Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Wilayut, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo mengaku ke para anggota dan pimpinan Komisi C DPRD Sidoarjo, Jumat (20/08/2021). Para petani ini mengeluh karena sering gagal panen lantaran kesulitan mendapat akses jatah air irigasi dari sungai.
Hal itu, disebabkan sungai mengalami pendangkalan akibat penumpukan sampah di sungai kerap dibiarkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo. Dampak petani saat membutuhkan air selalu kekurangan dan saat musim hujan kerap memicu genangan air (banjir).
"Petani di desa kami sering gagal panen. Karena sistem irigasi di wilayah kami memang diatur dengan sistem giliran. Untuk Desa Wilayut mendapat jatah irigasi mulai Selasa sampai Jumat," ujar salah seorang perwakilan Gapoktan, Suyadi saat mengadu di hadapan anggota dan pimpinan Komisi C DPRD Sidoarjo ini.
Sayangnya, lanjut Suyadi air sungai yang mengalir ke persawahan di desanya sangat tidak sesuai yang diharapkan petani. Apalagi, biasanya air sungai baru sampai ke sawah Desa Wilayut Selasa siang dan bahkan sering sampai Rabu pagi baru mendapatkan air. Aliran air sungai itu sudah bercampur tumpukan sampah.
"Akibatnya, petani di desa kami banyak yang gagal panen. Dari hamparan sawah seluas sekitar 40 hektar, ada sekitar 9 hektar yang gagal panen karena kekurangan pasokan air sungai. Kondisi ini sudah berulang kali. Bahkan sudah berlangsung sejak tiga tahun terakhir ini. Tapi, semua dinas terkait tidak ada yang meresponnya," ungkapnya.
Plt Camat Sukodono, M Mahmud menjelaskan usai mendapatkan keluhan petani itu, pihaknya sudah sempat menelusuri aliran sungai yang menjadi andalan suplai air sawah warga Wilayut itu. Hasilnya, selain tumpukan sampah di sungai, kendala utamanya memang adanya pendangkalan sungai.
"Normalisasi itu menjadi tugas dan kewenangan Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo," tegasnya.
Sedangkan Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Suyarno menilai masalah kekurangan pasokan air yang dirasakan petani Desa Wilayut itu hanyalah contoh kecil dari sebagian besar petani di Sidoarjo. Menurutnya kejadian serupa juga terjadi di sejumlah desa dan kecamatan lainnya di Sidoarjo.
"Kalau kondisinya sudah seperti itu, selayaknya antar dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu perlu bekerja ekstra dan lebih terkoordinir agar keluhan itu segera tertangani. Misalnya, kegiatan normalisasi sungai semestinya bisa lebih digalakkan. Tujuannya agar menjaga sungai lebih terlihat bersih dan terawat agar masyarakat enggan membuang sampah ke sungai saat sungai bersih," pintah Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.
Hal senada disampaikan anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, Achmad Muzayyin. Menurutnya, saat normalisasi sungai dibutuhkan pengawasan terhadap kinerja rekanan pelaksana, termasuk dari operator alat berat.
"Karena bisa jadi kerjanya kurang maksimal. Kelihatannya sungai dikeruk, tapi di bawahnya masih kotor dan dipenuhi lumpur," paparnya.
Sementara Plt Kepala Dinas PUBM dan SDA, Sigit Setyawan mengaku sudah merespon keluhan petani soal saluran air irigasi sungai itu. Sigit mengaku sudah menerjunkan alat berat ke lokasi sungai untuk normalisasi itu. Bahkan berjanji dalam waktu 3-4 hari ke depan normalisasi sungai bisa diselesaikan.
"Selain normalisasi sungai Desa Wilayut kami juga berkoordinasi dengan pemegang wilayah hulu. Yakni para Camat mulai Camat Krian, Wonoayu dan Camat Sukodono agar menuntaskan masalah aliran air irigasi itu. Karena masalah irigasi butuh banyak pihak untuk saling gotong royong menjaga agar masalah serupa tidak terulang. Saat sungai kami normalisasi, warga seharusnya berhenti buang sampah ke sungai. Pihak desa juga harus terlibat menjaga kebersihan sungai di wilayahnya," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
