​Nama Gus Rizza bukan sekadar penghias bursa calon. Anggota Fraksi PKB yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo ini dinilai sebagai paket lengkap. Selain memiliki basis massa yang riil, pengalaman organisasi yang matang serta posisi strategis di pemerintahan.

​Keunggulan utama Guz Rizza terletak pada legitimasinya di mata konstituen. Pada Pemilu Legislatif terakhir atau Tahun 2024 kemarin, Rizza berhasil mengukuhkan diri sebagai peraih suara terbanyak diantara seluruh caleg PKB di Kabupaten Sidoarjo. Prestasi ini menjadi sinyal Rizza memiliki daya pikat elektoral yang kuat di akar rumput.

​Selain moncer di legislatif, karier organisasi Gus Rizza tergolong sangat mumpuni. Ia merupakan kader tulen yang tumbuh dari rahim organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dengan rekam jejak diantaranya mantan Ketua IPNU Sidoarjo, mantan Ketua GP Ansor Sidoarjo (Dua Periode) dan kini menjabat​Kasatkorwil Banser Jawa Timur.

​"Kehadiran figur muda seperti Rizza mencerminkan komitmen PKB untuk terus adaptif. Rizza bukan hanya simbol pemuda saja. Tetapi, dia masuk praktisi yang sudah teruji di lapangan, baik secara politik maupun manajerial organisasi," ujar salah satu sumber internal dalam proses pemetaan di Muscab DPC PKB Sidoarjo di Fave Hotel, Sabtu (04/04/2026) malam.

​Munculnya nama Gus Rizza juga disebut-sebut mendapat perhatian khusus dari level pimpinan pusat. Namanya, bahkan sempat disinggung beberapa kali oleh Sekjen DPP PKB, Hasanudin Wahid yang mengisyaratkan partai (PKB) membutuhkan energi baru untuk menghadapi tantangan politik yang semakin dinamis.

"Sekarang ini, kader dan dewan PKB harus berada di semua lini masyarakat. Upaya ini mengisyaratkan, setiap kader PKB tidak akan kuat tanpa melaksanakan kaderisasi yang maksimal dan matang. Misalnya Cak Nasih dan Rizza harus hadir di tengah masyarakat. Lakukan kerja nyata dan jangan lupakan sapaan hangat kepada warga. Lek iso setiap ketemu warga saat mlaku disopo disek (disapa lebih dahulu)," pinta Hasanudin Wahid saat pembukaan Muscab DPC PKB Sidoarjo semalam.

​Langkah PKB Sidoarjo melakukan pemetaan ini dipandang sebagai upaya serius untuk menjembatani pengalaman para senior dengan inovasi generasi muda. Rizza dianggap mampu menjadi titik temu (titik kolaborasi) untuk menjaga soliditas partai sekaligus menarik minat pemilih milenial dan Gen Z yang mendominasi demografi pemilih saat ini. 

Saat ini, hasil Muscab PKB Sidoarjo menghasilkan empat nama yang diusulkan ke DPP PKB. Keempat Bakal Calon itu diantaranya H Abdillah Nasih (Ketua DPRD Sidoarjo), H Rizza Ali Faizin (Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo), 
H Usman M Kes (Ketua DPRD periode 2019-2024) dan Ibnu Azzar Firdaus (pengurus DPW PKB Jatim). Keempat kader loyalis dan tegak lurus itu, muncul sebagai calon yang menguat. 

"Semua kemungkinan masih terbuka. Tapi, kita akan mengikuti arus besar aspirasi yang ada di Sidoarjo dengan tetap mengacu pada hasil uji kelayakan yang objektif bagi setiap calon," pungkas Hasanuddin. Ary/Waw

​Di sela acara Pembukaan Muscab di Fave Hotel Sidoarjo, pria yang akrab disapa Hasanudin ini membeberkan sejumlah kriteria dan mekanisme ketat yang harus dilalui oleh para kandidat atau bakal calon ketua. Pertama yakni memenuhi Prinsip Kolektif Kolegial. Yakni membentuk 'The Dream Team'
​yang menekankan kekuatan PKB Sidoarjo tidak boleh bertumpu pada satu individu semata. Melainkan, pada kerja sama tim yang kompak.

