Sidoarjo (republikjatim.com) - Penyelidikan terkait dugaan alih fungsi Tanah Kas Desa (TKD) Damarsi, Kecamatan Buduran, Sidoarjo menjadi bangunan kos-kosan elite terus bergulir. Terbaru, sejumlah warga dan Tokoh Masyarakat (Tomas) Damarsi memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo untuk memberikan keterangan tambahan dan keterangan detail soal alih fungsi TKD seluas 3.500 meter persegi itu.
Pemeriksaan kali ini difokuskan pada pengumpulan informasi mendalam mengenai status dan kronologi pemanfaatan lahan TKD itu. Sifatnya masih dalam pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dan pengumpulan bahan data (Puldata).
Salah satu perwakilan warga, Musolin mengatakan kehadirannya bersama beberapa perwakilan warga lainnya di Kejeri Sidoarjo. Hal itu, untuk menjawab beberapa pertanyaan penyidik Kejari Sidoarjo mengenai detail persoalan dari awal hingga kondisi TKD Damarsi saat ini.
"Selama ini, tim penyidik (Kejari) yang dikomandoi Pak Guru, belum memiliki informasi komprehensif mengenai sejarah dan asal muasal TKD Damarsi itu. Makanya tadi kami sampaikan informasinya secara detail dan gamblang bersamaan bukti administrasinya," ujar Musolin kepada republikjatim.com, Kamis (19/02/2026) usai memberi keterangan di Kejari Sidoarjo.
Dalam menjawab beberapa pertanyaan itu, Musolin juga dibantu beberapa warga lainnya. Diantaranya Alsuari, Farid Effendi dan Sujak. Mereka juga turut memberikan keterangan detail untuk melengkapi semua laporan ke tim penyidik Kejari Sidoarjo itu.
"Fokus pertanyaan dan materinya masih soal TKD seluas 3.500 meter persegi itu. Termasuk soal bangunan di atas lahan TKD yang telah berdiri 15 unit kos-kosan. Kami menganggap pemeriksaan kali ini belum menyentuh rincian harga per unit bangunan kos-kosan. Tapi, masih fokus pada substansi penguasaan lahan TKD-nya," ungkapnya.
Musolin mengakui saat ini, warga terus menunggu hasil kajian tim Penyidik Kejari Sidoarjo soal perkembangan penyelidikan TKD Damarsi itu. Apalagi, warga sudah memberikan keterangan secara detail dan rinci. Bahkan, warga menyatakan telah membeberkan fakta-fakta di lapangan secara transparan.
"Saat ini, warga Desa Damarsi diminta untuk bersabar menunggu hasil kajian hukum yang sedang dilakukan tim jaksa. Karena kami juga sudah menjelaskan semuanya secara detail bersama Pak Alsuari dan Pak Farid. Kami diminta bersabar menunggu hasil kajian yang dilaksanakan tim penyidik kejaksaan," tandas Alsuari sembari menyebutkan ada 1 unit pembeli kos-kosan seharga Rp 120 juta dibayar dengan cara mengangsur langsung ke pengembang.
Kasus ini menarik perhatian publik lantaran adanya dugaan penyimpangan prosedur dalam pemanfaatan aset desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas akan tetapi justru dikuasai oleh pengembang perumahan. Bahkan, kini justru berubah menjadi bisnis properti pribadi yang dikuasai PT Sampurna Indo Raya itu.
Sementara tim Inteligen Kejari Sidoarjo, Guru S menegaskan pemanggilan warga dan Tomas Damarsi untuk memastikan proses beralih fungsinya TKD itu sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Saat ini, prosesnya masih dalam tahap Pulbaket dan Puldata.
"Masih sebatas mengumpulkan keterangan dan data. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kami akan ke lapangan untuk melihat kondisi terkini di lahan TKD itu," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
