Sidoarjo (republikjatim.com) - Wacana penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu respons keras dari parlemen Sidoarjo. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih mengaku siap pasang badan dan menolak keras jika program stimulan gizi dari pemerintah pusat itu, dihentikan.
Menurut Nasih, program MBG menjadi kebijakan yang bersentuhan langsung dengan urat nadi perekonomian dan kesehatan masyarakat kecil. Karena itu, tidak ada alasan logis untuk menyetopnya (memberhentikannya).
"Program MBG ini tidak boleh dihentikan! Kami di DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan tegas mendukung keberlangsungan program ini. Karena manfaatnya dirasakan langsung masyarakat kita," ujar Abdillah Nasih dengan nada tegas di atas sound system pendemo didampingi Wabup Sidoarjo Mimik Idayana.
Bukan tanpa alasan, DPRD Sidoarjo bersikap vokal. Cak Nasih membeberkan ruang kerjanya belakangan ini dibanjiri aspirasi dari para orang tua yang merasa cemas dengan isu penutupan program tersebut.
"Bagi banyak keluarga di Sidoarjo, MBG bukan sekadar bantuan makanan saja, melainkan penyelamat dapur di tengah situasi ekonomi saat ini. MBG ini juga program baik bagus jangan dinodai dengan hal-hal yang tidak baik. Program ini, harus tetap dikawal untuk evaluasi biar tepat sasaran dan menunya yang bagus-bagus," ungkapnya.
Ada dua dampak krusial yang dirasakan langsung masyarakat secara langsung. Diantaranya sektor ekonomi yakni secara signifikan meringankan beban pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Kemudian sektor kesehatan yakni dengan menjamin anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang layak dan rutin demi mencegah stunting.
"Banyak orang tua yang menyampaikan langsung kepada kami betapa berartinya program ini. Anak-anak mereka kini mendapatkan makanan bergizi secara rutin. Ini sangat membantu meringankan pengeluaran rumah tangga," tegasnya.
Tidak hanya itu, politisi senior PKB ini juga menilai program MBG wujud nyata kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Alih-alih dihentikan, politisi Sidoarjo ini justru menuntut pemerintah pusat untuk mengevaluasi dan memperluas jangkauan program ini.
"Kami meminta agar program ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga terus ditingkatkan cakupannya. Harapannya, agar semakin banyak anak-anak di Kabupaten Sidoarjo yang merasakan manfaatnya," tandas Cak Nasih.
Sementara DPRD Kabupaten Sidoarjo menyatakan siap pasang badan dan menjadi jembatan diplomasi untuk mengetuk pintu pemerintah pusat itu.
"Kami juga memastikan hak-hak generasi penerus bangsa di Sidoarjo tidak terpangkas dinamika kebijakan pemerintah pusat ini," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
