelah jendela dibongkar paksa, Wabup Mimik dikejutkan dengan penemuan tiga wanita yang bersembunyi di dalam kamar.

Berdasar hasil interogasi, salah satu wanita yang merupakan pemilik 'Wardah Music' (warga Pondok Mutiara Sidoarjo) membuat pengakuan mengejutkan. Ia mengaku sudah menyewa ruko itu, selama dua tahun kepada Kepala Desa (Kades) Jemirahan dengan tarif Rp 8 juta per tahun.

​"Iya saya bayar ke Pak Kades, Bu Wabup," aku pemilik kafe itu, sembari menunjukkan bukti kwitansi.

​Mak Mimik menegaskan operasi ini krusial dilakukan demi menekan tingginya angka kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV/AIDS) di Kabupaten Sidoarjo, khususnya wilayah Jabon.

​"Kita di Sidoarjo miris melihat tingginya kasus HIV. Sehingga malam ini saya bersama para komandan melaksanakan operasi gabungan. Saya minta ini segera ditertibkan dan dibongkar. Kami akan segera berkoordinasi dengan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), BBWS Brantas, dan PT Jasa Marga untuk proses pembongkaran bangunan liar itu," ungkapnya.

​Dalam razia ini, sebanyak 49 orang yang terdiri dari pemandu lagu atau Lady Companion (LC), pemilik kafe dan pengunjung digiring ke Kantor Kecamatan Jabon untuk pendataan dan pemeriksaan kesehatan. Dinas Kesehatan yang melakukan rapid test HIV menemukan sebanyak ​48 orang dinyatakan negatif HIV dan seorang 
terindikasi positif menderita Sifilis atau Infeksi Menular Seksual (IMS).

​Selain itu, kata Kasat Pol PP Pemkab Sidoarjo, Yany Setiawan petugas berhasil menyita ratusan botol miras dari berbagai merek. Sebanyak 34 botol diamankan dalam kondisi utuh ini akan dibawa ke Mako Satpol PP Sidoarjo sebagai barang bukti.

"Semua jenis miras ini kami amankan sebagai barang bukti. Razia masif akan dilakukan massif ke sejumlah wilayah lainnya," ungkapnya.

​Anggota DPRD Sidoarjo, M Rojik menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas reaksi cepat Pemkab Sidoarjo. Menurutnya, keberadaan tempat maksiat terselubung ini sudah sangat meresahkan para kiai dan tokoh agama di Jabon, serta berpotensi merusak moral generasi muda.

​"Jabon ini menjadi etalasenya Sidoarjo, pintu masuk dari daerah lain. Kalau nama Kecamatan Jabon tercoreng, otomatis nama Sidoarjo juga ikut tercoreng. Keluhan dari para kiai sudah sangat miris. Kami menaruh harapan besar pada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas (pembongkaran) pada tahap selanjutnya," pungkas Rojik. Ary/Waw

​Temuan mengejutkan ini, diungkap oleh Pemerhati Kebijakan Politik dan Pendidikan, Badruz Zaman setelah melakukan pemantauan ketat terhadap 46 SMPN di Sidoarjo selama periode 26 - 29 Juni 2026.

​Kejanggalan awal bermula dari adanya selisih 992 kursi. Saat sosialisasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pemkab Sidoarjo mengumumkan total kuota sebanyak 14.472 kursi. Namun jumlah yang terkunci di sistem pendaftaran daring justru menyusut menjadi 13.480 kursi.

"Bahkan, ​pihak Dikbud berdalih hal itu merupakan dampak dari "pelimpahan jalur otomatis" sebagai argumen yang sama persis dengan kejadian tahun lalu.  Tapi, tanpa pernah membuka data rinciannya ke publik," ujar Badruz Zaman kepada republikjatim.com, Jumat (03/07/2026).

