Sidoarjo (republikjatim.com) - Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah pusat dan daerah mengendalikan harga 11 komoditas pangan menjelang lebaran (Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah).
Peringatan itu, sebagai upaya mengantisipasi melonjaknya harga 11 komoditas pangan akibat naiknya kebutuhan masyarakat untuk keperluan lebaran. Apalagi, saat ini adanya larangan mudik saat libur panjang Idul Fitri Tahun 2021.
"Kami berharap pemerintah daerah dan pusat bisa mengendalikan harga 11 komoditas pangan. Itu sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pangan. Pemerintah harus menjamin ketersediaan barang yang cukup, harganya terjangkau sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dan barangnya mudah didapat," ujar BHS saat mengunjungi Pasar Larangan, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Rabu (21/04/2021).
Alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini menyebutkan sebelas komoditas pangan itu mulai beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir dan minyak goreng. Namun, BHS memastikan sejumlah harga kebutuhan di Pasar Larangan masih stabil. Diantaranya harga daging ayam masih Rp 37.000 per kilogram, daging sapi Rp 100.000 per kilogram serta harga bawang masih Rp 40.000 dari sebelumnya Rp 120.000 per kilogram.
"Usai melihat dan berdialog dengan para pedagang harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Larangan masih terkendali," imbuhnya.
Politisi yang juga mantan anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI periode 2014 - 2019 ini meminta pemerintah, agar benar-benar mengantisipasi melonjaknya harga 11 komoditas menjelang lebaran tahun ini. BHS memastikan lebaran ini akan melonjak karena warga tidak bisa (dilarang) mudik.
"Misalnya di Sidoarjo. Masyarakat banyak dari kalangan pekerja. Mereka bekerja di 16.000 industri besar dan menengah. Akibat dari kebijakan larangan mudik saat masih pandemi, para pekerja itu bakal tetap berada di Sidoarjo selama lebaran. Mereka pasti akan berbondong-bondong menuju ke pasar untuk belanja. Ini yang perlu diantisipasi pemerintah daerah," pintah Penasehat Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU) ini.
BHS menegaskan pemerintah punya cara agar bisa menstabilkan harga komoditas pangan itu. Yakni mulai pemerintah menetapkan Harga Eceran t Tertinggi (HET) untuk sejumlah komoditas pangan. Diantaranya minyak goreng, beras dan gula. Namun jika mekanisme HET itu tidak bisa, terpaksa memakai mekanisme operasi pasar.
"Cara terakhirnya dengan operasi pasar. Tapi itu, kalau sudah tidak stabil. Tapi kalau pedagang pasar masih punya niatan baik untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, operasi pasar tidak harus dijalankan," tegasnya.
Saat berkunjung ke Pasar Larangan, BHS juga sempat dicurhati para pedagang soal kondisi Pasar Larangan. Terutama soal banjir dan atap pasar bagian tengah yang bocor.
"Ada keluhan masalah banjir saat hujan. Tapi itu tidak terlalu parah. Hanya tampias-tampias ini kalau hujan perlu perbaikan," jelasnya.
Sementara Ketua Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Pasar Larangan, Suhadak Ismail mengeluhkan soal minimnya sosialisasi program Kurda. Sehingga pedagang Pasar Larangan kurang tertarik dengan program pemerintah itu.
"Padahal bunga Kurda kecil hanya 3 persen setahun. Tapi minim sosialisasi sehingga pedagang enggan memanfaatkan Kurda untuk menambah modal," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
