​Merespons potensi ancaman tektonik tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas III Malang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menggelar Sekolah Lapang Gempa Bumi (SLG) 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Sabtu (17/10/2026).

​Kegiatan edukasi intensif selama sehari penuh ini, diikuti 53 peserta yang terdiri dari jajaran TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga masyarakat umum.

​Kepala Stasiun Geofisika Malang, Ricko Kardoso mengatakan pemetaan potensi kegempaan ini, bukan untuk memicu kepanikan massal, melainkan dasar untuk meningkatkan kewaspadaan nasional.

​"Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, tidak panik serta selalu memantau informasi resmi dari BMKG. Hingga saat ini, belum ada teknologi di dunia yang mampu memprediksi waktu, lokasi dan besaran magnitudo gempa secara pasti. Yang ada perhitungan potensi dan inilah yang harus kita respons dengan kesiapsiagaan," ujar Ricko Kardoso.

​Hal senada disampaikan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sidoarjo, Moh Bahrul Amig yang hadir mewakili Bupati Sidoarjo, Subandi. Menurutnya, keselamatan jiwa warga Sidoarjo merupakan prioritas utama pemerintah daerah.

​"Kita tidak bisa mencegah gempa bumi terjadi, tetapi kita bisa menekan dampaknya seminimal mungkin. Kuncinya ada pada edukasi berkelanjutan. Saya berharap para alumni SLG ini dapat menularkan ilmu dan kesiapsiagaan kepada keluarga serta lingkungan sekitarnya," ungkap Bahrul Amig.

​Dalam forum SLG itu, para peserta dibekali materi komprehensif untuk meningkatkan literasi bencana secara menyeluruh. Diantaranya pemahaman gempa dan patahan dengan mengenal jenis-jenis gempa serta pemetaan sesar aktif lokal (Sesar Waru dan Sesar Surabaya). Kemudian, sistem peringatan dini cara kerja sistem Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) dan Earthquake Early Warning System (EEWS).

"Terakhir adalah dengan simulasi perlindungan diri yakni pelatihan teknik penyelamatan mandiri saat guncangan terjadi melalui metode Drop, Cover, and Hold On (Merunduk, Lindungi Kepala, dan Berpegangan)," ungkapnya.

​Sebagai langkah konkrit pasca-SLG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo langsung menyiapkan strategi mitigasi lapangan di kawasan yang dilintasi struktur patahan aktif.

Sementara ​Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sidoarjo, Sabino Mariano menjelaskan pihaknya mengintensifkan edukasi berbasis komunitas melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). ​Kawasan fokus edukasi BPBD Sidoarjo diantaranya ​Kecamatan Waru, ​Kecamatan Tanggulangin, ​Kecamatan Porong dan​wilayah rawan sekitar sesar aktif.

"​BPBD Sidoarjo juga terus memperkuat sinergi lintas instansi bersama BMKG, TNI, Polri, Basarnas serta forum relawan guna memastikan seluruh lapisan masyarakat siap menghadapi segala potensi kegempaan di Jawa Timur," pungkasnya. Ary/Waw

​Rangkaian perayaan diawali di kantor DPC Partai Gerindra Sidoarjo dengan agenda pendidikan politik kader dan tasyakuran potong tumpeng. Kegiatan ini, dipimpin langsung Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo sekaligus Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana didampingi sang suami Rahmat Muhajirin selaku Ketua Dewan Penasihat DPC Partai Gerindra Sidoarjo. Acara itu, turut dihadiri jajaran pengurus DPC, anggota Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo serta ratusan kader organisasi sayap partai seperti PIRA, TIDAR dan Gemira.

​Aksi bersih-bersih dan penghijauan ini, menjadi bentuk dukungan konkret kader Gerindra di daerah terhadap program ASRI (Aman, Sehat, Resik dan Indah) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

​Dalam aksi lingkungan itu, sebanyak 200 bibit pohon dan tanaman hias ditanam di area Hutan Delta Kota. Diantaranya meliputi jenis bougainvillea, mahoni, pucuk merah, cabai puyang hingga pohon pule. Selain penanaman pohon, kader juga merapikan kawasan dengan mengecat plengsengan hutan kota serta membersihkan aliran sungai dari endapan sampah.

​"Hari ini ada penanaman bunga dan pohon pucuk merah, pengecatan plengsengan serta pembersihan sungai. Total ada 200 pohon yang kami tanam,"  ujar Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo, Mimik Idayana.