​Tak berhenti di situ, pemantauan pada jalur domisili justru menunjukkan pergerakan angka yang bergerak naik secara misterius dalam hitungan hari. Rinciannya pada tanggal ​26 Juni 2026 terdapat Pagu domisili di 46 SMPN mendadak naik dari 5.983 menjadi 6.210 kursi (+227 kursi) lewat mekanisme rangking tanpa ada pengumuman resmi. Lonjakan tertajam terjadi di SMPN 3 Porong (+93,1 persen), SMPN 2 Krembung (+57,3 persen) dan SMPN 2 Jabon (+55,9 persen).

"Kemudian, pada tanggal ​29 Juni 2026,  hanya dalam waktu tiga hari, realisasi final penerimaan jalur domisili melonjak lagi menjadi 6.818 kursi. Angka ini melampaui pagu resmi sebesar 835 kursi (13,96 persen) tanpa ada penjelasan mekanisme kepada publik," tegasnya.

​Menariknya, lonjakan kuota ini tidak menyebar rata. Dari 46 SMPN yang dipantau, kelebihan kapasitas di atas pagu hanya terjadi di 17 sekolah (37 persen). Sementara 29 sekolah lainnya tetap berjalan normal sesuai aturan.

"Di ​Kecamatan Porong dan Tanggulangin menjadi wilayah dengan konsentrasi kelebihan kursi tertinggi. 
Pola geografis di kawasan Sidoarjo Selatan ini sangat mencolok dan patut ditelusuri lebih jauh," ungkap Badruz Zaman dalam laporannya.

Selain itu, ​Badruz Zaman menegaskan persoalan ini bukan sekadar urusan utak-atik angka, melainkan menyangkut asas transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan hukum. Jika jumlah murid yang diterima melampaui pagu yang ditetapkan sendiri, maka validitas instrumen kontrol kuota Dikbud patut dipertanyakan.

"Tindakan ini, juga berpotensi melanggar Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025," urainya.

​Karena pola serupa terjadi berturut-turut pada tahun ajaran 2025/2026 dan 2026/2027 dengan dalih "otomatisasi", masalah ini diduga kuat bukan lagi sekadar kesalahan teknis (human error), melainkan indikasi sistemik yang membutuhkan audit independen.

"Untuk mengurai benang kusut ini, Dikbud Pemkab Sidoarjo kini dihadapkan pada empat pertanyaan krusial yang mendesak untuk dijawab, keraguan publik itu," paparnya.

Sedangkan soal pagu domisili bisa berubah hingga ratusan kursi secara diam-diam tanpa pengumuman resmi?
​Mekanisme teknis apa yang membuat realisasi penerimaan siswa bisa melampaui pagu resmi?. Kemudian, 
ke mana perginya 992 kursi yang awalnya ada saat sosialisasi tetapi mendadak 'hilang' di aplikasi pendaftaran?

"​Mengapa pola anomali data yang sama terus berulang dua tahun berturut-turut tanpa ada perbaikan sistem?," urainya.

​Sebagai bentuk keseriusan, Badruz Zaman menyatakan siap membuka ruang dialog dengan Dikbud Sidoarjo. Namun, jika tidak ada kejelasan, ia berkomitmen untuk menyerahkan seluruh data hasil pemantauannya kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

​"Hak anak-anak Sidoarjo atas kepastian akses pendidikan hanya bisa terjamin jika sistem SPMB berjalan transparan, terukur dan dapat diverifikasi publik secara mandiri bukan dengan menganggap pertanyaan kritis warga sebagai penyebaran hoaks," pungkasnya. Hel/Waw

​Kebijakan ini, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 000.8/7922/438.1.3.1/2026 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian Batik, yang ditandatangani Bupati Sidoarjo, Subandi, Senin (29/06/2026) kemarin.

​Langkah strategis ini, menjadi tindak lanjut dari Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2025. Selain untuk menegakkan disiplin, peraturan ini dirancang khusus untuk mempromosikan warisan budaya sekaligus mendongkrak perekonomian perajin lokal.

