Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) bergerak cepat usai pelantikan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (26/02/2021) petang. Hanya dalam hitungan tiga jam seusai pelantikan, Bupati muda itu meneken Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 8/2021 yang mengatur tentang besaran beragam dana yang akan dikucurkan ke seluruh desa di Sidoarjo.
Diantaranya mulai besaran Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah, Dana Desa, dan bantuan keuangan kepada desa.
"Alhamdulillah, semalam sudah saya teken Peraturan Bupatinya, sekitar pukul 20.00 WIB atau tiga jam usai pelantikan. Ini komitmen kami untuk mempercepat pemulihann ekonomi. Diantaranya melalui percepatan penyaluran dana ke desa hingga ekonomi lokal bisa cepat bergerak," ujar Gus Muhdlor, Sabtu (27/02/2021).
Gus Muhdlor menjelaskan, setelah Perbup terbit, secara teknis langsung ditindaklanjuti dengan mekanisme pencairan ADD maupun Dana Desa (DD) sesuai prosedur yang ada. Pihaknya menginstruksikan semua bergerak cepat.
"Soal administrasi, saya instruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk dampingi seluruh desa agar semua urusan teknis dan administratif bisa cepat beres. Sehingga dana bisa segera dikucurkan ke desa. Aparat desa yang merasa dipersulit dinas, silahkan laporkan ke saya," tegasnya.
Dalam lampiran Perbup Nomor 8/2021 itu, dirinci jumlah dana yang bakal diterima sejumlah desa di Sidoarjo. Mulai dana yang berasal dari ADD, bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah, DD dan bantuan keuangan kepada desa. Jumlahnya pun bervariatif, setiap desa ada yang menerima Rp1,5 miliar hingga Rp2,6 miliar.
"Total 322 desa di seluruh Sidoarjo akan menerima Rp 600,91 miliar," ungkapnya.
Gus Muhdlor menilai di masa pandemi Covid-19 saat ini, APBD sebagai instrumen fiskal harus mampu mendorong pergerakan ekonomi lokal. Fokusnya pada percepatan penyaluran dana ke desa sebagai wujud nyata mengakselerasi perekonomian rakyat hingga ke desa-desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Teorinya itu, APBD ada dua pendekatan. Yakni demand side dan supply side. Percepatan penyaluran dana ke desa bentuk demand side. Kami merangsang tumbuhnya permintaan di bawah. Caranya dengan mengucurkan anggaran (keuangan) itu," ungkapnya.
Menurut Alumnus Fisip Unair Surabaya ini, dengan uang ratusan miliar berputar di desa, ada program-program agar rakyat memegang tambahan uang. Dari sana, kemudian ada belanja, ada konsumsi rumah tangga, UMKM bergerak dan industri bergerak.
"Multiplier effectnya panjang. Maka saya tidak mau menunda, setelah pelantikan langsung tanda tangan Perbup itu," paparnya.
Gus Muhdlor menyebut percepatan berbagai instrumen penyaluran dana ke desa sesuai arahan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat pelantikan bupati/wali kota se Jatim.
"Karena Bu Gubernur ingin semua bergerak cepat soal penyaluran dana ke desa. Alhamdulillah, langsung kami laksanakan karena sesuai dengan spirit Sidoarjo untuk terus membantu warga desa," tandas Alumni SMAN 4 Sidoarjo ini. Hel/Waw
Editor : Redaksi
