Sidoarjo (republikjatim.com) - Puluhan perwakilan dari 350 pengusaha Pertamini yang ada di Sidoarjo digembleng masalah peraturan Kemetrologian di hall Fave Hotel, Sidoarjo, Senin (21/10/2019). Hal ini untuk memberikan kepastian soal usaha Pertamini yang terlanjur menjamur di 18 kecamatan di Sidoarjo itu.
Dalam acara yang dikemas dengan tema Sosialisasi Kemetrologian dan Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Pertamini di Kabupaten Sidoarjo itu, tidak hanya dihadiri perwakilan pengusaha Pertamini. Akan tetapi juga dari sejumlah pihak terkait. Diantaranya Polresta Sidoarjo, Direktorat Metrologi, BPH Migas dan sejumlah dinas terkait dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo.
"Kami tidak akan melaksanakan penertiban bagi usaha Pertamini di Sidoarjo. Tapi, penjelasan dari BPH Migas maupun Direktorat Metrologi sudah memastikam jika usaha Pertamini itu tetap illegal," terang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Sidoarjo, Tjarda kepada republikjatim.com, Senin (21/10/2019).
Lebih jauh, Tjarda mengungkapkan setelah ada penjelasan dari berbagai pihak berkompeten, pihaknya berharap para pengusaha agar segera menyiapkan diri untuk beralih ke usaha lainnya. Apalagi sub penyalur BBM hanya bisa diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Diantaranya untuk nelayan maupun petani tertentu agar mendapatkan subsidi BBM itu.
"Saya berhap para pengusaha Pertamini menyiapkan diri ke usaha lainnya. Selain Pertamini tak bisa ditera juga usaha itu bisa membahayakan karena ada di lingkungan padat penduduk. Para pengusaha Pertamini harus manuver ke usaha lainnya karena berbenturan dengan hukum. Meski kami tak akan melakukan penertiban," imbuhnya.
Bagi Tjarda usaha Pertamini yang dianggap illegal membutuhkan modal biaya sekitar Rp 250 juta untuk satu mesin. Hal itu berbeda dengan mesin Pertamini pada umumnya yang hanya dipatok seharga Rp 9 sampai Rp 12 juta per unit. Hal itu lantaran mesinya resmi dari Pertamina.
"Tak ada organisasi maupun ketua dalam usaha Pertamini itu. Karena memang semua menganggapnya illegal. Begitu juga rekomendasi dari Kecamatan dan Desa itu tidak ada. Perwakilan Polresta Sidoarjo pun sudah memperingatkan agar hati-hati. Masalahnya di Sidoarjo 350 pengusaha Pertamini itu sudah merata di 18 kecamatan," tegasnya.
Selain itu, Tjarda meminta para petugas Kecamatan, Desa/Kelurahan maupun warga agar memperingatkan para pengusaha Pertamini baru. Hal ini agar jumlah pengusaha Pertamini tidak semakin meluas dan menjamur.
"Butuh partisipasi semua pihak agar tak ada pengusaha Pertamini baru. Itu harus didata dan dilaporkan," pintahnya.
Sementara perwakilan Direktorat Metrologi Bandung, Nona Martin C mengakui jika seluruh mesin Pertamini tidak bisa ditera. Alasannya, semua alatnya tidak memenuhi standar. Bahkan pihaknya sudah mengambil sampel di wilayah Jawa Barat untuk mesin Pertamini yang mengeluarkan BBM 20 liter ada sekitar 4 liter losser (kehilangan).
"Padahal, batas toleransi kesalahan (losser) itu hanya 0,5 persen dari batas kesalahan yang diizinkan," tandasnya. Waw
Editor : Redaksi