​Berdasarkan surat edaran itu, berikut adalah rincian aturan berpakaian yang wajib dipatuhi seluruh perangkat daerah, Kepala Desa/Lurah, Kepala UPTD, satuan pendidikan hingga direktur BUMD. Diantaranya ​Hari Kamis, Wajib mengenakan pakaian dinas harian (PDH) Batik khas Sidoarjo. Kemudian, ​Hari Jumat dan Hari Batik Nasional (2 Oktober) untuk pegawai wajib mengenakan batik, tenun,atau lurik. Serta ​Hari Sabtu, khusus untuk instansi atau UPTD yang menerapkan sistem 6 hari kerja, mereka wajib mengenakan batik khas Sidoarjo.

"​Ada yang unik dalam peraturan baru ini. Pegawai pria kini diwajibkan memakai tutup kepala berupa Udeng Pacul Gowang dengan motif batik khas Sidoarjo. Peraturan penggunaan udeng ini wajib dipakai pada momen-momen tertentu. Mulai pelaksanaan apel pagi, 
momen penerimaan tamu dinas dan kegiatan kedinasan yang bersifat seremonial," tegasnya.

Tidak hanya itu saja, selain seragam mingguan, Pemkab Sidoarjo juga mengatur penggunaan baju adat untuk momen besar seperti Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (setiap 31 Januari) atau hari besar kebudayaan. Pegawai pria akan mengenakan sembong dan udeng khas Sidoarjo, sementara pegawai wanita mengenakan bawahan kain bermotif batik khas Sidoarjo.

"Kami menilai kebijakan ini bukan sekadar urusan formalitas estetika berpakaian saja, melainkan bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap eksistensi perajin batik tulis dan pelaku usaha kreatif di Kota Delta. Kita terus membuka akses pasar yang lebih luas, menaikkan nilai jual produk lokal serta membuktikan bahwa kualitas kain dan kerajinan Sidoarjo mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional," papar Subandi optimistis.

Sementara Subandi juga menghimbau seluruh masyarakat Sidoarjo untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap produk dalam negeri dengan cara membeli karya UMKM lokal.

​"Utamakan produk UMKM Sidoarjo. Dengan membeli produk UMKM lokal, kita sedang membantu memutar roda ekonomi ribuan keluarga pekerja di Sidoarjo dan menjaga kemandirian ekonomi daerah," pungkasnya. Ary/Waw

​Aksi ini menjadi bagian dari program "1 PNS 1 Pohon Gelombang IV" yang menyasar sepanjang ruas jalan Gading Fajar 2, Perum Sidokare hingga Desa Sepande, Kecamatan Candi. Tidak sendirian, Wabup Mimik bergerak bersama kolaborasi besar yang melibatkan berbagai dinas dan sektor swasta. Diantaranya ​Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), ​DPMPTSP, ​Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD), ​Dinas Perikanan dan Dinas Peternakan, ​PLN Sidoarjo serta ​RSIA Ibu dan Anak Pondok Jati.

​Di sela-sela aksi menanam pohon, Wakil Bupati (Wabup), Mimik Idayana memberi perhatian khusus pada kebersihan kawasan Gading Fajar yang dikenal ramai oleh aktivitas ekonomi. Ia memberikan imbauan sekaligus teguran halus namun tegas kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengais rezeki di sepanjang jalan itu.

"Kelonggaran dan kesempatan berjualan yang diberikan oleh pemerintah daerah seharusnya dibalas dengan tanggung jawab menjaga lingkungan. Saya mohon kepada para PKL yang sudah diberikan kesempatan untuk berjualan di sini agar benar-benar menjaga kebersihan. Sampahnya jangan ditinggalkan begitu saja. Kalau memungkinkan, sampahnya dibawa pulang. Jangan dibuang sembarangan sehingga membuat lingkungan menjadi kotor," ujar Wabup Mimik Idayana.

