Sidoarjo (republikjatim.com) - Kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo pada Tahun Anggaran 2025 menorehkan kejutan positif. Sempat diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp 618 miliar, APBD Sidoarjo 2025 justru berhasil menutup tahun dengan mencatatkan surplus sebesar Rp 61,7 miliar.
Capaian ini, terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025, Kamis (30/07/2026) malam.
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih ini turut dihadiri Bupati Sidoarjo, Subandi, jajaran Forkopimda serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo yang sekaligus Juru Bicara Fraksi PKS dan PPP, Afdhal Muhamad Insan memaparkan sejumlah data penting berdasarkan audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemkab Sidoarjo TA 2025. Diantaranya :
1. Melampaui Target Pendapatan: Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp5,5 triliun atau 101,3�ri target APBD Perubahan. Capaian ini melampaui target sebesar Rp73,4 miliar.
2. Realisasi Belanja: Belanja daerah terealisasi sebesar Rp5,464 triliun (~90%).
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA): SILPA tercatat sebesar Rp680,654 miliar (11,1�ri total anggaran), atau naik Rp37,378 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
"Dari hasil audit BPK, kita melihat ada indikator pengelolaan keuangan yang sudah sesuai dengan ketentuan administrasi. Ini catatan positif sekaligus bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan," ujar Afdhal Muhamad Insan, Kamis (30/07/2026) malam.
Selain itu, DPRD Sidoarjo juga memberikan catatan agar sisa anggaran belanja yang belum terserap sebesar Rp 606,7 miliar dapat dievaluasi. Harapannya, alokasi di tahun-tahun berikutnya bisa terserap lebih optimal untuk kepentingan publik.
"Kami berharap pada tahun anggaran selanjutnya anggaran bisa terserap maksimal dan tidak adalagi sisa anggaran," pintanya.
Menanggapi laporan Banggar itu, Bupati Sidoarjo, Subandi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Sidoarjo atas pengawasan dan kemitraan yang solid.
Bupati menegaskan transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama. Buah dari kerja keras dan sinergi antara eksekutif dan legislatif itu, dibuktikan dengan keberhasilan Pemkab Sidoarjo mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
"Atas nama Pemkab Sidoarjo, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD. Kolaborasi yang baik ini menjadi kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik," ungkap Subandi.
Karena itu, Bupati Sidoarjo mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bergandengan tangan dan bekerjasama.
"Semua ini, demi mendorong pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sidoarjo," tandasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