"​PKB mengedepankan asas kolektif kolegial dalam kepengurusan. ​Target utamanya, membangun struktur dari tingkat ketua hingga unit terkecil yang bisa diterima akar rumput dan khalayak luas di Sidoarjo. Kekuatan bukan di personal, tetapi pada tim yang sifatnya kolektif kolegial," ujar Hasanuddin Wahid kepada republikjatim.com, Sabtu (04/04/2026) malam di sela pembukaan Muscab PKB Sidoarjo.

Selain itu, lanjut Hasanudin soal kreteria lainnya adalah Politik Kehadiran dan Pelayanan. Yakni kriteria utama bagi siapapun yang ingin memimpin PKB Sidoarjo harus berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat setiap hari, bukan hanya lima tahun sekali menjelang Pemilu saja.

"Jadi calon pemimpin wajib menerapkan "Politik Kehadiran" dan "Politik Pelayanan". ​Pengurus PKB harus terlibat aktif dalam kehidupan sehari-hari rakyat Sidoarjo dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakatnya," imbuhnya.

Tidak hanya itu, lanjut Hasanudin figur Bakal Calon Ketua DPC PKB Sidoarjo adalah Pengurus yang 'Mengurusi', Bukan 'Jadi Urusan'. Bagi Hasanudin 
​salah satu poin paling tajam yang disampaikan adalah mengenai integritas dan beban kerja calon pengurus.

"​DPP PKB mencari sosok yang benar-benar mau mengurus partai dan mengurus kepentingan masyarakat Sidoarjo. Kami selalu memperingatkan agar tidak memilih calon yang justru nantinya menjadi beban atau masalah bagi internal partai (PKB) maupun daerah (menjadi "urusan" di Sidoarjo)," tegas anggota Fraksi PKB DPR RI ini.

Sedangkan mekanisme seleksi, kata Hasanudin harus melalui Uji Kelayakan Akademis dan Rekam Jejak. Proses ini,
​untuk memastikan kualitas pemimpin itu. Yakni PKB menerapkan serangkaian tes formal yang melibatkan pihak eksternal dan profesional.

"Diantaranya soal uji akademis. Nanti PKB bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan tes psikologi, tes PPA dan berbagai ujian rasional-ilmiah lainnya. Kemudian ada
​UKK (Uji Kepatutan dan Kelayakan).  Seluruh kandidat akan dibawa ke DPP PKB untuk diwawancarai langsung untuk membedah visi, misi dan target mereka ke depan selama memimpin PKB Sidoarjo. Serta akan ada audit rekam jejak bakal calon. Karena DPP dan DPW PKB memiliki catatan lengkap mengenai rekam jejak personal para calon. Termasuk, kemampuan lobi dan gaya kepemimpinan mereka (apakah tipe pemimpin di belakang meja atau di tengah masyarakat)," tandasnya.

Sementara hasil Muscab PKB Sidoarjo menghasilkan empat nama yang diusulkan ke DPP PKB. Keempat Bakal Calon itu diantaranya H Abdillah Nasih (Ketua DPRD Sidoarjo), H Rizza Ali Faizin (Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo), H Usman M Kes (Ketua DPRD periode 2019-2024) dan Ibnu Azzar Firdaus (pengurus DPW PKB Jatim). Keempat kader loyalis dan tegak lurus itu muncul sebagai calon yang menguat. 

"Semua kemungkinan masih terbuka. Tapi, kita akan mengikuti arus besar aspirasi yang ada di Sidoarjo dengan tetap mengacu pada hasil uji kelayakan yang objektif," pungkas Hasanuddin. Ary/Waw

​Acara ini, dihadiri langsung oleh Sekjen DPP PKB, Hasanuddin Wahid, yang mewakili Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Turut hadir pula Ketua Harian DPW PKB Jawa Timur, Thoriqul Haq mewakili Ketua DPW PKB Jatim, Halim Iskandar. Di deretan kursi undangan, tampak hadir Sriatun dan perwakilan tokoh-tokoh kunci partai, termasuk Abdillah Nasih, H Usman M Kes dan Rizza Ali Faizin serta seluruh anggota fraksi PKB DPRD Sidoarjo beserta DPAC dan Banom PKB lainnya.

