Sidoarjo (republikjatim.com) - Perhatian Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono dan M Taufiqulbar (BHS - Taufiq) terhadap nasib Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sidoarjo sangat serius. Paslon nomor urut 1 ini, siap mendampingi dan mencarikan solusi atas kesulitan yang menjadi keluhan para pemilik UMKM di Sidoarjo. Baik soal kesulitan permodalan, perizinan maupun pemasarannya.
"Semua permasalahan UMKM akan saya kawal dan dampingi. Termasuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah digelontorkan Pak Jokowi Rp 190 triliun. Itu harus bisa dimanfaatkan seluruh UMKM Sidoarjo. Kalau kemarin baru sebagian UMKM yang bisa memanfaatkan bantuan modal ini, kalau saya diamanahi bupati, maka harus diperbesar lagi UMKM Sidoarjo yang bisa memanfaatkan fasilitas KUR," ujar Cabup BHS kepada republikjatim.com, Sabtu (31/10/2020) usai berkunjung ke beberapa produsen tas di Desa Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo.
Selama ini, kata mantan anggota DPR RI ini, di Sidoarjo ada sekitar 200.000 lebih UMKM. Menurutnya, untuk UMKM yang berkualitas terutama yang bertahan selama pandemi Covid-19, harus didampingi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) maupun Dinas UMKM Pemkab Sidoarjo. Misalnya ditanyakan soal kesulitan selama pandemi Covid-1. Terutama soal kesulitan pengembalian hutang.
"Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bisa memfasilitasi reschedulling bunga maupun angsuran. Karena presiden menyiapkan reschedulling itu selama pandemi untuk UMKM dan IKM agar tetap berproduksi dan beroperasi. Termasuk soal Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 15 triliun bagi UMKM yang akan digelontorkan pusat para pemilik UMKM harus mengetahui syarat-syaratanya. Kalau saya diamanahi bupati, maka harus direalisasikan agar UMKM tahu semua syarat yang dibutuhkan. Saya tidak ingin UMKM Sidoarjo terlewatkan bantuan dari pemerintah pusat," imbuhnya.
Begitu jual soal masalah berbagai jenis perizinan UMKM, kata Alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini bakal diselesaikannya dalam 100 hari kerjanya bersama Taufiq. Yakni mulai perizinan PIRT, izin merek, HAKI hingga sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Tujuannya agar UMKM bisa bekerja dan memenuhi pesananannya secara tenang.
"Untuk pemasaran akan disiapkan stan di rest area tol Sidoarjo, terminal Bungurasih harus bisa dimanfaatkan UMKM Sidoarjo dan Bandara Juanda. Untuk bandara akan disiapkan stan di khusus penumpang Low Cash Carrier (LCC) karena jumlahnya mencapai 70 persen dari total penumpang pesawat. Sisanya 30 persen ekonomi full service. Karena UMKM mampu menyerap tenaga kerja 97 persen dan sisanya industri. Bahkan serapan perekonomiannya mencapai 67 persen dan sisanya 33 persen industri (pabrikan). UMKM harus berkembang," tegas Cabup yang diusung 5 partai di Sidoarjo dengan jumlah 18 kursi di DPRD Sidoarjo ini.
Sementara salah seorang perajin tas Desa Kalisampurno, Ny Kartini mengaku usahanya mempekerjakan 27 karyawan. Namun sejak adanya pandemi Covid-19 omzetnya menurun drastis hingga 70 persen. Terutama untuk permintaan pasar Jakarta dan Lampung. Saat ini, hanya melayani pasar Surabaya dan Sidoarjo.
"Sekarang tas selesai harus distok di rumah. Sebelum pandemi, tidak ada stok karena setiap selesai akan diambil tengkulak. Kami mendukung program Pak BHS agar KUR bisa dinikmati seluruh UMKM Sidoarjo termasuk pendampingi reschedulling cicilan. Karena kami sebagai pelaku UMKM tidak tahu sama sekali beberapa program pemerintah itu," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