​Mimik menjelaskan aksi sosial ini tidak berhenti pada momentum seremonial ulang tahun Presiden saja. Ke depan, gerakan peduli lingkungan dan sosial akan dilaksanakan secara masif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.

​"Kami tidak berhenti di hari ini saja. Ke depannya aksi ini akan berkelanjutan dengan menggerakkan seluruh sayap partai di 18 kecamatan. Mereka akan bergerak membantu masyarakat, seperti membersihkan masjid, mushola hingga rumah warga lansia," imbuhnya.

​Di akhir kegiatan, Mimik turut memanjatkan doa terbaik untuk Presiden Prabowo Subianto agar selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam memimpin bangsa serta menjalankan berbagai program pro-rakyat.

Tidak hanya itu saja, aksi penanaman pohon dan pembersihan lingkungan yang dilakukan DPC Partai Gerindra Sidoarjo ini merupakan bagian dari gerakan serentak yang digelar kader Partai Gerindra di berbagai kabupaten/kota se-Jawa Timur dan diharapkan terus meluas ke seluruh penjuru Indonesia.

​"Melalui kegiatan ASRI ini, Gerindra Sidoarjo berharap dapat menginspirasi pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi generasi mendatang," pungkasnya. Ary/Waw

​Meski begitu, Sultan menegaskan komitmen itu, harus dibuktikan dengan tindakan nyata di lapangan, khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Jawa Timur. Penindakan hukum dituntut harus berjalan tegas, transparan dan tidak tebang pilih.

​"Kami mendukung komitmen Kapolri dalam memberantas narkoba. Tapi komitmen ini, harus diwujudkan melalui tindakan nyata di Sidoarjo dan Jawa Timur. Jangan sampai penindakan hanya menyasar pelaku di tingkat bawah, sementara jaringan besar dan bandar utama yang menjadi sumbernya justru tak tersentuh hukum," ujar Sultan Saladin secara tegas.

​Sultan menilai, langkah penanganan narkotika yang efektif tidak bisa berhenti pada penangkapan kurir atau pengguna di tingkat bawah saja. Aparat penegak hukum diimbau untuk membongkar akar masalahnya dengan melacak serta menindak tegas seluruh jaringan, mulai dari pemasok hingga bandar besarnya.

"P​enegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan adil tanpa memberikan perlakuan khusus kepada pihak manapun yang terbukti terlibat," pintanya.

​Tidak hanya mendorong penindakan hukum secara represif, Sultan juga menyoroti pentingnya langkah pencegahan (preventif). Menurutnya, edukasi bahaya narkoba kepada pemuda dan peningkatan pengawasan di tingkat masyarakat harus ditingkatkan secara masif guna menekan potensi peredaran sejak dini.

"​Pemberantasan narkotika, lanjutnya, memerlukan kolaborasi erat antar berbagai elemen masyarakat. Mulai Aparat Penegak Hukum (APH) atau Polri, ​Pemerintah Daerah, ​Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda serta elemen masyarakat,"  tegasnya.

​Sementara di akhir pernyataannya, Sultan mengajak seluruh pihak menjadikan peringatan Sumpah Pemuda sebagai pendorong semangat bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba.

​“Momentum Sumpah Pemuda harus kita maknai sebagai tanggung jawab untuk menjaga masa depan bangsa. Generasi muda harus dilindungi dari ancaman narkoba dan penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Kami berharap komitmen ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di Sidoarjo dan Jawa Timur," pungkas Sultan. Ary/Waw

​Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, Edi Kurniadi mengatakan GPM merupakan upaya nyata pemerintah dalam menekan kesenjangan (disparitas) harga di pasaran agar tidak terlalu melonjak tinggi.

​"Tujuannya untuk meyakinkan masyarakat ketersediaan pangan kita aman, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kami juga ingin menjaga stabilitas harga agar tidak ada perbedaan yang mencolok di pasaran," ujar Edi Kurniadi.

​Melihat tingginya antusiasme masyarakat, program Gerakan Pangan Murah ini kini dijadikan agenda rutin. Tidak tanggung-tanggung, kegiatan ini dilaksanakan 1 hingga 2 kali setiap bulannya dan digelar secara bergiliran di 18 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo agar lebih dekat dengan warga.