Sekjen DPP PKB, Hasanuddin Wahid, yang mewakili Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan DPC PKB Sidoarjo kerap mengalami "turbulensi" politik. Namun militansi kader tetap tidak tergoyahkan. Hal ini, dibuktikan dengan kehadiran lengkap seluruh pengurus di tingkat kecamatan.

​"Politik PKB Sidoarjo harus tetap riang gembira dan banyak senyum. Meski peraturan seperti Perpres 33 belum dihapus. Kita tunjukkan PKB Sidoarjo tetap kompak dan solid. Kalau sekarang kita punya 15 kursi, besok harus dilipatgandakan menjadi 30 kursi," ujar Hasanudin Wahid  disambut riuh tepuk tangan peserta di pembukaan acara Muscab DPC PKB Sidoarjo.

Selain itu, politisi muda PKB yang akrab disapa Hasan ini menekankan DPP PKB akan sangat mendengar aspirasi kader Sidoarjo. Alasannya, karena wilayah Sidoarjo ini, bakal diproyeksikan sebagai Laboratorium PKB di seluruh Indonesia.

​"DPC PKB lain di seluruh Indonesia harus belajar ke Sidoarjo tentang cara menang dan 'menghijaukan' daerah. Tapi syaratnya, pemimpin yang terpilih nanti harus memiliki empat kriteria utama sesuai pesan utama Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin)," ungkap  Hasanuddin.

​Keempat mandat dari Cak Imin yang ditekankan Sekjen itu diantaranya adalah Politik Kehadiran. Yakni kader dan anggota dewan harus hadir di tengah masalah rakyat. Bahkan hadir dalam mimpi rakyat. Jangan sampai sulit dicari karena sibuk Kunjungan Kerja (Kunker). Selain itu, lanjut Hasan harus ada ​Politik Pelayanan. Yakni pemimpin adalah pelayan. Kemenangan diraih dari sejauh mana partai melayani konstituennya. Bahkan harus didukung dengan ​Politik Keteladan. Yakni menjadi figur yang dicontoh. Jika ada calon pemimpin yang bisa memberikan keteladanan baik DPC, PAC dan DPW juga memberikan keteladanan, maka DPP pasti akan memberikan dukungan penuh.

"Terakhir dengan ​Politik Kepemimpinan. Artinya, pemimpin harus memiliki haluan yang jelas untuk kemaslahatan umat dan negara, bukan sekadar menjabat tanpa arah. Apalagi, saat ini  para kader harus peka terhadap situasi geopolitik dunia, seperti konflik Iran melawan Amerika dan Israel yang berdampak pada ekonomi. Kami meminta kader PKB Sidoarjo membantu pemerintah menjaga kondisi rakyat yang sedang tidak baik-baik saja," tegasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Hasan politisi dan dewan PKB harus berada di semua lini masyarakat. Hal ini mengisyaratkan, setiap kader PKB tidak akan kuat tanpa melaksanakan kaderisasi yang maksimal dan matang.

"Misalnya Cak Nasih dan Rizza harus hadir di tengah masyarakat. Lakukan kerja nyata dan jangan lupakan sapaan hangat kepada warga. Lek iso setiap ketemu warga saat mlaku disopo disek (disapa lebih dahulu)," pintanya.

​Muscab ini diikuti oleh sekitar 200 peserta yang terdiri dari unsur DPC, Badan Otonom (Banom) serta utusan PAC yang masing-masing mengirimkan lima orang perwakilan. Agenda utama sidang adalah merumuskan langkah strategis partai dan mengusulkan nama-nama Bakal Calon Ketua yang akan memimpin PKB Sidoarjo ke depan.

Sementara Ketua Harian DPW PKB Jatim, Thoriqul Haq mewakili Ketua DPW PKB Jatim, Halim Iskandar berharap sesuai dalam Muscab DPC PKB Sidoarjo sesuai harapan Ketua DPW PKB Jatim. Yakni Muscab PKB Sidoarjo dilaksanakan dengan musyawarah yang damai dan tenang. Bahkan tidak boleh ada voting.

