Sidoarjo (republikjatim.com) - Belasan perwakilan kaum disabilitas mengadu (wadul) ke anggota dan pimpinan Komisi D DPRD Sidoarjo, Senin (07/06/2021). Warga yang mengalami kelainan fisik ini, mendesak adanya dukungan agar mereka bisa mendapat kesetaraan hak di berbagai bidang.
Keluhan yang disampaikan itu, mulai soal pekerjaan sampai perbaikan infrastruktur fasilitas publik, khususnya bagi kaum disabilitas.
Salah seorang perwakilan kaum disabilitas, Heri Cahyono mengatakan jika dirinya kerap menjadi korban diskriminasi saat mengakses sejumlah layanan publik. Dia mencontohkan saat hendak menjadi nasabah bank. Kerapkali di ditolak karena kondisi fisiknya dianggap tidak sempurna.
"Kami mau menjadi nasabah saja susah. Memang ada bank yang perhatian, tapi tidak sedikit bank yang tidak mau menerima," ujar penyandang tuna netra ini saat hearing dengan anggota dan pimpinan Komisi D DPRD Sidoarjo, Senin (07/06/2021).
Selain itu, lanjut Heri dirinya mendesak Pemkab Sidoarjo untuk dapat memberikan pelatihan khusus di bidang Teknologi Informasi (TI) kepada para penyandang disabilitas. Apalagi, kemampuan di bidang TI itu, cukup banyak dibutuhkan dalam situasi perkembangan teknologi saat ini.
"Terutama saat pandemi, memaksa semua warga untuk melek teknologi informasi," pintahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Begitu juga dikeluhkan Choirul Badah. Perwakilan penyandang disabilitas lebih menyoal keluhan dalam hal infrastruktur dan fasilitas publik di Sidoarjo. Salah satunya kondisi infrastruktur dan fasilitas publik yang ada masih banyak yang belum ramah dengan penyandang disabilitas. Misalnya, semua trotoar di Sidoarjo yang belum dilengkapi guiding block. Padahal, itu sangat dibutuhkan para penyandang tuna netra.
"Belum lagi ada beberapa bangunan umum seperti masjid atau perkantoran yang kadang terlalu tinggi. Itu menyusahkan akses para kaum disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam berjalan. Kami berharap itu semua diperhatikan Pemkab Sidoarjo agar pemerintahan sekarang lebih ramah bagi penyandang disabilitas," tegasnya.
Sementara Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Damroni Chudlori menegaskan pihaknya bakal mengusulkan semua usulan penyandang disabilitas itu. Bahkan jika memungkinkan bakal dibuatkan Raperda perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
"Dalam Raperda itu akan menampung semua kebutuhan dan keinginan para penyandang disabilitas," tandas politisi senior PKB Sidoarjo ini. Hel/Waw
Editor : Redaksi
