Sidoarjo (republikjatim.com) - Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Didik Prasetio memperingatkan Perumda Delta Tirta Sidoarjo. Ini menyusul, adanya laba Rp 11 miliar lebih yang masuk dalam pendapatan Perumda Delta Tirta Sidoarjo. Padahal, uang sebesar itu sebenarnya merupakan hutang usaha.
Sementara soal dasar hukum mengenai memasukkan hutang usaha itu ke dalam laba perusahaan daerah air minum bersih itu, belum diketahui jelas anggota dan pimpinan Komisi B DPRD Sidoarjo yang membidangi masalah ekonomi, keuangan dan perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini. Bahkan, hingga rapat Badan Anggaran (Banggar) berkali-kali, Perumda Delta Tirta Sidoarjo belum memberikan jawaban pasti soal dasar hukum uang Rp 11 miliar itu dimasukkan dalam pendapatan Perumda Delta Tirta Sidoarjo.
Peringatan (warning) itu, salah satunya disampaikan anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Didik Prasetio. Politisi PDI Perjuangan asal Dapil III Kecamatan Wonoayu, Tulangan, Krembung dan Kecamatan Prambon ini, meminta Perumda Delta Tirta Sidoarjo meninjau ulang pendapatan senilai Rp 11 miliar itu.
"Setiap kebijakan dan tata kelola dalam pengelolaan BUMD seperti halnya Perumda Delta Tirta Sidoarjo masih rawan berpotensi menimbulkan konsekuensi yuridis (hukum). Apalagi, tidak dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga soal reklasifikasi hutang usaha perusahaan itu sangat meragukan menjadi laba bersih Perumda Delta Tirta Tahun Buku 2024 senilai lebih dari Rp 11 miliar kemarin," ujar Didik Prasetio kepada republikjatim.com, Rabu (26/11/2025).
Lebih jauh, politisi yang akrab disapa Didik ini, berdasarkan catatan di Komisi B DPRD Sidoarjo hingga akhir rapat pembahasan antara eksekutif dan legislatif belum memberikan dasar hukum yang memadai atas langkah Perumda Delta Tirta Sidoarjo itu dari hutang usaha menjadi laba perusahaan.
Termasuk, soal kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, regulasi pengelolaan BUMD maupun ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 dan perturan turunannya.
"Kekosongan penjelasan soal dasar hukum yang kuat itu, bukan hanya persoalan administratif belaka. Akan tetapi, juga bisa berpotensi menyeret pihak terkait pada dampak dan konsekuensi hukum di kemudian hari," paparnya.
Didik yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) organisasi sayap PDI Perjuangan ini menegaskan perubahan status hutang usaha menjadi laba perusahaan tanpa landasan hukum dan peraturan yang kuat dapat menimbulkan risiko bagi Bupati Sidoarjo selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM). Begitu pula bagi para Direksi di Perumda Delta Tirta.
"Kalau di kemudian hari terbukti tidak sesuai ketentuan dan peraturan, maka kebijakan itu dapat masuk kategori maladministrasi, penyalahgunaan wewenang dan bahkan berpotensi mengarah pada indikasi tindak pidana korupsi kalau dinilai menimbulkan kerugian keuangan daerah. Karena sejatinya, APBD bukan sekadar dokumen anggaran saja. Akan tetapi, juga sebagai instrumen hukum. Ketika proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibangun dari data yang tidak sah secara hukum atau tidak akurat, maka seluruh bangunan fiskal (keuangan) daerah ikut terancam dalam kesalahan perhitungan," tegas politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Tulangan ini.
Karena itu, lanjut Didik pihaknya menyoroti ketidakjelasan kebijakan revitalisasi PT Aneka Usaha Perseroda sebagai BUMD Pangan. Baginya, minimnya arah kebijakan dinilai dapat menciptakan risiko hukum lain soal efektivitas belanja daerah, akuntabilitas kinerja BUMD maupun kewajiban penyusunan Rencana Bisnis (Renbis) yang seharusnya diverifikasi sesuai ketentuan.
"Kami memberikan catatan hukum itu. Kami minta pemerintah daerah segera membuka klarifikasi resmi terkait reklasifikasi hutang Perumda Delta Tirta sekaligus memperbaiki tata kelola keuangan BUMD, memastikan belanja prioritas ketahanan pangan berjalan sesuai regulasi dan menyampaikan laporan triwulanan secara rutin kepada DPRD Sidoarjo. Peringatan ini, bukan bentuk pembiaran, melainkan langkah konstitusional untuk menjaga fungsi pengawasan DPRD Sidoarjo dan memastikan tidak ada kebijakan daerah yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum di masa yang akan datang," pungkasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