​Penanaman 644 pucuk merah ini, bukan sekadar formalitas mempercantik estetika kota saja. Melainkan, investasi jangka panjang untuk kenyamanan warga Sidoarjo. 

"Kami mengingatkan menanam hanyalah langkah awal, tantangan sebenarnya adalah merawat," ungkapnya.

​Ia berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk warga sekitar dan para pedagang. Pihaknya, memiliki rasa memiliki (sense of belonging) terhadap pohon-pohon yang baru ditanam itu.

​"Sebanyak 644 pohon yang kita tanam hari ini, merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Saya berharap seluruh masyarakat ikut menjaga pohon-pohon ini karena manfaatnya akan kembali kepada kita semua," tegasnya optimis.

​Menutup kegiatannya, Mimik Idayana mengajak seluruh warga Sidoarjo untuk menumbuhkan budaya peduli lingkungan yang dimulai dari diri sendiri. Mewujudkan kota yang indah, bersih dan nyaman tidak bisa dibebankan kepada pemerintah semata.

​"Mari kita mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Bersama-sama kita wujudkan Sidoarjo yang lebih baik, lebih hijau, lebih asri serta memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat," pungkasnya. Ary/Waw

​Pertemuan yang berlangsung selama hampir satu jam itu, berjalan penuh keakraban dan gayeng. Dalam kesempatan itu, Wabup Mimik Idayana mengucapkan selamat datang kepada Letkol Inf Abraham Prihadi yang telah resmi mengemban tugas sebagai Dandim 0816 Sidoarjo sejak, Senin (29/06/2026) lalu.

​Wabup Mimik Idayana berharap, sinergi dan keakraban yang telah terjalin baik antara Pemkab Sidoarjo dengan jajaran Forkopimda selama ini, dapat terus dipertahankan dan diperkuat.

​"Saya harap panjenengan seperti itu, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo," ujar Mimik Idayana.

​Dalam diskusi itu, Wabup Mimik Idayana menekankan adanya pekerjaan rumah (PR) besar yang harus diselesaikan bersama. Yakni menyukseskan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

"​Saat ini, Pemkab Sidoarjo sedang mengebut pendirian KDKMP yang menjadi program langsung dari Presiden Prabowo," ungkapnya.

Karena itu, Wabup Mimik Idayana meminta jajaran Kodim 0816 Sidoarjo untuk mengawal ketat jalannya program ini di lapangan. Tujuan utamanya, memastikan pembangunan KDKMP selesai tepat waktu di seluruh wilayah Sidoarjo. Sedangkan, kondisi terkini progres pembangunan terus dikebut dan menyisakan beberapa titik yang memerlukan pendampingan intensif.

"Kami meminta Dandim untuk terjun langsung ke lapangan memantau perkembangan program secara berkala.
ini masih ada Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan yaitu Koperasi Merah Putih. Ini harus selesai, tinggal beberapa titik saja," tegas Wabup.

​Sementara menanggapi hal itu, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Abraham Prihadi menyatakan kesiapannya. Ia menegaskan Program KDKMP akan menjadi salah satu atensi utamanya selama menjabat di Sidoarjo. ​Namun, ia berharap dukungan penuh dan kolaborasi yang solid dari Pemkab Sidoarjo beserta jajaran Forkopimda lain demi kelancaran program itu.

​"Semoga saya bisa amanah, mohon bantuannya juga dari Ibu Wabup dan rekan lainnya untuk bersama-sama mensukseskan program Presiden RI itu," pungkas Letkol Inf Abraham Prihadi.
Ary/Waw

​Langkah strategis ini, diambil setelah Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana menerima audiensi langsung dari Paguyuban Sentra Kuliner Gajah Mada di Rumah Dinas (Rumdin) Wakil Bupati (Wabup), Kamis (2/7/2026). Dalam pertemuan hangat yang juga didampingi jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Sidoarjo itu, para pedagang blak-blakan mencurahkan keluh kesah mereka terkait merosotnya jumlah pengunjung yang berdampak langsung pada omzet harian.