"Semua harus dilaksanakan dengan musyawarah mufakat. Karena sekarang saat ini, PKB bukan lagi bercerita PKB dilahirkan dari Nahdlatul Ulama (NU) saja. Tetapi sekarang harusnya apa yang bisa diberikan PKB untuk NU," pungkasnya. Ary/Waw

​Selain klaim sepihak mengenai dukungan dari struktur NU, PAC PKB, hingga oknum Garda Bangsa, isu miring kini menerpa PAC PKB Tarik dan PAC PKB Buduran. Keduanya diduga berada di bawah tekanan intervensi agar menyuarakan nama Subandi dalam bursa Calon Ketua di Muscab PKB Sidoarjo nanti.
​
​Berdasarkan informasi dari sumber internal, kedua Ketua PAC itu, saat ini masih menjabat sebagai anggota Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Sidoarjo dengan masa bakti hingga Mei 2026. Muncul dugaan, posisi mereka dipertaruhkan jika tidak memberikan dukungan kepada penguasa. Yakni,  dugaan kuat masa jabatan mereka di Dewan Pendidikan terancam tidak diperpanjang.

​Persoalan ini memicu polemik mengenai netralitas dan independensi lembaga pendidikan. Mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan seharusnya menjadi lembaga mandiri yang steril dari kepentingan politik praktis.

Poin-Poin Peraturan dan perundang-undangan Dewan Pendidikan

​Saat dikonfirmasi mengenai dugaan tekanan itu, Ketua PAC PKB Tarik M Nanang Wahyono memberikan jawaban diplomatis. Ia menekankan langkah yang diambil itu adalah demi soliditas partai.

​"Sebagai pengurus partai, saya ingin PKB tetap solid dan terus jaya. Ini sesuai dengan instruksi Ketua DPC," kata M Nanang Wahyono melalui pesan singkat di ponselnya.

​Di sisi lain, Ketua PAC PKB Buduran, Niswatin hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban atau klarifikasi resmi meski telah diberi pertanyaan melalui telepon selulernya.
​Kondisi ini, menambah daftar panjang dinamika menjelang Muscab PKB Sidoarjo. 

Publik kini menunggu apakah forum musyawarah malam nanti akan berjalan sesuai aturan organisasi (AD/ART) atau justru tunduk pada tekanan manuver politik yang kian masif yang kerap dilaksanakan seorang penguasa di tingkatan daerah. Hel/Waw

​Ketua Tanfidziyah DPC PKB Sidoarjo, Abdillah Nasih menyatakan persiapan gelaran politik internal lima tahunan ini sudah mencapai titik final. Bahkan, persiapan Muscab DPC PKB Sidoarjo tahun 2026 sudah 99 persen. 

"Sesuai jadwal dari DPW PKB Jawa Timur, agenda akan dilaksanakan pada Sabtu, 4 April 2026, di Fave Hotel Sidoarjo," ujar Abdillah Nasih sosok yang akrab disapa Cak Nasih ini kepada republikjatim.com, Kamis (02/04/2026) malam sebelum istigotsah di Kantor DPC PKB Sidoarjo didampingi Ketua Dewan Syuro DPC PKB Sidoarjo KH Atoillah.

Menurut Nasih dalam Muscab kali ini berbeda dengan periode sebelumnya.  Muscab kali ini, bakal diawali dengan laporan pertanggungjawaban (LPj) kepengurusan masa bakti 2021 - 2026. Cak Nasih, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Sidoarjo ini menjelaskan forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penyusunan strategi program kerja di masa depan.

"Soal ​mekanisme pemilihan Ketua baru, PKB Sidoarjo menerapkan sistem hasil Muktamar Bali yang mengombinasikan pendekatan top-down dan bottom-up," ungkap mantan Sekretaris DPC PKB Sidoarjo periode 2021 - 2024 ini.

Beberapa tahapan itu, kata Nasih diantaranya dilaksanakan tahap penjaringan melibatkan DPP PKB. Yakni pusat telah melakukan penyaringan nama berdasarkan indikator prestasi dan kompetensi. Kemudian juga ada ​usulan DPAC. Yakni pengurus tingkat kecamatan (DPAC) tetap diberikan ruang untuk mengusulkan nama-nama potensial dari arus bawah.

