Selama Pandemi Covid-19 Pajak Ditanggung Pemerintah, DJP Jatim II Gandeng Grab Geliatkan UMKM

author republikjatim.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
DARING - Kanwil DJP Jatim II saat acara Business Development Servive (BDS) dengan tema strategi UMKM Merespon Dampak Pandemi Covid-19 yang digelar secara daring, Selasa (22/09/2020).
DARING - Kanwil DJP Jatim II saat acara Business Development Servive (BDS) dengan tema strategi UMKM Merespon Dampak Pandemi Covid-19 yang digelar secara daring, Selasa (22/09/2020).

i

Sidoarjo (republikjatim.com) - Masa Pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap perekonomian. Bahkan banyak industri yang harus gulung tikar karena daya beli masyarakat melemah.

Selama ini, pemerintah sudah banyak mengeluarkan program bantuan untuk mengatasi masalah ekonomi ini. Tujuannya menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil.

Salah satunya dengan memberikan keringanan pajak untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Jika sebelumnya berapapun omzet UMKM harus membayar pajak 0,5 persen. Kini, UMKM tidak lagi dikenakan pajak karena sudah ditanggung pemerintah alias gratis sampai Desember 2020.

Kabid P2 Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jatim II, Takari Yoedaniawati mengatakan sektor UMKM merupakan penyokong ekonomi Indonesia. Alasannya, 71,99 persen pelaku usaha dari UMKM dengan Produk Domestik Broto (PDB) sampai 60,7 persen.

"Saat banyak industri besar yang gulung tikar, sektor UMKM justru tumbuh. Tapi persaingannya semakin ketat, karena banyak korban Pemutuhan Hubungan Kerja (PHK) yang membuka usaha. Makanya perlu strategi khusus agar jenis UMKM tetap survive," ujar Takari Yoedaniawati saat acara Business Development Servive (BDS) bertema Strategi UMKM Merespon Dampak Pandemi Covid-19 yang digelar secara daring, Selasa (22/09/2020).

Takari menjelaskan dalam kegiatan ini, Kanwil DJP Jatim II menggandeng Grab. Hal ini lantaran saat ini banyak masyarakat yang sudah banyak yang bertransaksi secara online. Karenanya, para pelaku ekonomi kerakyatan ini dapat memanfaatkan fasilitas digital itu. Seperti Grab untuk menjaga usaha UMKM tetap bertahan di masa pendemi Covid-19 ini.

"Sekarang paling gampang jualan online. Masalauhya terkadang pemilik UMKM tidak mengerti, baik syarat mendaftar atau fitur yang ada di dalam aplikasi itu. Makanya kami gandeng Grab agar dapat memasarkan usaha para pemilik UMKM itu," imbuhnya.

Saat ini, kata Takari secara nasional, pelaku UMKM yang memanfaatkan keringanan pajak baru 10 persen. Sedangkan untuk wilayah DJP Jatim II sudah 30 Persen. Makanya akan didorong kembali agar lebih memahami program itu.

"Kami akan terus mensosialisasikan ini, agar semua dapat terdata dengan baik," tegasnya.

Sementara kerjasama dengan Grab, lanjut Takari tidak hanya sebatas ini saja. Tapi masih ada tindak lanjutnya. Misalkan membangun kerjasama dengan keanggotaan di Grab Food.

"Progam lain nanti akan dicoba kerjasamakan untuk menggali potensi pajak sekaligus agar UMKM tetap survive," pungkasnya. Hel/Waw

Tag :

Berita Terbaru

Sinergi Ulama - Umara, Ahmad Muzani Sowan Gus Ali Didampingi Mimik, Ingatkan Kerukunan Jadi Kunci Utama Kemaslahatan

Sinergi Ulama - Umara, Ahmad Muzani Sowan Gus Ali Didampingi Mimik, Ingatkan Kerukunan Jadi Kunci Utama Kemaslahatan

Minggu, 19 Apr 2026 09:34 WIB

Minggu, 19 Apr 2026 09:34 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Suasana hangat dan penuh khidmat menyelimuti kediaman Pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat, KH Ali Masyhuri atau yang akrab…

Ruang Kelas SDN 1 Sidokepung Ambruk dan Kekurangan Ruang, Bupati Sidoarjo Sarankan Pakai Dana BTT dan Bangun Lantai 2

Ruang Kelas SDN 1 Sidokepung Ambruk dan Kekurangan Ruang, Bupati Sidoarjo Sarankan Pakai Dana BTT dan Bangun Lantai 2

Sabtu, 18 Apr 2026 16:15 WIB

Sabtu, 18 Apr 2026 16:15 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Subandi meninjau langsung kondisi SDN 1 Sidokepung, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Sabtu (18/04/2026). Langkah…

Kasus Jual Beli Kursi Perangkat Desa di Tulangan, Saksi Ungkap Setor Rp 720 Juta hingga Pengaturan Tempat Duduk

Kasus Jual Beli Kursi Perangkat Desa di Tulangan, Saksi Ungkap Setor Rp 720 Juta hingga Pengaturan Tempat Duduk

Sabtu, 18 Apr 2026 08:46 WIB

Sabtu, 18 Apr 2026 08:46 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Tabir gelap dugaan korupsi dalam rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, kian terang benderang. Dalam sidang…

Perkuat dan Kembangkan Ekonomi Kerakyatan, PERBAMIDA Bidik Sinergi Strategis BPR dan Pemda di Rakernas 2026

Perkuat dan Kembangkan Ekonomi Kerakyatan, PERBAMIDA Bidik Sinergi Strategis BPR dan Pemda di Rakernas 2026

Jumat, 17 Apr 2026 18:20 WIB

Jumat, 17 Apr 2026 18:20 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Aston Hotel Sidoarjo menjadi saksi momentum penting kebangkitan ekonomi daerah. Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Milik…

Tingginya Anak Tidak Sekolah dan Buruknya Infrastruktur, Masuk 29 Poin Rekomendasi Dewan di LKPj Bupati Sidoarjo

Tingginya Anak Tidak Sekolah dan Buruknya Infrastruktur, Masuk 29 Poin Rekomendasi Dewan di LKPj Bupati Sidoarjo

Jumat, 17 Apr 2026 08:03 WIB

Jumat, 17 Apr 2026 08:03 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar sidang paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan…

Dukung Sensus Ekonomi 2026, Bupati Sidoarjo Dorong Partisi Aktif Masyarakat Hingga Para Pelaku Usaha

Dukung Sensus Ekonomi 2026, Bupati Sidoarjo Dorong Partisi Aktif Masyarakat Hingga Para Pelaku Usaha

Kamis, 16 Apr 2026 19:21 WIB

Kamis, 16 Apr 2026 19:21 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemkab Sidoarjo siap mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2026…