Percepat Pembangunan Fisik, Wabup Sidoarjo Siapkan BKK Desa Senilai Rp 1 Sampai Rp 2 Miliar Per Desa

author republikjatim.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
PAPARAN - Wabup Sidoarjo, Subandi menyampaikan paparan soal Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi desa saat berkunjung ke Kantor Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Selasa (23/03/2021).
PAPARAN - Wabup Sidoarjo, Subandi menyampaikan paparan soal Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi desa saat berkunjung ke Kantor Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Selasa (23/03/2021).

i

Sidoarjo (republikjatim.com) - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Subandi bakal menyiapkan Bantuan Khusus Keuangan (BKK) senilai Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar per desa. Rencana BKK itu, disampaikan Subandi saat berkunjung ke Kantor Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Selasa (23/03/2021).

Dalam kunjungan itu, Subandi mensosialisasikan soal Pengelolaan Anggaran Desa dan BKK. Saat kunjungan Wabup didampingi Inspektorat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemkab Sidoarjo.

Subandi menekankan agar pemerintahan membangun harmonisasi dengan semua organisasi. Termasuk pemerintahan desa. Harmonisasi itu, bakal memudahkan setiap kades dalam melangkah dan menjalankan pembangunan di desa.

"Insyaallah Tahun 2022 desa akan mendapat anggaran yang cukup besar. Sekarang Peraturan Bupati (Perpub) mulai dipersiapkan untuk percepatan pembangunan terutama pembangunan fisik di desa," ujar Subandi.

Rencananya, kata Subandi pembangunan fisik di Sidoarjo, tidak hanya diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA. Alasannya, lantaran dirinya menginginkan pembangunan di Sidoarjo berjalan dengan cepat, lugas dan selesai dalam waktu tidak terlalu lama.

"Kami menyiapkan dana BKK untuk desa. Secara bertahap selama kurang lebih 4 tahun pemerintahan desa nanti bisa mengelola anggaran Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar," ungkapnya.

Bagi Subandi yang juga mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati ini, desa diberikan BKK lantaran pihaknya menginginkan mengepras birokrasi kegiatan pembangunan yang ada Sidoarjo.

"Kalau penganggaran besar maka ada proses lelang. Itu makan waktu lama. Tapi kalau BKK itu sifatnya swakelola untuk warga setiap desa dan bisa dijalankan dengan cepat," tegasnya.

Sementara Kepala Desa (Kades) Sedati Gede, Muhammad Nasruddin berharap BKK itu membawa dampak positif bagi Desa Sedati Gede. Karenanya, pihaknya sudah melaksanakan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBDes dan Musyawarah Desa (Musdes).

"Kami menyesuaikan PAK. Alhamdulillah sudah mencapai mufakat dengan BPD. Untik BKK Desa Sedati Gede mendapatkan bantuan 2 kali. Pertama Rp 400 juta dan kedua Rp 100 juta. Dana ini sudah dialokasikan di APBDes untuk pavingisasi, pembuatan hanggar atau TPST, plengsengan dan tugu batas desa. Dalam PAK kami siapkan Rp 100 juta untuk penguatan ekonomi dan BUMDes," paparnya.

Bahkan kata Nasrudin, rencananya Desa Sedati Gede membangun pasar rakyat yang dikelolah Bumdes. Namun perlu revitalisasi karena lokasinya kumuh.

"Termasuk peningkatan jalan sepanjang JL H Syukur dan H Abd Rahmad untuk betonisasi, PDAM, sertifikat Prona ditingkatkan dan peningkatan UMKM untuk menggairahkan peningkatan ekonomi desa," tandasnya. Hel/Waw

Berita Terbaru

Optimisme Baru dari Trawas, Muswil VI KAHMI Jatim Siap Kawal Jawa Timur Jadi Gerbang Baru Utama Nusantara

Optimisme Baru dari Trawas, Muswil VI KAHMI Jatim Siap Kawal Jawa Timur Jadi Gerbang Baru Utama Nusantara

Jumat, 25 Sep 2026 20:39 WIB

Jumat, 25 Sep 2026 20:39 WIB

Mojokerto (republikjatim.com) - Korps Alumni HMI (KAHMI) Jawa Timur resmi menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) VI pada 25 hingga 27 September 2026 di Hotel…

Tingkatkan Penerimaan Negara, DJP Jatim Sita dan Lelang 69 Aset Penghutang Pajak Senilai Rp 29,8 Miliar

Tingkatkan Penerimaan Negara, DJP Jatim Sita dan Lelang 69 Aset Penghutang Pajak Senilai Rp 29,8 Miliar

Jumat, 25 Sep 2026 15:34 WIB

Jumat, 25 Sep 2026 15:34 WIB

Malang (republikjatim.com) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) Bersatu bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jatim menggelar…

Bikin Faktur Pajak Fiktif Hampir Rp 1 Miliar, Bos Perusahaan Konstruksi Diserahkan Penyidik Pajak ke JPU Kejari Sidoarjo

Bikin Faktur Pajak Fiktif Hampir Rp 1 Miliar, Bos Perusahaan Konstruksi Diserahkan Penyidik Pajak ke JPU Kejari Sidoarjo

Kamis, 24 Sep 2026 22:20 WIB

Kamis, 24 Sep 2026 22:20 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) II menyerahkan…

Kasus Pembatalan Akta Kelahiran di Sidoarjo Melonjak 2 Kali Lipat, Kepala Dispendukcapil Warning Kejujuran Data Adminduk

Kasus Pembatalan Akta Kelahiran di Sidoarjo Melonjak 2 Kali Lipat, Kepala Dispendukcapil Warning Kejujuran Data Adminduk

Rabu, 23 Sep 2026 17:16 WIB

Rabu, 23 Sep 2026 17:16 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Pemkab Sidoarjo mencatat peningkatan signifikan pada kasus pembatalan…

Ibu Rumah Tangga hingga Jadi Wabup, Mimik Idayana Buka-Bukaan Restu Keluarga dan Politik Perempuan di Delta Podcast KPU

Ibu Rumah Tangga hingga Jadi Wabup, Mimik Idayana Buka-Bukaan Restu Keluarga dan Politik Perempuan di Delta Podcast KPU

Rabu, 23 Sep 2026 15:39 WIB

Rabu, 23 Sep 2026 15:39 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Mengubah peran dari seorang ibu rumah tangga biasa menjadi tokoh sentral di pemerintahan bukanlah perjalanan yang mudah. Kunci…

Tidak Cuma Kejar Medali, Pemkab Sidoarjo Beri Garansi Pendidikan hingga Masa Depan Atlet Pagar Nusa

Tidak Cuma Kejar Medali, Pemkab Sidoarjo Beri Garansi Pendidikan hingga Masa Depan Atlet Pagar Nusa

Rabu, 23 Sep 2026 14:20 WIB

Rabu, 23 Sep 2026 14:20 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memastikan komitmennya untuk tidak sekadar menuntut prestasi atlet di gelanggang saja. …