​"​Meskipun setiap kader memiliki peluang yang sama, kami tetap menekankan pentingnya kualitas kepemimpinan yang matang. Kita menginginkan ketua yang merupakan kader loyalis, tegak lurus, berintegritas, jujur dan memiliki kemampuan manajerial yang kuat," tegas Cak Nasih yang juga politisi senior PKB asal Dapil VI meliputi wilayah Kecamatan Waru dan Kecamatan Gedangan ini.

Sementara proses penentuan ketua tidak berhenti di forum Muscab saja. Para Bakal Calon terpilih nantinya harus melewati serangkaian ujian berat sebelum ditetapkan oleh DPP PKB. Diantaranya ​Uji Akademik dan Psikologi hasil kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengukur aspek mental dan kecerdasan. Kemudian, ada ​Uji Kompetensi dan Kepatutan (UKK) yang dilakukan langsung oleh DPW PKB Jatim dan DPP PKB.

"​Pengumuman nama Ketua DPC terpilih diperkirakan jatuh pada Juni 2026 mendatang dan pelantikannya bakal serentak dijadwalkan pada Juli Tahun 2026 mendatang," jelasnya.

Sementara di ​acara Muscab kali ini akan dihadiri seluruh jajaran DPAC se-Sidoarjo, sayap partai, tokoh agama, ulama serta perwakilan lintas partai politik. Di akhir keterangannya, Cak Nasih mengajak seluruh kader untuk menyambut Muscab dengan semangat kekeluargaan.

​"Mari kita sukseskan Muscab ini dengan riang gembira. Ke depankan musyawarah yang sejuk dan demokratis harus diutamakan demi kemajuan dan perkembangan PKB Sidoarjo," pungkasnya. Ary/Waw

Perkembangan terbaru, tim penyidik Polda Jatim memanggil Kepala Desa (Kades) Sukorejo, Suwandi dan Sekretaris Desa (Sekdes) Sukorejo, Putri Ambeg Isnaini, untuk dimintai keterangan sebagai terlapor. Menariknya, kedua pejabat desa ini merupakan bapak dan anak kandung.

​Kedua pejabat desa ini, tiba di gedung Ditkrimum Polda Jatim sekitar pukul 10.30 WIB dan langsung menuju lantai 4 untuk menjalani pemeriksaan. Proses pengambilan keterangan berlangsung cukup lama. Berdasarkan pantauan di lapangan, keduanya baru keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 16.00 WIB.

​Pemeriksaan ini menjadi tindak lanjut dari laporan warga terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam ​Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
​Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan penyerobotan tanah pekarangan milik ahli waris almarhum Machrom yang berlokasi di Desa Sukorejo itu.

​Meski telah ditunggu oleh awak media sejak pagi, baik Suwandi maupun Putri enggan memberikan klarifikasi kepada sejumlah kru media. Keduanya, terlihat berjalan tergesa-gesa menuju area parkir kendaraan untuk menghindari kejaran wartawan.

​Putri Ambeg Isnaini menolak untuk diwawancarai dengan ekspresi wajah tidak simpatik. 

"Enggak.. enggak.. (tidak.. tidak)," cetusnya sambil mempercepat langkah kakinya.

Begitu pula ​Suwandi (Kades). Dia berdalih sedang terburu-buru saat diminta konfirmasi. 

"Enggak.. enggak.. keburu jemput cucu," ujarnya singkat sembari meninggalkan lokasi.

​Sikap tertutup yang ditunjukkan bapak dan anak ini menuai kritik. Sebagai pejabat publik, Kades dan Sekdes Sukorejo seharusnya memberikan informasi yang transparan dan berimbang agar masyarakat mendapatkan kejelasan terkait isu penyerobotan tanah yang tengah membelit desa mereka.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak penyidik masih melakukan pengembangan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya dalam perkara dugaan pemalsuan dokumen negara itu. 

Sebelumnya, Tim Penyidik Subdit II Harda Bangtan (Harta Benda Bangunan Tanah) Ditkrimum Polda Jawa Timur (Jatim) menunjukkan keseriusannya dalam menangani sengketa tanah di wilayah hukum Sidoarjo. Penyidik mendatangi langsung lokasi tanah milik ahli waris almarhum Machrom di Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Selasa (31/03/2026) sore.