"​Untuk menghadirkan harga yang jauh lebih miring dari pasar, Dinas Pangan dan Pertanian berkolaborasi dengan berbagai pihak strategis. Diantaranya
​Dinas Pangan Provinsi Jawa Timur, ​Perum Bulog, ​BUMN Pangan (ID FOOD) dan para pelaku (penyedia )langsung produk olahan pangan," ungkapnya.

​Menariknya, GPM tak sekadar menjadi arena berburu sembako murah saja. Acara ini, juga dimanfaatkan sebagai panggung untuk mempromosikan potensi hasil pertanian dan hortikultura unggulan khas Sidoarjo.

"​Masyarakat yang hadir disuguhkan beragam komoditas lokal segar hasil panen petani Sidoarjo, seperti cabai dan tomat, melon, kedondong dan mangga," tegasnya.

Sementara melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya merasa terbantu secara ekonomi saat memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Akan tetapi, juga semakin bangga dan mengenal potensi pangan lokal milik daerahnya sendiri.

"​Ke depan, Gerakan Pangan Murah berkomitmen untuk terus hadir menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga di Sidoarjo, sehingga masyarakat bisa berbelanja dengan tenang dan nyaman," pungkasnya. Ary/Waw

​Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Sidoarjo, Subandi.

​Selama mengelilingi area manufaktur itu, Wapres Gibran menyaksikan langsung proses pembelajaran berbasis industri yang diikuti para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Mereka merupakan siswa dari SMK Islam Krembung dan SMKN 2 Buduran yang sedang menjalani program Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta kunjungan industri.

​Wapres Gibran memberikan apresiasi tinggi kepada pihak perusahaan yang membuka pintu bagi generasi muda untuk belajar secara langsung di lapangan. Menurutnya, pengalaman memegang teknologi dan memahami ritme kerja industri adalah kunci utama peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) muda Indonesia.

​"Saya mengapresiasi kesempatan yang diberikan perusahaan bagi anak-anak SMK untuk mempelajari langsung teknologi dan cara kerja di dunia industri. Ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas SDM muda Indonesia," ujar Wapres Gibran Rakabuming Raka di pabrik sepeda terbesar di Asia itu.

Gibran menegaskan penyelarasan kurikulum vokasi dengan dunia usaha harus terus dipacu agar lulusan sekolah kejuruan dapat langsung terserap dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

​"Kita perlu perpendek jarak antara dunia pendidikan dan dunia kerja dengan memberi anak muda kesempatan mempelajari teknologi dan cara kerja industri secara langsung," tegasnya.

​Di hadapan para siswa SMK, Wapres Gibran juga menyampaikan pesan motivasi agar mereka memanfaatkan momentum PKL ini dengan sebaik-baiknya.

​"Gunakan kesempatan ini dengan baik. Serap ilmu sebanyak-banyaknya sebagai bekal ke depan memasuki dunia kerja. Jadikan ini sebagai kesempatan untuk menciptakan inovasi," pesan Wapres kepada para siswa.

​Sementara itu, Bupati Sidoarjo, Subandi menyambut positif perhatian Wapres terhadap ekosistem industri di daerahnya. Ia menyampaikan pabrik Polygon merupakan contoh nyata komoditas lokal unggulan yang sukses menembus pasar internasional.

​Bupati menekankan dua dampak penting dari keberadaan pabrik manufaktur berskala besar ini bagi Sidoarjo. Selain soal penyerapan tenaga kerja lokal karena kehadiran pabrik mampu menampung ribuan tenaga kerja dari wilayah setempat juga adanya 
dampak ekonomi (multiplier effect) yakni Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Polygon yang sudah mencapai lebih dari 60 persen turut menggerakkan ekosistem Industri Kecil Menengah (IKM) di sekitar Sidoarjo. 

​"Kehadiran pabrik ini, membuktikan produk manufaktur asal Sidoarjo mampu bersaing dan diakui di pasar internasional. Keberadaan pabrik berskala besar ini sangat penting bagi pemerintah daerah karena mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal," pungkas Subandi.

​Dengan adanya sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan vokasi dan pelaku industri skala global seperti Polygon, diharapkan daya saing tenaga kerja muda Indonesia semakin siap menghadapi tantangan industri masa depan. Ary/Waw

​Dalam perbincangan santai yang didampingi Wakil Direktur Umum dan Keuangan, Riza Ahmadi Thohir, S.E., M.M beserta beberapa staf dan dokter lainnya, dr Iqbal menceritakan bagaimana pada beberapa waktu lalu kehadiran BPJS sempat membuat "kemaruk" sebagian warga. 

