Sidoarjo (republikjatim.com) - Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono dan M Taufiqulbar (BHS - Taufiq) bakal menyelesaikam semua jenis perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Sidoarjo. Rencananya, berbagai perizinan itu bakal diselesaikan dalam waktu 100 hari kerjanya.
Selama ini diketahui, selain soal permodalan ratusan ribu UMKM di Sidoarjo terkendala masalah permodalan perizinan mulai izin PIRT, label halal, hingga sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).
"Saya mengapresiasi pabrik tahu ini. Walaupun belum ada mereknya. Saya minta segera mengajukan merek (Juke Abadi). Semua jenis perizinan bagi UMKM akan jadi tugas 100 hari kerja. Saya akan merealisasikan UMKM yang mengajukan berbagai merek perizinan di wilayah Sidoarjo," ujar BHS kepada republikjatim.com, Selasa (27/10/2020) saat berkunjung ke Pabrik Tahu di Dusun Pandean, Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Sidoarjo.
BHS yang juga mantan anggota DPR RI ini, menilai dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini, pabrik tahu ini bisa beroperasi dengan bagus. Bahkan karyawannya 40 orang masih bisa bekerja semua sejak adanya pandemi. Menurutnya, meski ada penurunan permintaan akan tetapi bisa disiasati dengan memindahkan pasar penjualan ke Madura dan sejumlah tempat lainnya. Bahkan produknya juga diminati warga Madura. Hal ini menunjukkan produknya memang layak jual.
"Kalau saya diamanahi jadi bupati, maka akan saya upayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sidoarjo. Karena selama ini Sidoarjo kekurangan pasokan tahu. Karenanya banyak produk tahu dari Jombang dan lainnya masuk ke Sidoarjo. Kalau ada merek, pasti berkembang dan bisa masuk ke pasar dan swalayan-swalayan yang ada di Sidoarjo. Makanan tahu dan tempe sudah menjadi makanan masyarakat Indonesia," imbuhnya.
Alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini, mengungkapkan kendala lainnya adalah kestabilan harga bahan baku kedelai yang saat ini mencapai Rp 7.500 per kilogram. Karena itu, BHS bakal meminta Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga kedelai. Apalagi, harga kedelai Amerika hanya Rp 2.500 per kilogram.
"Kalau tak disetujui, maka Sidoarjo bisa langsung impor kedelai. Saya akan mengajukan ke Menteri Perdagangan (Mendag) agar bisa impor kedelai sendiri agar mendapatkan harga yang lebih murah. Kalau perlu Sidoarjo meniru NTB yang bisa memproduksi kedelai dengan kualitas lebih baik dari kedelai Amerika. Agar Sidoarjo bisa swasembada 11 kebutuhan pokok," tegasnya.
Sedangkan yang terpenting, lanjut Cabup Sidoarjo yang diusung 5 partai ini, pabrik tahu ini sudah menerapkan teknologi 4.0 atau zero waste. Semua material bahan baku bisa dipakai untuk kebutuhan lainnya. Misalnya ampas digunakan untuk pakan ternak, cacing dan lain-lain. Bahkan cairannya juga digunakan untuk penggemukan hewan ternak.
"Ini berarti pabrik tahu ini sudah menerapkan manajemen modern. Seharusnya pabrik ini lulus SNI. Ini yang akan saya dorong jadi percontohan bagi pengusaha lain yang profesional agar bisa menjadi industri besar," jelasnya.
Sementara pemilik pabrik tahu, Sudibyo Wiyanto menegaskan jika usahanya sudah dirintis sejak Tahun 2009 lalu. Sejak pandemi, memang ada penurunan 10 - 15 persen, terutama daya beli warga. Makanya dialihkan penjualannya ke Madura dan Surabaya. Selain itu, produksinya menurun dari 2 ton turun menjadi 1,6 ton.
"Kendalanya ya hanya bahan baku kedelai dari Amerika. Apalagi harga kedelai tidak stabil (naik turun). Padahal, kami tidak bisa menaikkan harga jual maupun mengurangi ukurannya. Karena akan kalah bersaing dengan produk tahu lainnya. Soal bahan bakar kami sudah kerjasama dengan DKP Surabaya. Saat pengeprasan pohon daunnya untuk pupuk dana untuk ranting dan pohonnya diambil sebagai bahan bakar tahu," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
