Sidoarjo (republikjatim.com) - Ambisi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam mengurai benang kusut kemacetan melalui mega proyek Frontage Road (FR), kini tengah berada di titik nadir. Bukannya tancap gas, proyek strategis yang digawangi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo ini, justru terlihat "mati suri" sepanjang Tahun 2025.
Berdasarkan data yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo, capaian pembangunan Tahun 2025 menjadi rapor merah paling buruk dalam lima tahun terakhir. Dari target sepanjang 700 meter yang dicanangkan, dinas terkait hanya mampu menyelesaikan 10 meter saja. Angka yang tergolong ironis dan jauh dari ekspektasi publik di Kota Delta.
Jika menilik rekam jejak pembangunan sejak Tahun 2021, Frontage Road sejatinya sempat menunjukkan geliat positif. Puncaknya, terjadi pada Tahun 2022, di mana pembangunan mampu menyentuh angka 3.003,9 meter. Namun, setelah sempat fluktuatif di Tahun 2023 (1.093 meter) dan di Tahun 2024 (2.391 meter). Sedangkan capaian di Tahun 2025 justru anjlok drastis hingga menyentuh angka hampir nol.
Rekam Jejak Pembangunan Frontage Road (2021-2025):
Melihat kondisi yang memprihatinkan itu, Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat langsung melayangkan kritik tajam. Menurutnya, kegagalan realisasi target ini adalah sinyal ada mekanisme kerja yang macet di tubuh Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo.
"Kalau melihat tren sebelumnya, capaian bisa ribuan meter per tahun. Tapi di 2025 hanya 10 meter. Ini jelas ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalan kinerjanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menanganinya," ujar politisi senior PDI Perjuangan yang akrab disapa Abah Dayat dengan nada geram, Selasa (28/04/2026).
Lebih jauh, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo ini menuntut transparansi penuh dari dinas terkait. Ia mendesak agar kendala di balik mandeknya proyek (FR) ini bisa segera dibedah. Apakah persoalan klasik pembebasan lahan, perencanaan yang tidak matang atau justru karena hambatan teknis lainnya.
"Harus dibuka apa saja masalahnya. Jangan sampai target hanya jadi angka di atas kertas saja. Sementara masyarakat terus dirugikan kemacetan yang kian menjadi-jadi di wilayah Buduran, Gedangan hingga Waru," ungkapnya.
Frontage road sejatinya diproyeksikan sebagai nadi baru lalu lintas Sidoarjo yang kini semakin padat. Ketidakseriusan Pemkab Sidoarjo dalam penyelesaian proyek ini, dikhawatirkan akan memicu kemacetan permanen yang merugikan warga.
"Kami (Komisi C DPRD Sidoarjo) bakal terus mengawal ketat kinerja OPD terkait agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Harapannya, perencanaan ke depan tidak hanya mengejar target tinggi di atas kertas saja. Akan tetapi harus realistis, terukur dan benar-benar berdampak bagi masyarakat Sidoarjo," tegasnya.
Kini, bola panas ada di tangan Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo. Publik menanti langkah konkret dari pemerintah daerah, apakah ini akhir dari mimpi kemudahan akses jalan atau justru hanya batu sandungan yang akan segera dibenahi proses dan langkahnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
