Sidoarjo (republikjatim.com) - Kondisi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pucang, Kota Sidoarjo memicu keprihatinan sekaligus kekecewaan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana. Dalam Inspeksi Mendadak (Sidak) yang digelar Senin (10/08/2026), Wabup Sidoarjo menemukan berbagai persoalan krusial, mulai dari tumpukan sampah, fasilitas rusak hingga kondisi kerja petugas kebersihan yang dinilai sangat tidak manusiawi.
Didampingi sejumlah warga, Wabup Mimik menyisir tiga blok utama mulai Blok A, B, dan C yang masing-masing setinggi lima lantai. Pemandangan halaman kotor berlubang, koridor minim penerangan hingga atap yang bocor parah menyambut kedatangan orang nomor dua di Kabupaten Sidoarjo itu.
"Penghuni di sini rutin bayar sewa setiap bulan, tetapi haknya tidak terpenuhi. Terutama fasilitas umum dan kebersihan," ujar Wabup Sidoarjo, Mimik Idayana di lokasi.
Salah satu poin paling krusial yang disorot Wabup, adalah minimnya alokasi tenaga kebersihan. Untuk merawat tiga gedung berlantai lima beserta area halaman yang luas, dinas terkait ternyata hanya menyiagakan dua orang petugas kebersihan.
"Kalau petugasnya kurang harus dievaluasi untuk penambahan dan lainnya," pintanya.
Tika, salah satu penghuni Blok C sejak 2017 mengeluhkan keterbatasan itu.
"Tumpukan sampah dan lingkungan yang kurang terawat adalah dampak langsung dari tidak seimbangnya beban kerja petugas kebersihan dengan luas wilayah yang harus diurus," ungkap Tika.
Wabup Mimik pun mengecam keras ketimpangan beban kerja itu. Baginya beban kerja imbalanced karena 2 petugas untuk 15 lantai plus area halaman luar. Kemudian, fasilitas rusak yakni lampu penerangan jalan mati, atap bocor yang memicu kerusakan struktur bawah.
"Terakhir soal masalah administrasi yakni perlunya pendataan ulang kamar agar tertib dan tepat sasaran," tegas Mimik yang juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo ini.
Kemarahan Wabup kian beralasan saat membeberkan potensi pendapatan dari Rusunawa Pucang. Meski tingkat hunian baru menyentuh angka 85 persen, pendapatan daerah dari rusunawa ini mampu mencatatkan angka lebih dari Rp 3 miliar per tahun.
"Kami menyayangkan mengapa sebagian dari pendapatan jumbo itu, tidak dialokasikan secara proporsional untuk biaya perawatan (maintenance) dan renovasi gedung," tandasnya.
Untuk merespons temuan di lapangan, Wabup Mimik menginstruksikan beberapa tindakan tegas. Diantaranya
turun lapangan yakni dengan meminta Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak hanya bekerja dari belakang meja saja. Akan,tetapi, juga turun langsung mengecek fisik bangunan. Kemudian, rapat evaluasi khusus yakni mengagendakan rapat koordinasi lintas OPD untuk percepatan perbaikan penerangan, kebocoran atap, dan penambahan personel kebersihan.
"Termasuk soal pendataan uang yakni melakukan audit administrasi seluruh unit kamar agar pengelolaan hunian lebih akuntabel," paparnya.
Selain itu, dengan edukasi kesadaran warga yakni mengajak para penghuni untuk turut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.
"Tempat tinggal yang bersih mencerminkan penghuninya. Pemkab Sidoarjo, akan terus memantau dan memperbaiki fasilitas agar rusunawa ini tidak sekadar jadi tempat bernaung, saja. Akan tetapi , juga menjadi ruang hidup yang aman, nyaman, dan layak," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