​Langkah ini menjadi bagian dari proses penyelidikan atas laporan dugaan tindak pidana pemalsuan surat yakni Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 dan penyerobotan tanah yakni Pasal 502 KUHP yang dilaporkan pihak keluarga ahli waris pada 9 Maret 2026 lalu. Hel/Waw

Halal Bihalal ini, diikuti ratusan insan media di Sidoarjo dan Mojokerto. Insan media itu, tergabung di sejumlah organisasi profesi kewartawanan. Diantaranya PWI Sidoarjo dan Mojokerto, IJTI Sidoarjo dan Mojokerto serta Forwas.

‎Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar media saja. Akan tetapi, juga sebagai upaya mempererat sinergi dan membangun komunikasi yang lebih kuat antara perusahaan dan insan pers. Suasana semakin meriah dengan adanya undian berhadiah bagi para insan media yang hadir dalam acara itu.

‎
‎Public Affair and License Manager Tjiwi Kimia, Beny Haryawan mengatakan potensi ekonomi dari limbah sudah lama dilihat perusahaannya. Bahkan, jauh sebelum tren digital berkembang pesat, pemanfaatan barang bekas telah menjadi bagian dari inovasi di perusahaan kertas terbesar di Asia Tenggara ini.

"Sebelum berkembang dunia digital atau sekitar tahun 2005 sampai 2007an, kami sudah pernah membuat platform www.barangbekasjadimas.com. Saat itu, belum banyak yang melirik, tetapi potensinya sudah terlihat jelas nilai ekonomisnya," ujar Beny Haryawan di sela acara Halal Bihalal.
‎
‎Sejarah mencatat, lanjut Beny sejak PT Tjiwi Kimia Tbk berdiri pada Tahun 1972 silam sudah memulai operasionalnya sebagai industri kimia pada Tahun 1974. Kemudian, memproduksi bahan seperti soda flake untuk kebutuhan penjernihan air. 

"Nah sekitar dua tahun kemudian, perusahaan ini mulai merambah industri kertas dengan pendekatan yang terbilang visioner. Yakni memanfaatkan limbah pertanian. Yakni ampas tebu (bagasse) menjadi bahan baku utama yang dipadukan dengan pulp dan kertas bekas untuk menghasilkan kertas putih berkualitas yang dibutuhkan semua instansi di dunia kalah itu," ungkapnya.

Praktik ini, kata Beny bahkan berjalan hingga era 1980-an melalui kerja sama dengan berbagai Pabrik Gula (PG).
‎‎Namun, dinamika industri memaksa perusahaan beradaptasi. Sejak 1982, PT Tjiwi Kimia Tbk, beralih sepenuhnya menggunakan pulp. Hal ini, akibat menurunnya pasokan ampas tebu serta meningkatnya kapasitas produksi mesin yang tidak lagi sebanding dengan ketersediaan bahan baku limbah pertanian.
‎
‎"Jadi kalau berbicara soal pengelolaan sampah (limbah), kami sudah memulainya sejak awal berdiri. Ini bagian dari DNA perusahaan kami dalam melihat limbah sebagai potensi ekonomi," tegas Beny. 

‎Hingga kini, komitmen terhadap keberlanjutan dan efisiensi sumber daya tetap menjadi fondasi utama PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dalam menjaga daya saing di pasar internasional. Bahkan, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media massa.

"Bagi kami, inilah pentingnya hubungan yang saling menguatkan antara dunia usaha (bisnis) dan media massa," ungkapnya. 

Beny menyebut kedua pihak memiliki peran strategis yang harus dijalankan dengan dasar kepercayaan dan saling menghormati. Media massa adalah partner bagi dunia usaha (bisnis) dan dunia usaha juga menjadi partner bagi media massa. 

"Ini merupakan bentuk nyata persaudaraan dan persahabatan yang harus terus dijaga dan harus terus bersinergi bersama," pinta Beny sambil mengenalkan satu per satu krunya di perumahan kertas ini.

