Jombang (republikjatim.com) - BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program ini dihadirkan untuk akselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan Program PESIAR ini dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah setempat. Tujuannya, untuk mencapai target minimal 98 persen penduduk sebagai peserta JKN sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024.
Ghufron Mukti mengatakan capaian Universal Health Coverage (UHC) melalui Program JKN selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Yakni satu SDGs Desa dengan Desa Peduli Kesehatan yang memiliki 15 program prioritas. Salah satunya, BPJS Kesehatan mencapai 100 persen cakupan penduduk desa sebagai peserta JKN.
"Program Pesiar ini juga dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN yang menginstruksikan kepada 30 kementerian/lembaga termasuk bupati/walikota. Tujuannya, untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing," ujar Ghufron Mukti kepada republikjatim.com, Rabu (30/08/2023).
Selaras dengan hal itu, BPJS Kesehatan bersinergi dengan Kemenko PMK, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini, untuk memperluas dan meningkatkan partisipasi peserta JKN hingga di tingkat desa dan kelurahan melalui kegiatan Pesiar.
"Selain itu, Kementerian Desa dan PDTT juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 yang menginstruksikan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan advokasi, sosialisasi dan edukasi terkait Program JKN di masyarakat desa," imbuhnya.
Selain itu, nantinya proses pemetaan ini akan dibantu Agen Pesiar yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa untuk melakukan pemetaan data penduduk di desa tertentu. Penyisiran wilayah berdasarkan hasil pemetaan serta kegiatan advokasi dan sosialisasi yang melibatkan aparat desa.
"Setelah itu, hasil dari advokasi akan dijadikan dasar untuk pendaftaran peserta JKN," tegasnya.
Sebelumnya, BPJS Kesehatan juga telah menjalankan pilot project di 126 desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Meski terdapat tantangan, tapi Ghufron optimis dengan adanya dukungan dari seluruh pihak. Bahkan Program Pesiar mampu mendorong percepatan capaian UHC demi memberikan perlindungan kesehatan seluruh penduduk di tingkat desa.
"Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan Penandatanganan MoU antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Desa dan PDTT, Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama antara BPJS Kesehatan dengan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan - Kemendes PDTT dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah Jombang," urainya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menegaskan anggaran negara mengalami peningkatan 20 persen dan diperuntukkan untuk masalah kesehatan. Menurutnya, hal ini juga akan memberikan dampak positif kepada penyediaan jaminan sosial di bidang kesehatan melalui Program JKN.
"Tujuan keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan muncul pada SDGs Desa. Artinya BPJS Kesehatan harus dapat dimiliki seluruh masyarakat. Khususnya bagi warga desa yang masih miskin," paparnya.
Sementara Bupati Jombang, Mundjidah Wahab mengapresiasi atas upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan yang menjangkau penduduk di desa untuk menjadi peserta JKN melalui Program Pesiar. Dirinya menyebut, seluruh jajaran Pemerintah Daerah Jombang berkomitmen untuk melakukan percepatan jumlah cakupan kepesertaan Program JKN sesuai dengan yang telah direncanakan pada RPJMN di Tahun 2024.
"Untuk itu, saya berharap dan berpesan kepada seluruh jajaran pemerintahan kecamatan, kelurahan serta pemerintah desa agar dapat mendukung penuh dan bersinergi dengan BPJS Kesehatan agar pencapaian dan keberlanjutan UHC di Indonesia dapat segera terwujud melalui pendekatan UHC Desa ataupun kelurahan di Kabupaten Jombang," ungkap Mundjidah.
Dalam kesempatan ini, turut hadir salah satu Agen Pesiar yang ditugaskan di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Jombang Sulastri. Sebagai salah satu Agen Pesiar, Sulastri menyebut Program Pesiar menjadi langkah positif yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada penduduk desa yang belum terjamin dalam Program JKN. Dirinya juga menjabat sebagai Kepala Dusun Losari Krajan ini mengaku rutin untuk melakukan pemetaan kepada penduduk desa yang belum terdaftar ke dalam Program JKN.
"Khusus di Desa Losari ini ada empat Agen Pesiar. Kami juga saling membantu dalam menjalankan tugas, ketika melakukan pemetaan dan menyisir bagi penduduk yang belum menjadi peserta. Kemudian mengadvokasi hingga melakukan pendaftaran. Meski saya ditugaskan di Desa Losari, tidak banyak juga saya ikut membantu melakukan pendaftaran penduduk yang berada di desa lain seperti dari Lamongan, Malang dan bahkan di Kediri," kata Sulastri.
Sulastri mengakui dalam mengemban tugasnya, tak sedikit dirinya mendapat penolakan. Namun, pihaknya tidak bosan memberikan pemahaman kepada penduduk desa.
"Program JKN bisa menjadi alat untuk berobat tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun. Dengan manfaat yang dihadirkan, kami berharap agar Program JKN terus berkelanjutan sehingga bisa terus memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang kian optimal," pungkasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