​"Masyarakat kita itu dengan adanya BPJS, bahasa Sidoarjo-nya itu 'kemaruk'. Sakit sedikit sudah minta dilayani di IGD. Misalnya sakit gatal-gatal saja minta ke IGD. Padahal, obatnya cuma (hanya) kukur-kukur (garuk-garuk) selesai,"  kelakar dr Iqbal di hadapan puluhan wartawan Sidoarjo saat Media Gathering, Jumat (16/10/2026) malam di salah satu resto di Sidoarjo.

​Fenomena itu, lanjut dr Iqbal sempat membuat rumah sakit kewalahan lantaran membludaknya pasien dengan keluhan ringan yang memaksa ingin ditangani segera di IGD atau bahkan minta diinapkan. 

"Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, layanan BPJS kini semakin tertata dan lancar tanpa kendala tunggakan atau lainnya," ungkapnya.

​Sementara di tengah dinamika pelayanan kesehatan, lanjut dr Iqbal RSI Siti Hajar terus berbenah dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik melalui semangat transformasi yang dikenal dengan istilah ROKET. Bahasa itu baru dirumuskan manajemen. Nah, istilah ROKET memiliki kepanjangan filosofis yang cukup mendalam.

"Kurang lebihnya roket itu, ​R (Rumah Sakit Unggul), ​O (Owner Bangga), ​K (Kompeten), ​E (Efisien dalam (Keuangan) dan ​T (Terbaik dalam Layanan). ​Filosofi itu, menginspirasi lahirnya maskot RSI Siti Hajar yang diberi nama ROSI. Nama ROSI sendiri merupakan akronim dari Roket Siti Hajar yang juga terinspirasi dari semangat ibu-ibu pengajian di RSI Siti Hajar," tegasnya.

​Dengan sistem pelayanan yang tertib, lancar serta komitmen manajemen yang kuat dalam membenahi pelayanan itu, kata dr Iqbal RSI Siti Hajar Sidoarjo membuktikan sinergi bersama BPJS dapat berjalan harmonis.

"Terutama dalam memberikan kenyamanan dan kepastian layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang datang ke RSI Siti Hajar Sidoarjo,'' pungkasnya. Ary/Waw

​Pertemuan strategis itu, berfokus pada perkembangan pembangunan daerah, pengelolaan anggaran hingga penguatan sinergi program prioritas nasional. Misalnya, seperti pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

​Turut hadir dalam audiensi ini, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo M Ainur Rahman, Asisten III Administrasi Umum Fenny Apridawati serta jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Sidoarjo.

​Dalam kesempatan itu, Bupati Subandi menggarisbawahi pentingnya keterlibatan seluruh elemen. Yakni mulai dari pusat, daerah hingga pemerintah desa untuk menyelesaikan berbagai kendala teknis di lapangan. Diantaranya, seperti ketersediaan aset dan penentuan lokasi usaha KDMP yang strategis.

​"Pengembangan KDMP harus kita dukung bersama. Tidak hanya membangun gerai saja. Akan tetapi juga memastikan kegiatan usahanya berjalan, mampu memasarkan produk UMKM dan potensi lokal serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat," ujar Bupati Subandi.

​Selain itu, Subandi berharap koordinasi lintas instansi ini melahirkan solusi tepat guna. 

"Harapannya, KDMP dapat tumbuh menjadi pusat kegiatan ekonomi desa yang berkelanjutan," pintanya.

​Kepala KPPN Sidoarjo, Vicensia Retnasari mengungkapkan pihaknya telah turun langsung melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di sejumlah titik KDMP. Catatan serta masukan dari lapangan itu, kini menjadi bahan evaluasi bersama agar pengembangan KDMP lebih optimal secara operasional.

​"Berbagai masukan itu, diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar-pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi kendala serta mencari solusi yang sesuai. Dengan begitu, pengembangan KDMP di Sidoarjo tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana saja. Akan tetapi, juga pada kesiapan operasional dan keberlanjutan usaha," jelas Vicensia.

