Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemkab Sidoarjo terus berkomitmen menjaga ketahanan pangan dan meringankan beban ekonomi masyarakatnya. Kamis (18/06/2026), Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana bersama Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo, Sriatun Subandi turun langsung ke lapangan untuk menyalurkan bantuan pangan kepada 2.052 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di dua kecamatan. Penyaluran bantuan berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter ini berjalan kondusif.
Wabup Sidoarjo, Mimik Idayana memimpin pembagian di wilayah Kecamatan Tanggulangin, tepatnya di Desa Kalisampurno (555 penerima) dan Desa Ganggangpanjang (485 penerima). Di saat yang sama, Ketua TP PKK Sriatun Subandi menyisir wilayah Kecamatan Prambon, yaitu di Desa Watutulis (604 penerima) dan Desa Temu (408 penerima).
Sinergi kuat terlihat dalam agenda ini dengan hadirnya jajaran Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Bulog Cabang Sidoarjo, Kapolsek, Danramil serta jajaran Forkopimka setempat yang turut mengawal jalannya pendistribusian agar tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Wabup Sidoarjo, Mimik Idayana mengatakan program intervensi pangan yang bekerja sama dengan Bulog ini harus benar-benar memberikan manfaat optimal secara kualitas. Ia meminta warga tidak ragu melapor jika menemukan komoditas yang tidak layak.
"Kalau nanti ada beras yang diterima kondisinya tidak layak konsumsi, misalnya karena kurang kering sehingga warnanya menguning atau terdapat kerusakan lainnya, segera laporkan melalui pemerintah desa agar bisa ditukar," pinta Mimik Idayana di hadapan warga.
Hingga saat ini, pihak Pemkab mencatat belum ada laporan mengenai kualitas beras yang buruk. Wabup Mimik juga memberikan pesan mendalam agar bantuan ini, murni digunakan untuk konsumsi rumah tangga demi pemenuhan gizi keluarga.
"Beras ini untuk dikonsumsi sendiri bersama keluarga. Manfaatkan dengan baik dan jangan dijual kembali. Ini wujud nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat," imbuhnya.
Senada dengan Wabup, Ketua TP PKK Sidoarjo, Sriatun Subandi mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya memanfaatkan paket pangan ini dengan bijak. Ia juga memberikan edukasi dan meluruskan persepsi di masyarakat soal akurasi data penerima bantuan agar tidak memicu kecemburuan sosial.
Sriatun memastikan seluruh data penerima bersumber langsung dari pemerintah pusat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga prosesnya objektif dan transparan.
"Data penerima ini berasal dari pusat, bukan dari kabupaten maupun desa. Jadi sudah sesuai dengan data yang ada di DTKS. Kalau ada masyarakat yang belum menerima, bukan karena tidak diperhatikan, tetapi memang berdasarkan data yang ditetapkan (pusat)," kata Sriatun memungkasi penjelasannya.
Sementara melalui program stimulus pangan ini, Pemkab Sidoarjo berharap dapat menjaga stabilitas pangan di tingkat keluarga sekaligus menjadi bantalan ekonomi yang efektif bagi warga yang membutuhkan. Ary/Waw
Editor : Redaksi