​Perwakilan paguyuban menyampaikan tata letak dan konsep zonasi pedagang saat ini dinilai kurang mendukung aktivitas jual-beli. Imbasnya, kawasan yang sejatinya potensial ini perlahan mulai kehilangan daya pikatnya.

​Mereka berharap Pemkab Sidoarjo turun tangan untuk mengubah konsep kawasan itu. Harapannya, agar menjadi tempat nongkrong yang lebih nyaman, rapi dan kekinian bagi masyarakat Sidoarjo.

​Mendengar aspirasi itu, Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana bergerak cepat. Ia menegaskan komitmennya untuk segera berkoordinasi dengan Disperindag Pemkab Sidoarjo untuk merancang ulang konsep Sentra Kuliner Gajah Mada.

​"Kami akan segera berkoordinasi dengan Disperindag untuk melakukan tata ulang pedagang di Sentra Kuliner Gajah Mada itu. Harapannya, kawasan ini menjadi lebih tertata, nyaman dan mampu menarik lebih banyak pengunjung sehingga aktivitas ekonomi para pedagang kembali meningkat," ujar Mimik Idayana.

Selain itu, Mimik juga meminta para pedagang untuk sedikit bersabar selama proses perencanaan dan pematangan konsep ini berjalan. Pemkab Sidoarjo berjanji penataan posisi pedagang dan peremajaan fasilitas akan dilakukan secara matang.

"Harapannya, agar memberikan dampak positif jangka panjang. Terutama untuk pusat kuliner unggulan di Sidoarjo," pintanya.

Sementara dengan wajah baru yang lebih segar nantinya, Sentra Kuliner Gajah Mada diharapkan tidak sekadar menjadi tempat makan biasa saja. Melainkan, bertransformasi menjadi salah satu destinasi wisata kuliner unggulan di Sidoarjo. 

"Langkah nyata ini, menjadi bukti kepedulian pemerintah daerah dalam menyokong dan membangkitkan kembali geliat ekonomi para pelaku UMKM lokal," tandasnya. Ary/Waw

​Adapun empat raksasa e-commerce yang resmi ditunjuk itu adalah PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli), PT Shopee International Indonesia, PT Tokopedia, dan PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada). Keempat platform ini, nantinya akan bertanggung jawab penuh dalam melakukan pemungutan, penyetoran hingga pelaporan PPh pedagang sesuai ketentuan yang berlaku.

​Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan kebijakan ini bukan bentuk pengenaan jenis pajak baru bagi para pelaku usaha digital. Pedagang yang meraup penghasilan dari aktivitas bisnis pada dasarnya memang memiliki kewajiban melekat untuk membayar PPh sesuai peraturan hukum yang berlaku.

​"Peraturan ini, hanya mengatur mekanisme pemungutannya melalui marketplace. Sehingga administrasinya menjadi lebih sederhana dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha," ujar Bimo Wijayanto dalam keterangan pers tertulisnya.

​Langkah strategis ini, diambil sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan memberikan kepastian hukum, sekaligus meningkatkan efisiensi. Selain itu, regulasi ini, dirancang demi menciptakan perlakuan perpajakan yang lebih setara (level playing field) antara pelaku usaha konvensional yang memiliki toko fisik dengan pelaku usaha digital.

"​Dalam teknis pelaksanaannya, pihak marketplace akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto atau omzet penjualan pedagang. Nilai pemungutan itu, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)," ungkapnya.

​DJP juga memastikan potongan ini bukanlah tambahan beban pajak baru. Melainkan, dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan atau bagian dari pelunasan PPh Final.

​"Meski memperketat pengawasan digital, pemerintah tetap memberikan proteksi ketat bagi pelaku usaha kecil dan mikro (UMKM)," katanya.

Kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen ini tidak berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta dalam satu tahun pajak. Sepanjang mereka menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan yang berlaku.