Sementara Ketua PWI Sidoarjo, Mustain mengapresiasi setinggi-tingginya kepada PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk yang telah menggelar Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H/2026 M bersama ratusan insan media dari Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto itu. 

"Tema Halal Bihalal yang diusung Tjiwi Kimia yakni Komunikasi Berkualitas, Sinergi Harmonis, sangat tepat, relevan dan bermakna mendalam," ungkapnya.

Menurut Mustain, kegiatan ini merupakan cerminan nyata hubungan antara dunia industri dan insan pers bukan sekadar formalitas saja.  Melainkan menjadi sebuah kemitraan strategis yang saling menguatkan.

"Kami berharap momen silaturahmi ini menjadi fondasi kokoh untuk terus membangun komunikasi yang jujur, terbuka dan produktif antara kalangan media dan para pelaku industri di Sidoarjo demi kepentingan masyarakat luas," pungkas Mustain yang juga wartawan Harian BANGSA dan BangsaOnline.com ini. Ary/Waw

​Terdakwa dalam perkara ini adalah Hudiyono, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang SMK sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hudiyono yang juga pernah menjabat sebagai Pj Bupati Sidoarjo, didakwa merugikan keuangan negara melalui manipulasi proyek belanja modal dan hibah.

​Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Robiatul Adawiyah dan Irfan, terungkap Hudiyono diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Beberapa poin utama dalam dakwaan diantaranya adanya dugaan pengondisian proyek. Terdakwa diduga bekerja sama dengan Syaiful Rachman (mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim) selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Jimmy Tanaya (pihak swasta/pemilik manfaat) untuk mengatur pemenang proyek.

"Dalam perkara ini, proyek tidak didasarkan pada analisis kebutuhan barang yang tepat dan mengabaikan proposal dari sekolah penerima. Bahkan ada dugaan manipulasi lelang dan HPS.  Proses lelang diduga hanya formalitas (telah dikondisikan) serta penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan tanpa survei pasar yang sah," ujar JPU Kejati Jatim, Robiatul Adawiyah di sela pembacaan dakawaan di Pengadilan Tipikor Surabaya di Juanda, Sidoarjo.

Selain itu, lanjut Robiatul ada dugaan pemalsuan dokumen. Yakni terdapat manipulasi dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) barang untuk menghindari sanksi denda akibat keterlambatan pengerjaan. Bahkan,
​JPU menegaskan tindakan terdakwa bertentangan dengan sejumlah regulasi.

"Diantaranya melanggar ​Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
​Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Atas perbuatannya, terdakwa diduga memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi.  Termasuk, para pihak yang terlibat dalam pengondisian proyek serta perusahaan penyedia," ungkap JPU Robiatul Adawiyah saat membacakan dakwaan.

​Akibat praktik ini, lanjut Robiatul anggaran sarpras SMK yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 telah dicairkan secara tidak sah dari Kas Daerah (Kasda). JPU menyebut jaringan penyedia barang telah dikondisikan sedemikian rupa.

"Akibatnya, persaingan usaha tidak berjalan secara sehat dan negara menderita kerugian besar dalam pengadaan Sarpras SMK se Jatim itu," tandasnya.

Sementara sidang bakal dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sidang itu, untuk mendalami keterlibatan pihak-pihak lain yang disebutkan dalam dakwaan. 

"Termasuk direktur perusahaan penyedia yang masuk dalam jaringan pengondisian itu," tandasnya. Hel/Waw

"Pelaksanaan WFH tidak mengurangi kewajiban ASN dalam memenuhi target kinerja, menjaga disiplin serta melaksanakan tugas sesuai peraturan," ujar Subandi.

ASN yang melaksanakan WFH wajib melakukan presensi melalui aplikasi e-Buddy sebanyak dua kali. Yakni pagi sebelum jam kerja dan sore hari setelah jam kerja berakhir.

"Target Efisiensi dan Layanan Digital Transformasi ini mengusung beberapa tujuan utama. Diantaranya Efisiensi Sumber Daya, terutama mengurangi konsumsi BBM, listrik, air dan biaya operasional kantor secara riil," ungkap Subandi.