​Selain KDMP, Vicensia menambahkan KPPN Sidoarjo aktif mengawal sejumlah agenda ekonomi daerah lainnya. Diantaranya pemberdayaan UMKM serta survei keekonomian debitur Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembinaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendampingan Program Prioritas Nasional (PSN), salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"​Melalui pendampingan dan koordinasi yang berkelanjutan antara Pemkab Sidoarjo dan KPPN Sidoarjo, kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel saja. Akan tetapi, juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sidoarjo secara luas," pungkasnya. Ary/Waw

​Terbaru, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) berhasil menuntaskan tahap krusial. Salah satunya, pengukuran titik koordinat sebagai acuan awal pengadaan lahan.

​Kepala Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo, M Mahmud mengungkapkan pengukuran koordinat ini penting untuk menyelaraskan persepsi dan peta perencanaan antara tiga pihak utama. 
Yakni Pemkab Sidoarjo, PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).

​"Progresnya semakin baik. Pemetaan garis geometris jalan sudah rampung dan bersifat final," ujar M Mahmud, Jumat (16/10/2026).

​Proses pengukuran teknis ini, mencakup 9 titik koordinat di sisi selatan dan 12 titik koordinat di sisi utara Persimpangan Gedangan. Secara keseluruhan, pembebasan lahan ini akan membebaskan sekitar 122 bidang tanah dengan total luas mencapai 22.220 meter persegi, yang terdiri dari lahan milik warga setempat dan PT KAI.

"​Setelah penetapan garis geometris usai, Kanwil BPN Jawa Timur dijadwalkan segera mengundang Pemkab Sidoarjo untuk menetapkan lokasi (Penlok) sekaligus menerbitkan peta bidang lahan. Penetapan lokasi ini ditargetkan tuntas sepenuhnya pada 20 Oktober 2026," ungkapnya.

​Begitu Penlok resmi diterbitkan, langkah berikutnya adalah menerjunkan tim penilai independen (appraisal) untuk menghitung besaran nilai ganti rugi secara objektif meliputi tanah, bangunan hingga aset terdampak lainnya. 

"Termasuk, sebelum akhirnya disosialisasikan secara terbuka kepada para pemilik lahan," tegasnya.

​Untuk memastikan keuangan daerah tetap stabil sekaligus memperhatikan sisi kemanusiaan warga terdampak, pembebasan lahan akan dibagi ke dalam dua tahap anggaran, yaitu TA 2026 dan TA 2027.

​"Skema bertahap ini juga mempertimbangkan aspek sosial masyarakat terdampak agar mereka memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan kepindahan ke lokasi baru," pungkas Mahmud.

​Dengan kepastian progres ini, impian masyarakat untuk terbebas dari jerat kemacetan kronis di perlintasan dan persimpangan Gedangan kini selangkah lebih dekat menuju kenyataan. Ary/Waw

​Komitmen itu, ditegaskan Bupati Sidoarjo, Subandi saat meninjau langsung kondisi Liponsos Sidoarjo bersama Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Sidoarjo, R Mharta Wara Kusuma, Jumat (16/10/2026).

​Bupati Subandi menekankan pentingnya pemulihan interaksi sosial dan pendampingan psikologis bagi warga binaan yang pulih agar tidak canggung ketika kembali beradaptasi dengan lingkungan luar.

​"Warga binaan yang sudah sembuh perlu perhatian agar bisa kembali beradaptasi dengan lingkungan luar. Kemampuan komunikasi dan interaksi sosial mereka harus dipulihkan," ujar Subandi di Liponsos Sidoarjo.

​Sebagai bentuk kepedulian nyata, Pemkab Sidoarjo menyiapkan peluang kerja sebagai tenaga alih daya (outsourcing) di sejumlah Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) milik pemerintah daerah. ​Untuk merealisasikan hal ini, Bupati meminta Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Dinas P2CKTR) Pemkab Sidoarjo segera memetakan kebutuhan tenaga kerja di setiap lokasi.

"Warga binaan yang dinilai siap dan memenuhi kriteria nantinya akan menjalani masa percobaan terlebih dahulu," ungkapnya.

​Dalam kunjungan lapangan itu, Subandi menyoroti sejumlah fasilitas Liponsos yang masih jauh dari kata layak, khususnya ketersediaan tempat tidur dan sarana saniter. Karena itu, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan para penghuni, Pemkab Sidoarjo menyiapkan langkah pembenahan. Diantaranya pengadaan kasur layak pakai dengan mengalokasikan anggaran untuk pembelian kasur baru bagi seluruh penghuni Liponsos dengan estimasi harga sekitar Rp 900.000 per unit.  