"​Selain UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta, PMK-37/2025 juga mengatur beberapa jenis transaksi yang dikecualikan dari pemungutan," urainya.

Beberapa yang dikecualikan itu, diantaranya 
1. ​Penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menjadi mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi (ojek online/kurir).
2. ​Penjualan barang dan/atau jasa oleh pedagang yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan dan/atau pemungutan PPh.
3.​Transaksi penjualan pulsa dan kartu perdana.

"​DJP akan terus menjalin koordinasi intensif dengan seluruh penyelenggara PMSE yang ditunjuk beserta pemangku kepentingan terkait. Hal ini, untuk menjamin kelancaran implementasi PMK-37/2025 di lapangan. Sistem perpajakan yang adil, transparan dan mudah diharapkan mampu mendongkrak kepatuhan pajak nasional tanpa mengorbankan iklim pertumbuhan usaha digital tanah air," tandasnya. Rit/Waw

​Kritik pedas ini, disampaikan dalam Rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (02/07/2025), yang dihadiri langsung Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana.

​Ketua Fraksi Demokrat NasDem DPRD Sidoarjo, Muh Zakaria Dimas Pratama mengatakan rentetan temuan BPK ini menjadi rapor merah bagi sistem pengawasan proyek di Sidoarjo. Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dianggap remeh atau sekadar urusan administratif belaka.

​"Temuan BPK menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengendalian pelaksanaan proyek. Ini bukan sekedar persoalan teknis konstruksi saja. Akan tetapi, menjadi cerminan fungsi pengawasan di setiap tahapan pekerjaan belum berjalan secara optimal," ujar Zakaria Dimas, Rabu (01/07/2026).

​Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Fraksi Demokrat NasDem membeberkan dua poin krusial yang merugikan daerah. Yakni kekurangan volume dan spesifikasi Rp 4,124 miliar. Kekurangan itu, meliputi kekurangan volume pekerjaan di sejumlah dinas, 7 paket pembangunan gedung di 5 perangkat daerah serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada 28 paket pekerjaan jalan, jaringan dan irigasi.

Sedangkan denda keterlambatan belum maksimal Rp 2,387 miliar. Yakni sebanyak 39 paket pekerjaan konstruksi terbukti molor. Namun belum dikenakan denda keterlambatan secara maksimal.

Zakaria ​Dimas yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai NasDem Sidoarjo ini, menilai kondisi itu menunjukkan tumpulnya penegakan kontrak terhadap kontraktor atau penyedia jasa.

​"Denda keterlambatan itu, hak pemerintah daerah yang bisa dipakai lagi untuk membiayai pembangunan. Jangan sampai hak keuangan daerah justru hilang karena lemahnya pengawasan," tegasnya.

​Fraksi Demokrat NasDem menilai, bocornya anggaran ini merupakan dampak berantai dari tidak maksimalnya kinerja para "penjaga gawang" proyek Pemkab Sidoarjo. Mereka mendesak evaluasi total terhadap kinerja. Diantaranya, ​Konsultan Pengawas, ​Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ​Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan ​Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Sekarang ini,  tuntutan transparansi dan langkah konkret ini, untuk APBD Tahun Anggaran 2026," ungkapnya.

​Di akhir pandangan umumnya, Zakaria Dimas meminta Pemkab Sidoarjo tidak hanya menyelesaikan masalah ini di atas kertas saja. Melainkan, harus melakukan tindakan nyata untuk memulihkan kerugian daerah. Pemkab Sidoarjo ditantang untuk membuka data secara transparan terkait berapa rekomendasi BPK yang sudah diselesaikan dan berapa uang negara yang berhasil diselamatkan.

​"Bagi kami, tindak lanjut rekomendasi BPK harus menjadi ukuran kinerja pemerintah daerah. Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya laporan keuangan yang baik di atas kertas, tetapi pengelolaan APBD yang benar-benar akuntabel dan memberikan manfaat nyatanya," pungkasnya. Ary/Waw