Selain itu, juga mempercepat adopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan layanan digital seperti e-buddy serta tanda tangan elektronik. Bahkan, menurunkan tingkat polusi udara dengan mengurangi mobilitas kendaraan.

"Terakhir kinerja ASN harus berbasis output. Yakni mendorong budaya kerja yang diukur berdasarkan hasil, bukan sekadar kehadiran fisik," tegasnya.

Pemkab Sidoarjo memastikan layanan masyarakat tidak akan terganggu. Sejumlah instansi dan jabatan tetap diwajibkan melaksanakan WFO 100 persen. Diantaranya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas.

* Unit layanan kesehatan (Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD RT Notopuro dan RSUD Sidoarjo Barat).

* Layanan kependudukan (Dispendukcapil) dan perizinan (DPMPTSP/MPP).

* Lembaga pendidikan (Sekolah PAUD hingga SMP).

* Unsur keamanan dan kebencanaan (BPBD dan Satpol PP).

* Perangkat kewilayahan (Camat, Lurah, dan Kepala Desa).

Selain pola kerja, Subandi juga menginstruksikan penghematan besar-besaran pada anggaran perjalanan dinas. Frekuensi perjalanan dinas dalam negeri dibatasi hingga 50 persen. Sementara perjalanan dinas luar negeri dikurangi sebesar 70 persen.

"Bagi pegawai yang tinggal dalam radius kurang dari 5 kilometer dari kantor, disarankan menggunakan sepeda. Dan sedangkan yang lebih dari 5 kilometer dihimbau menggunakan kendaraan listrik atau transportasi umum," ungkapnya.

Sementara setiap Kepala Perangkat Daerah diwajibkan melaporkan hasil evaluasi penggunaan energi (listrik, air dan BBM) serta produktivitas pegawai kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setiap tanggal 1 di bulan berikutnya.

"Hasil penghematan anggaran dari kebijakan ini nantinya akan dialokasikan kembali untuk membiayai program prioritas daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik," pungkasnya. Ary/Waw

Penyerahan dokumen itu, dilakukan secara serentak seluruh pemerintah daerah se Jawa Timur di kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur 
yang berlokasi di JL Raya Ir H Juanda, Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Senin (30/03/2026).

Turut hadir dalam kegiatan itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa serta Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin.

Penyerahan LKPD ini menjadi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Khususnya, pasal 56, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan itu, selanjutnya akan diaudit untuk menentukan opini atas kewajaran penyajian informasi keuangan.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi seluruh pemerintah daerah yang memenuhi kewajiban penyampaian LKPD tepat waktu. Menurutnya, hal itu menunjukkan komitmen nyata dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah.

"Ketepatan waktu penyerahan LKPD ini mencerminkan komitmen kuat 
pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan 
dan akuntabel. Saya berharap seluruh daerah di Jatim dapat terus meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Harapannya, agar tidak hanya tepat waktu, tetapi juga semakin berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan," pinta Khofifah Indar Parawansa di sela penyerahan.

Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Sementara Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin
menjelaskan penyerahan LKPD Unaudited menjadi tahap awal dalam rangkaian proses audit. Selanjutnya, BPK akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sesuai standar pemeriksaan keuangan negara.

"Kami mengapresiasi ketepatan waktu penyerahan laporan. Karena hal itu, mendukung kelancaran proses audit. Selain itu, pemerintah daerah juga 
diharapkan terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan," ungkapnya.

Di sisi lain, Bupati Sidoarjo, Subandi menyampaikan harapannya agar hasil audit yang dilakukan BPK RI dapat menjadi motivasi bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

"Kami berkomitmen untuk mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih dalam beberapa tahun terakhir," ucap Subandi.

Menurut Subandi, keberhasilan meraih kembali opini wajar tanpa pengecualian itu, akan menjadi indikator transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah terus terjaga.

"Semoga hasil audit semakin mendorong peningkatan kinerja kami. Khususnya dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kami ingin memastikan kualitas laporan keuangan tetap baik serta tata kelola pemerintahan semakin transparan, akuntabel dan berstandar tinggi," katanya.

Sementara dengan penyerahan LKPD ini, Pemkab Sidoarjo menunjukkan komitmennya dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

"Hal itu, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," pungkasnya. Ary/Waw