Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Sidoarjo mulai merasakan manfaatkan pajak. Salah satunya, Divenka Food milik Lenni Kristiana di Perum Griya Candi Pratama, Desa Durungbedug, Kecamatan Candi, Sidoarjo.
Usaha makanan dan jananan ini, merasakan manfaatkan setelah mengantongi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini, lantaran sebelumnya UMKM ini hanya mampu melayani perorangan dan pihak swasta, kali ini bisa melayani permintaan (order) untuk mengembangkan usahanya. Karena itu, setelah mengantongi NPWP permintaan dari pemerintah mulai dapat dilayani.
"Dulu kalau belum mengantongi NPWP, kami hanya melayani permintaan perorangan dan pihak swasta. Tapi, sekarang onder dari pemerintahan, mulai kelurahan, kecamatan, dinas hingga Pemkab Sidoarjo juga bisa kami layani," terang UMKM Divenka Food, Ny Lenni Kristiana kepada republikjatim.com, Jumat (29/11/2019).
Lenni yang kini masuk dalam UMKM Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Kanwil DJP Jatim II ini menilai UMKM harus berkembang pesat. Hal ini lantaran UMKM mampu bertahan saat situasi perekonomian memburuk.
"Terbukti UMKM mampu menopang perekonomian nasional saat terjadi krisis moneter. Karenanya pemerintah pusat, propinsi maupun pemerintah daerah harus memperhatikan modal para pemilik UMKM agar bisa berkembang dari usaha mikro menjadi usaha kecil dan dari kecil menjadi menengah," pintahnya.
Saat ini, kata Lenni dalam membuka usahanya itu dirinya hanya bermodal Rp 5 juta. Namun, kini dirinya mampu memproduksi kue risoles 500 biji atau seberat 25 kilogram. Saat ini usahanya butuh suntikan modal untuk memperbesar produksi dan memenuhi pesanan pelanggan yang mulai berkembang dari melayani perorangan dan swasta, kini bisa melayani order dari pemerintahan.
"Kalau tak memiliki NPWP, jelas kami hanya mengandalkan order dari perorangan dan swasta. Tapi, sekarang bisa melayani order pemerintahan. Kalau tanpa NPWP, kami tak bisa melayani order dari pemerintahan itu. Jadi memang berkembang tapi belum besar," tegasnya.
Lenni mengaku dari modal Rp 5 juta itu, sekarang usahanya yang berjalan hampir 1,5 tahun sudah ada modal usaha hingga sekitar Rp 25 juta sampai Rp 30 juta. Selain itu, juga sudah mengantongi berbagai izin. Diantaranya mulai izin usaha, BPOM maupun izin PRT.
"Kami pun ingin modal itu bisa digunakan beli mesin press pengedap udara (vacuum sealer) yang harganya Rp 15 juta sampai Rp 20 juta per unit. Tapi belum bisa membeli karena modal harus diputar untuk produksi setiap hari memenuhi permintaan konsumen," ungkapnya.
Saat ini, Lenni mengaku bakal membidik bantuan pinjaman modal dari Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini untuk mendukung pengembangan usahanya itu.
"Masalahnya KUR bunganya masih cukup besar yakni 6 persen dari nilai pinjaman. Kalau bunganya bisa diturunkan mencapai 2 sampai 3 persen, kami yakin banyak pelaku usaha yang mengambil pinjaman KUR itu," pintahnya.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkab Sidoarjo, M Ainur Rahman mengaku dana KUR tersedia berupa dana bergulir Rp 8,7 miliar. Dari angka itu, yang terserap baru 37 persen atau sekitar Rp 3,3 miliar. Artinya, dana Rp 5,4 miliar masih belum terserap.
"Agar dana bantuan bergulir itu terserap maksimal kami akan mempermudah syarat pinjaman. Apalagi pinjamannya tanpa agunan. Selain itu, dana bergulir itu akan disosialisasikan ke program 1.000 wirausahawan (pengusaha) baru. Seperti kami ajak workshop 100 pelaku usaha mikro di Favehotel Sidoarjo pekan kemarin. Isinya membahas target, segmen pasar dan posisi perkembangan usaha mikro," papar mantan Camat Sukodono yang kini juga menjabat Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Sidoarjo ini.
Sementara Kabid P2Humas Kanwil DJP Jatim II, Nyoman Ayu Ningsih menegaskan hingga Nopember 2019 ini target perolehan pajak Kanwil DJP Jatim II tercapai 72,5 persen dari target Tahun 2019 mencapai Rp 23,4 triliun. Pemenuhan target pajak itu lebih besar dari perolehan target pajak nasional yang baru tercapai 69 persen.
"Kami berharap sisa waktu sebulan lebih ini banyak Wajib Pajak (WP) memenuhi kewajibannya. Kami yakin banyak WP yang membayar pajak di akhir tahun mendatang. Selian itu, kami bekerjasama dengan sejumlah lembaga agar target itu terpenuhi. Misalnya kerjasama dengan Bea Cukai atau Pemda dan lain-lainnya," tandasnya. Waw/Hel
Editor : Redaksi
