Surabaya (republikjatim.com) - Di tengah derasnya arus disinformasi dan konten provokatif yang beredar di ruang digital, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur bergerak cepat memperkuat barisan. Melalui Dialog Kebangsaan bertema "Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi Digital" berbagai elemen masyarakat dirangkul untuk menjaga stabilitas dan kedamaian di wilayah Jawa Timur.
Acara yang diinisiasi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur di Resto Nine Surabaya ini dihadiri langsung jajaran Forkopimda, termasuk Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim, perwakilan Pangdam V/Brawijaya, Wakajati, Pengadilan Tinggi, Ketua DPRD Jatim hingga tokoh organisasi kemasyarakatan.
Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto secara tegas membantah berbagai isu dan narasi di media sosial yang menggambarkan seolah-olah Jawa Timur akan menjadi lokasi kerusuhan. Isu-isu itu, biasanya memanfaatkan potongan video kegiatan rutin. Misalnya seperti pemeliharaan bangunan atau pengamanan fasilitas umum, lalu dipelintir dengan narasi provokatif.
"Berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satu pun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan terkendali," ujar Irjen Pol Nanang Avianto, Senin (03/08/2026).
Irjen Nanang menekankan pentingnya mengembalikan semangat "Jogo Jatim" dan menanamkan nilai-nilai Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika. Polri juga menyalurkan komitmen untuk memfasilitasi setiap perbedaan pendapat.
"Tujuannya, agar diselesaikan melalui ruang musyawarah, bukan gesekan di jalanan," pintanya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa membeberkan data tingkat akses ekosistem digital masyarakat Jawa Timur telah mencapai 83,41 persen. Bahkan, berada di atas rata-rata nasional (81,72 persen).
"Penetrasi digital yang tinggi ini bagai pisau bermata dua," ungkapnya.
Khofifah menyoroti maraknya akun anonim yang menyebarkan narasi adu domba. Padahal, keamanan dan stabilitas daerah adalah kunci utama masuknya investasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Kritik itu penting dalam demokrasi, tetapi membangun kebersamaan jauh lebih penting. Kalau Jawa Timur aman, investasi masuk, pertumbuhan ekonomi meningkat dan masyarakat sejahtera. Jogo Jatim tugas kita bersama," tegas Khofifah.
Senada dengan Forkopimda, Ketua DPRD Jatim, M Musyafak Rouf menghimbau masyarakat untuk lebih dewasa dalam menyikapi setiap unggahan viral di media sosial.
"Kami memuji langkah proaktif Polda dan Pemprov Jatim yang mendahului daerah lain dalam membuka ruang dialog ini," ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua Bidang Hukum PWI Jawa Timur, H Samiadji Makin Rahmat mengingatkan masyarakat bahaya dari penyebaran konten provokatif tanpa verifikasi. Bagi Abah Makin orang yang asal copy-paste dan menyebar narasi provokatif bukanlah produk pers, melainkan dapat dijerat UU ITE dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.
"Kami (PWI Jatim) mendorong masyarakat dan insan pers untuk menjadi kurator kebenaran yakni selalu memverifikasi informasi sebelum membagikan, guru literasi digital yakni membantu lingkungan sekitar menyaring informasi sekaligus sebagai perekat bangsa yakni mengubah narasi bentrokan menjadi narasi toleransi dan gotong royong," tandasnya.
Dialog Kebangsaan ini bukan sekadar agenda seremonial saja. Melainkan momentum bagi Jawa Timur untuk menjadi barometer kerukunan nasional.
"Karena itu, Forkopimda Jatim mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bertindak bijak sebelum menekan tombol share. Apakah berita itu benar, apakah perlu verifikasi dan atau apakah membangun persatuan atau mala sebaliknya," pungkasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
