Sidoarjo (republikjatim.com) - Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono dan M Taufiqulbar (BHS - Taufiq) bakal mengembalikan khittoh Sidoarjo sebagai wilayah pertanian. Hal ini, lantaran Sidoarjo sebagai kota delta sejak dahulu dikenal memiliki tanah yang subur.
Untuk merealisasikan program itu, BHS - Taufiq bakal menyelesaikan sejumlah persoalan yang dialami para petani Sidoarjo. Yakni mulai masalah irigasi, kelangkaan pupuk bersubsidi, hama tikus dan wereng, soal bibit unggul hingga masalah pemasaran saat panen.
"Masalahnya sama dengan petani lain. Yakni soal irigasi, pupuk, hama, bibit dan masalah pemasaran. Karena petani sering kesulitan tak bisa menjual hasil panen dengan harga sebenarnya. Akhirnya petani menjual ke tengkulak dengan harga rendah. Karena itu, produk pertanian Sidoarjo harus dikonsumsi warga Sidoarjo sendiri. Agar khittoh Sidoarjo sebagai wilayah pertanian akan kita kembalikan," ujar Cabup BHS usai berdialog dengan puluhan petani Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Kamis (05/11/2020) sore.
Mantan anggota DPR RI ini menguraikan masalah irigasi misalnya karena banyaknya kanal tersier yang bocor dan pintu air manajemennya harus diperhatikan. Hal ini agar petani di Kota Delta tidak kekurangan pasokan air untuk lahan pertaniannya. Begitu juga masalah pupuk di Sidoarjo harus diperlancar. BHS bakal membawa semua keluhan dan data Gapoktan untuk segera direaliasikan.
"Kami menjamin pupuk bersubsidi bakal lancar untuk lahan pertanian di Sidoarjo," imbuh Alumnus ITS Surabaya ini.
Selain itu, saat memasuki musim tanam tidak sampai satu bulan lebih. BHS berharap masa tanam maksimal 15 hari selesai agar bisa tanam 3 kali setahun. Hal ini harus direalisasikan. Bahkan mendorong panen tiga kali setahun.
"Semua hasil panen akan dihitung dan dipertimbangkan agar pemerintah bisa memberi penghargaan bagi petani yang hasilnya terbaik dan bisa mencapai 9 ton per hektar. Kami juga siap mensuplai bibit serang terbaik dan mengatasi masalah hama tikus dan lainnya," tegas pengusaha transportasi sukses ini.
Sementara Ketua Gapoktan Sumber Makmur Jatikalang, Basuki R mengeluhkan soal masalah air bagi lahan pertanian sekitar 52 hektar di desanya itu. Menurutnya, dalam proses tanam 2 kali setahun saat musim kemarau petani harus menyewa mesin pompa diesel agar lahan pertaniannya dapat pasokan air.
"Kalau menuju masa panen kedua harus menggunakan pompa diesel, maka biaya operasional bertambah untuk biaya beli solar. Belum soal pupuk bersubdisi dari pemerintah. Jatah 1 hektar dikurangi terus. Kalau pupuk bersubsidi Rp 90.000 per sak, kalau kurang dibelikan pupuk nonsubsidi harganya Rp 300.000 per sak. Jelas petani merugi. Apalagi saat panen harganya anjlok," tandas Basuki mewakili sekitar 136 petani asal Desa Jatikalang ini. Hel/Waw
Editor : Redaksi
