Sidoarjo (republikjatim.com) - Hasil sidak Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono bersama Kepala Dinas Pendidikan (Dindik), Asrofi ke SDN Pucang 2 dan SMPN 2 Sidoarjo harus ada perubahan sistemik dalam proses belajar mengajar di masa pandemi covid-19. Hudiyono menemukan ada standar kurikulum belajar tatap muka mata pelajaran bahasa yang banyak terpangkas dari 6 jam sesuai kurikulum dalam satu Minggu. Yakni terpangkas menjadi 1,5 jam pertemuan daring dalam seminggu.
Selain itu, kuantitas yang ikut daring ditemukan banyak siswa yang tidak ikut. Dari jumlah 40 siswa yang ikut belajar daring hanya 20 siswa. Hanya 50 persen yang ikut daring.
"Dari pengurangan jam mengajar ini, kualitas dan kuantitas siswa yang ikut belajar daring. Ternyata yang ikut saya cek sendiri hanya 50 persen. Dari total 40 siswa yang ikut daring 20 anak. Kualitas komunikasi antara guru dengan siswa menjadi evaluasi. Karena dalam satu Minggu hanya 1,5 jam belajarnya," ujar Hudiyono, Jumat (22/01/2021).
Temuan lain yang dihadapi para siswa, kata Cak Hud panggilan akrab Hudiyono adalah kualitas jaringan internet. Jika jaringan internet di sekolah yang dipakai guru mengajar daring internetnya lancar. Hal ini berbeda dengan yang dialami siswa. Banyak siswa yang mengeluhkan lemahnya jaringan internet di rumahnya atau hand phone yang dipakai.
"Saya melihat persiapan di sekolah SMPN 2 Sidoarjo sudah cukup baik. Karena salah satu sekolah favorite. Sekolah ini punya fasilitas tablet (tab) yang bisa dipinjam siswa yang terkendala tidak punya hand phone dan tidak punya akses internet. Karena tablet atau tabnya sudah dilengkapi paketan internet," imbuhnya.
Siswa sebenarnya sudah mendapat bantuan paket internet dari pemerintah satu bulan 35 MB. Jumlah ini masih kurang karena dalam sekali daring menggunakan zoom meeting sekali pertemuan minimal 1,5 jam menghabiskan lebih dari 1 GB.
"Rata-rata orang tua siswa mengeluarkan dana sendiri untuk beli paketan minimal 50.000 dalam satu bulan," tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedatangan Hudiyono ke SDN Pucang 2 dan SMPN 2 ini untuk memastikan, harus ada perubahan sistemik. Perubahan sistemik itu bukan perubahan di akademiknya saja. Melainkan di administrasinya juga harus ada perubahan.
"Percuma kalau perubahan di akademis berubah. Karena di dalam kelas itu yang berinteraksi hanya guru dan siswa saja. Kalau belajar lewat virtual yang berinteraksi banyak, kurikulum, jaringan dan terus metodologi untuk pembelajaran IT. Kemudian orang tuanya harus mendampingi kemudian siswa itu sendiri," jelasnya.
Karena itu, Hudiyono menyarankan dengan sistem virtual sekolah harus memperbanyak belanja pos untuk jaringan. Kalau subsidi kuota internet untuk siswa stagnan seperti sekarang ini tidak sampai terganggu.
"Kami minta agar sekolah bisa memanfaatkan tab atau komputer yang tidak terpakai di sekolah bisa dipinjamkan ke siswa. Syaratnya harus dijaga, dirawat dan tanggung jawab terjadi kerusakan. Karena ini aset milik negara," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
