Sidoarjo (republikjatim.com) - Rapat Kordinasi (Rakor) yang melibatkan Panitia Kerja (Panja) Penanganan Covid-19 DPRD Sidoarjo, anggota dan pimpinan Komisi D DPRD Sidoarjo dan eksekutif atau sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemkab Sidoarjo terpaksa dibubarkan. Dalam rapat yang digelar di ruang Paripurna DPRD Sidoarjo itu, pihak Pemkab Sidoarjo hanya mengutus staf bukan pejabat utama yang diundang tim Panja.
Sejumlah pejabat yang hadir dalam Rakor itu diantaranya para pejabat eselon III dan IV. Diantaranya Sekretaris Dinas Sosial, Misbakhul Munir, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes), Zuhaidah didampingi dr Abdillah Segaf Al Hadad serta Kasi Limbah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkab Sidoarjo.
"Hemat kami, Rakor dibubarkan saja. Buat apa rakor diteruskan. Kalau yang hadir ini semua tidak bisa mengambil keputusan apa pun. Padahal kami sudah mengundang Sekda dan para Kepala Dinas (OPD) terkait untuk mengikuti Rakor ini," ujar Ketua Panja Penanganan Covid-19 DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat, Rabu (14/07/2021) di sela-sela Rakor.
Hal yang sama disampaikan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori. Politisi senior PKB ini menilai tidak hadirnya para pimpinan eksekutif dalam Rakor itu menandakan eksekutif (Pemkab Sidoarjo) kurang serius dalam menangani pandemi Covid-19 yang sudah merajalela di Sidoarjo.
"Sebenarnya, kami berharap mereka (Para Kepala Dinas) datang kesini sudah membawa action plan (rencana aksi matang) yang jelas. Jangan hanya berdasarkan teori saja. Apalagi tidak dilengkapi dengan data yang jelas," ungkapnya.
Karena itu, politisi yang akrab dipanggil Cak Dham ini berencana bakal kembali mengundang Kepala Daerah (Bupati Sidoarjo) untuk menangani masalah Covid-19 ini. Dalam undangan itu, diharapkan dengan catatan harus dilengkapi dengan data valid dan langkah strategis yang akan diambil Pemkab Sidoarjo.
"Sekarang masyarakat butuh penanganan nyata. Kalau data saja tidak punya, terus kami bisa memberikan solusi seperti apa? Makanya besok akan kami undang Kepala Daerah dan stakeholder lainnya yang ada di Sidoarjo," tandasnya.
Sementara para perwakilan Dinas maupun OPD itu tidak dapat berbuat banyak saat Panja Penanganan Covid-19 membubarkan Rakor itu. Hel/Waw
Editor : Redaksi
