Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mengoptimalkan penanganan banjir tahunan yang kerap melanda sejumlah wilayah. Terutama, di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin dan Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi.
Langkah ini, ditempuh melalui audiensi Bupati Sidoarjo, Subandi dengan Kepala BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (04/05/2026). Dalam audiensi itu, Subandi memaparkan kondisi geografis Sidoarjo sebagai daerah delta. Yakni wilayah dataran rendah yang berada di pertemuan aliran sungai dan laut sehingga cenderung mudah tergenang air, termasuk di wilayah Tanggulangin dan Candi.
"Kondisi itu, membuat penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Terlebih, di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Dukungan BNPB sebagai lembaga pemerintah pusat menjadi sangat penting," ujar Subandi.
Subandi menambahkan, Pemkab Sidoarjo sebenarnya melakukan berbagai langkah penanganan banjir. Seperti rutin melakukan normalisasi sungai untuk mengurangi sedimentasi serta mengoptimalkan kinerja rumah pompa di sejumlah titik rawan banjir. Namun, berbagai upaya itu, dinilai masih perlu diperkuat agar penanganan banjir bisa lebih maksimal dan berkelanjutan.
"Karena Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin itu menjadi agenda banjir itu tahunan. Maka solusi ini, harus kita selesaikan bersama antara BNPB, Pemprov Jatim dan pemerintah daerah secara berkelanjutan," ungkapnya.
Subandi menjelaskan keterbatasan anggaran akibat efisiensi membuat pemerintah daerah perlu menggandeng BNPB. Hal ini, agar penanganan banjir bisa lebih cepat, maksimal dan optimal.
"Dengan adanya efisiensi anggaran, kami harus mencari dukungan dari BNPB agar persoalan banjir ini bisa segera tertangani," tegas mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati ini.
Subandi juga menguraikan dalam audiensi itu, pihaknya menyampaikan langsung berbagai persoalan teknis yang terjadi di lapangan kepada BNPB.
"Pak Kalaksa juga memaparkan beberapa persoalan yang ada di lapangan serta diminta melakukan mapping secara menyeluruh oleh BNPB agar penanganannya lebih terarah," urainya.
Dalam audiensi itu, Subandi didampingi Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pemkab Sidoarjo Sabino Mariano dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo Mochammad Mahmud. Keduanya turut memaparkan kondisi di lapangan. Termasuk, titik-titik rawan banjir serta kebutuhan teknis penanganannya.
"Audiensi itu, mendapat respons positif dari BNPB. Sejumlah langkah konkret, termasuk dukungan bantuan mulai dibahas untuk mempercepat penanganan banjir di Sidoarjo. Alhamdulillah, kami diterima dengan baik dan dicarikan solusi. Tadi juga disampaikan ada bantuan-bantuan yang akan diberikan. Termasuk, untuk penanganan di wilayah Tanggulangin," jelas mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo ini.
Subandi juga menyebut, Kalaksa BPBD Pemkab Sidoarjo untuk sementara diminta tetap berada di Jakarta. Hal itu, untuk mendalami teknis penanganan banjir dari BNPB.
"Pak Kalaksa sementara diminta tinggal untuk mendalami teknis dari BNPB.
Harapannya, bisa membawa ‘oleh-oleh’ berupa solusi konkret yang bisa langsung diterapkan untuk masyarakat Sidoarjo," ungkapnya.
Sementara Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pemkab Sidoarjo, Sabino Mariano menambahkan saat audiensi, pihaknya secara langsung memaparkan kondisi
teknis di lapangan di hadapan BNPB. Yakni mulai dari penyebab banjir hingga kebutuhan penanganan.
"Kami diminta menyampaikan secara detail persoalan yang ada. Mulai dari kapasitas saluran yang tidak mencukupi, kondisi pompa yang perlu ditingkatkan hingga wilayah - wilayah yang menjadi langganan banjir seperti Desa Kedungbanteng dan Desa
Kedungpeluk itu," papar Sabino.
Sabino yang juga mantan Camat Tanggulangin ini menyebutkan pemaparan itu, akan menjadi dasar bagi BNPB dalam merumuskan langkah dukungan yang akan diberikan kepada Pemkab Sidoarjo.
"Kami berharap hasil audiensi ini, bisa segera ditindaklanjuti, sehingga penanganan banjir bisa lebih terarah dan efektif," pintanya.
Sedangkan Kepala Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo, Mochammad Mahmud menambahkan strategi penanganan banjir akan difokuskan pada peningkatan kapasitas infrastruktur pengendali air. Khususnya, mesin pompa dan saluran.
"Langkah teknis yang disiapkan meliputi normalisasi sungai, peningkatan kapasitas pompa serta perbaikan saluran agar aliran air lebih lancar," katanya.
Mahmud menilai dalam audiensi itu, Pemkab Sidoarjo juga mengajukan kebutuhan anggaran penanganan banjir sebesar Rp 209,5 miliar kepada BNPB untuk mendukung berbagai program prioritas. Rinciannya meliputi normalisasi Sungai Bagebug sebesar Rp 15 miliar, perbaikan pompa Kedungcangkring Rp 35 miliar, penambahan pompa di Penatarsewu dan Kedungbanteng Rp 15 miliar, peningkatan 37 unit pompa serta pengadaan pompa portable berkapasitas 250 liter per detik senilai Rp 134 miliar.
Selain itu, peningkatan saluran Gedangrowo sebesar Rp 5,5 miliar serta pengadaan sarana dan prasarana kendaraan untuk penanggulangan bencana sebesar Rp 5 miliar.
"Kami berharap kolaborasi antara BNPB, Pemerintah Provinsi dan daerah dapat
mempercepat penanganan banjir di Sidoarjo sehingga persoalan yang terjadi setiap tahun dapat segera teratasi. Minimal, persoalan banjir yang setiap tahun terjadi di Sidoarjo bisa diselesaikan melalui kolaborasi antara BNPB, Pemerintah Provinsi dan daerah. Harapannya, agar dapat mewujudkan tata kota yang lebih baik. Khususnya, dalam pelayanan kepada
masyarakat," janji Subandi.
Tidak hanya itu, Subandi juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB yang menerima audiensi serta memberikan respons cepat terhadap penanganan persoalan banjir di Kabupaten Sidoarjo.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada BNPB, khususnya Bapak Jenderal Suharyanto yang memberikan respons dan dukungan cepat dalam upaya penyelesaian banjir di Sidoarjo," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