"Termasuk rencana renovasi total MCK dengan memperbaiki secara menyeluruh area Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) demi menjamin kebersihan lingkungan dan kesehatan para warga binaan," tegasnya.

​Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPT PP-Rehsos) Dinas Sosial Sidoarjo, Liponsos saat ini menampung sebanyak 130 warga binaan terdiri dari 79 laki-laki dan 51 perempuan. Para penghuni terdiri atas Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), anak jalanan, lansia terlantar serta Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

"​Dari total penghuni itu, beberapa di antaranya saat ini sedang menjalani perawatan intensif medis di beberapa rumah sakit. Diantaranya ​10 orang dirawat di RSJ Lawang dan ​9 orang dirawat di RS Anwar Medika," ungkapnya.

​Melalui pembenahan sarana dan program pemberdayaan kerja ini, Pemkab Sidoarjo berharap warga binaan tidak hanya mendapatkan tempat bernaung yang layak saja.

"Akan tetapi, juga memiliki bekal mandiri untuk menata kembali masa depan mereka," pungkasnya. Ary/Waw

​Pesan tegas itu, disampaikan Bupati Subandi saat menyerahkan Penghargaan Sekolah Adiwiyata di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Jumat (16/10/2026).

​"Langkah ini, tentunya berdampak pada tumbuhnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang peduli lingkungan sekaligus mewujudkan Sidoarjo yang bersih, indah dan asri. Ini kita jihad bersama," ujar Subandi di hadapan para pendidik dan pengelola sekolah.

​Menurut Subandi, sekolah memegang peranan kunci dalam membentuk karakter generasi muda. Ia mengingatkan budaya hidup bersih dan pemilahan sampah tidak boleh hanya menjadi gerakan sesaat atau ceremonial semata. 

"Melainkan, wajib menjadi karakter dan kebiasaan sehari-hari para siswa—baik di lingkungan sekolah maupun rumah," pintanya.

​Sebagai bentuk apresiasi dan dorongan motivasi, ke 16 sekolah jenjang SD dan SMP yang meraih penghargaan Adiwiyata tahun ini masing-masing mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp 3 juta  dan dua unit tempat sampah terpilah.

Sedangkan​ daftar sekolah penerima penghargaan tahun ini meliputi MTsN 2 Sidoarjo, SMPIT Darul Fikri, SMPN 3 Sidoarjo, MINU KH Mukmin, SMPN 1 Candi, MTsN 3 Sidoarjo, SMPN 3 Krian, SDN Entalsewu, SMPN 2 Tulangan, SD Islam Kreatif Mutiara Anak Sholeh, SDN Punggul 2, SMPN 2 Waru, SDN Jenggot, SDN Keret, SMPN 2 Sidoarjo dan SDN Sedati Agung.

​Dampak nyata dari program Adiwiyata ini, sudah mulai terlihat di lapangan. Salah satu contoh inspiratif datang dari SD Islam Kreatif Mutiara Anak Sholeh.
Koordinator Adiwiyata sekolah ini, Deby Nur membeberkan sekolahnya menerapkan konsep zero waste secara holistik dalam mengolah sampah.

Beberapa tahapan pengelolaan sampahnya mulai sampah anorganik (plastik) diolah menjadi ecobrick yang disusun indah sebagai spot foto menarik di lingkungan sekolah, kemudian sampah organik (sisa makanan) dimanfaatkan sebagai media budidaya maggot BSF (Black Soldier Fly) atau lalat tentara hitam serta ekosistem berkelanjutan yakni maggot BSF yang dipanen dijadikan pakan kaya protein untuk ternak ikan dan ayam di sekolah. Bahkan, sisa media ternak maggot (kasgot) dimanfaatkan kembali sebagai alas kandang ayam.

"Upaya ini adalah bagian dari penerapan prinsip zero waste, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan kembali material agar menekan volume sampah yang dibuang. Saat ini, kami terus bersiap menuju Adiwiyata Tingkat Nasional dengan pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)," ungkap Deby.

Sementara di akhir sambutannya, Bupati Subandi berpesan agar 16 sekolah penerima penghargaan Adiwiyata ini tidak hanya menjaga kebersihan di lingkungannya sendiri saja. 

"Akan tetapi, juga aktif merangkul dan menularkan semangat hidup bersih ke sekolah-sekolah sekitarnya demi terwujudnya Sidoarjo yang makin hijau dan berkelanjutan," pungkasnya. Ary/Waw