Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali terus mengevaluasi pelaksanaan 17 program prioritas khususnya yang berkaitan dengan program ekonomi kreatif. Yang terbaru, yakni program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (KURMA).
Program berbasis usaha kelompok yang di dalamnya dikelola minimal 5 orang dan maksimal 10 orang itu menjadi strategi Gus Muhdlor dalam meningkatkan ekonomi kreatif di sektor perempuan. Total penerima program Kurma tahun ini sebanyak 1.891 kelompok. Bantuan modal yang diterima setiap kelompok nilainya variatif mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 50 juta.
Bupati alumni Fisip Unair Surabaya itu minta Asisten 2 Budi Basuki yang membawahi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk aktif turun memberikan pendampingan dan pengawasan kepada para penerima bantuan modal usaha Kurma.
Budi juga diminta melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melakukan pengawasan di lapangan. APH yang dilibatkan untuk penguatan pengawasan internal seperti Inspektorat, Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polresta Sidoarjo.
"Saya minta pendampingan usaha bagi penerima program Kurma dilakukan maksimal. Selain itu, pengawasan juga diperkuat agar dalam pelaksanaan di lapangan sesuai dengan peraturan," ujar Gus Muhdlor, Selasa, (11/10/2022).
Putra KH Agoes Ali Masyhuri itu juga mewanti-wanti kepada jajarannya, mulai dari OPD terkait hingga kecamatan agar mencegah terjadinya pungutan liar ataupun memotong bantuan yang diterima penerima program Kurma. Terlebih memberikan janji kepada masyarakat dengan meminta imbalan agar diloloskan sebagai penerima program Kurma. Ia juga minta kepada masyarakat agar tidak mudah mempercayai siapa saja yang mengaku bisa meloloskan agar memperoleh bantuan Kurma.
"Program ini tujuannya untuk mensejahterakan perempuan. Karena itu, program ini harus dikawal. Untuk meminimalisir penyimpangan, kita libatkan penegak hukum. Proses mendapatkan bantuan juga melalui seleksi. OPD terkait dan kecamatan harus memastikan di lapangan tidak terjadi penyimpangan," jelas alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.
Sementara itu Plt Asisten 2 Budi Basuki menegaskan pihaknya terus memantau pelaksanaan program prioritas Kurma. Pemantauan yang dilakukan melibatkan penegak hukum. Pihaknya ingin program prioritas Kurma yang baru saja dilaunching Bupati Sidoarjo berjalan sesuai harapan masyarakat dan tepat sasaran.
"Pada prinsipnya Bupati ingin program Kurma ini betul-betul memberikan manfaat bagi kelompok usaha perempuan dan meningkatan kesejahteraan perempuan. Oleh karenanya, beliau (Bupati) memerintahkan agar memaksimalkan pendampingan OPD serta melakukan pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum," tegas Budi yang juga menjabat Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemkab Sidoarjo ini.
Selain itu, Budi juga memastikan, jika ditemukan penyimpangan di lapangan pihaknya tak segan-segan akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melaksanakan proses secara hukum.
"Program ini kita pantau terus. Jangan sampai ada penyimpangan dalam penyaluran program Kurma di lapangan," pungkasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
