Sidoarjo (RepublikJatim) - Sejumlah kalangan anggota DPRD Sidoarjo mulai menyoroti proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) dan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kabupaten Sidoarjo. Para wakil rakyat itu berharap seleksi, kali ini bisa dilaksanakan secara transparan dan bukan hasil pesanan dari pejabat tertentu atau kelompok tertentu.
Sorotan itu, salah satunya disampaikan anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Kusman. Politisi asal Fraksi PKS Nasdem ini meminta agar proses seleksi Sekda dan JPT berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, proses seleksi harus dilakukan sesuai peraturan.
"Calon yang dipilih harus benar-benar calon berkompeten. Artian pejabat itu memenuhi syarat. Jangan sampai dipilih dilihat dari faktor kedekatan calon dengan pejabat penting tertentu. Apalagi ada pesanan khusus dari orang tertentu," terangnya kepada RepublikJatim, Jumat (17/11/2017).
Selain itu, lanjut Kusman pejabat yang mencalonkan diri adalah pejabat yang mampu bekerja profesional dan berkompeten serta memiliki inovasi nemajukan Sidoarjo. Tujuannya untuk membina para Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
"Kami meminta proses seleksi ini dilakukan transparan. Calon yang dipilih harus betul-betul terpilih sesuai aturan. Agar kedepan jika terpilih sesuai aturan tidak akan menimbulkan kegaduhan dan masalah baru," imbuhnya.
Saat ini, kata Kusman baik masyarakat maupun ASN mencari vigur Sekda dan JPT yang mampu mengayomi, menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selama ini, dewan merap memberikan masukan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Akan tetapi masukan dewan belum direspon secara maksimal.
"Pada tahun-tahun sebelum-sebelumnya, kami sering berkomunikasikan dengan kepala BKD Sidoarjo (Sri Witarsih). Tapi sepertinya tidak ada hasilnya dan tak direalisasikan," tegasnya.
Sementara Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sidoarjo, M Nizar menegaskan proses seleksi Sekda dan JPT seharusnya melibatkan Perguruan Tinggi (PT) berkompeten dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) independen. Hal itu untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas Panitia Seleksi (Pansel).
"Kalau panselnya hanya orang-orang lama, kami mensinyalir tak ada bentuk transparansi dalam seleksi itu," tandasnya.
Diketahui masa jabatan Sekda Sidoarjo bakal berakhir Pebruari 2018 mendatang. Oleh karenya saat ini Pemkab Sidoarjo menggelar seleksi pengisian jabatan Sekda itu. Selain iti juga seleksi JPT untuk 7 OPD yang mengalami kekosongan masa kepemimpinan hingga setahun lebih. Saat ini jabatan OPD hanya diisi Plt. Waw
Editor : Redaksi
