Sidoarjo (republikjatim.com) - Sebanyak dua penghargaan sekaligus diraih Kabupaten Sidoarjo dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. Penghargaan itu berupa TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Kabupaten Terbaik 3 Wilayah Jawa - Bali dan penghargaan Program Unggulan Terbaik 3 kategori Umum.
Untuk penghargaan TP2DD diberikan karena Pemkab Sidoarjo dinilai memiliki kinerja dan komitmen yang tinggi terhadap Digitalisasi Penerimaan dan Belanja Daerah. Sedangkan penghargaan program unggulan terbaik diberikan untuk aplikasi My Retribusi yang dinilai mampu menjadi solusi dalam mentransformasikan penerimaan tunai retribusi menjadi non tunai dan pemantauan penerimaan retribusi secara real time.
Kedua penghargaan itu, diterima Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Sidoarjo, Muhammad Makhmud pada Rapat Koordinasi Pusat - Daerah (Rakorpusda) P2DD Tahun 2025 di Hotel Kempinski Jakarta, Senin (01/12/2025). Sebelumnya, TP2DD Kabupaten Sidoarjo juga mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jatim sebagai TP2DD Kabupaten dengan realisasi Kartu Kredit Indonesia Tertinggi Tahun 2025.
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Sidoarjo, Muhammad Makhmud mengatakan Pemkab Sidoarjo terus mendorong percepatan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Bahkan, implementasi ETPD diperkuat dengan dibentuknya TP2DD Kabupaten Sidoarjo berdasarkan SK Bupati Sidoarjo Nomor 188/330/438.1.1.3/2021.
"ETPD menjadi bentuk upaya dari pemerintah untuk memberikan kemudahan pelayanan dalam melakukan pembayaran pada aspek pendapatan dan belanja pemerintah sebagai wujud dari transformasi transaksi secara tunai menjadi non tunai," ujar Muhammad Makhmud usai menerima penghargaan.
Selain itu, Makhmud menyampaikan indeks ETPD Kabupaten Sidoarjo terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada semester satu tahun 2022 kemarin sebesar 96,8 perden meningkat menjadi 98,3 persen pada semester dua di tahun yang sama. Tren itu, terus meningkat pada semester satu tahun 2023 lalu sebesar 97,5 persen dan terus naik pada semester dua 98,3 persen. Sedangkan pada semester satu Tahun 2024 telah mencapai 99,3 persen dan beranjak naik di semester dua 2024 sebesar 99,3 persen.
"ETPD ini diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, transparan serta akuntabel dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo," ungkapnya.
Makhmud menegaskan Pemerintah Pusat terus mendorong percepatan pelaksanaan ETPD di seluruh Indonesia. Setiap tahunnya, Pemerintah Pusat bakal menilai percepatan pelaksanaan ETPD yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.
"Penilaian dilakukan pada tiga aspek. Pertama pada proses percepatan pelaksanaan ETPD dengan bobot 20 persen yang mencakup High Level Meeting TP2DD, capacity building dan literasi masyarakat terhadap pembayaran non tunai. Kedua pada output berbobot 50 persen dengan penilaian pencapaian indeks ETPD terakhir, capaian indeks SPBE terakhir, roadmap dan renaksi P2DD, rekomendasi/kebijakan/regulasi yang mendukung ETPD, Komitmen Pemda mendukung kebijakan P2DD.
"Ketiga, pada outcome sebesar 30 persen yang dapat dilihat pada penerimaan pajak non tunai, penerimaan retribusi non tunai serta presentase belanja daerah non tunai.
Untuk percepatan pelaksanaan ETPD di seluruh Indonesia, Pemerintah Pusat melalui Kemenko Perekonomian RI, Kementerian Komdigi RI, Kemendagri dan Bank Indonesia setiap tahunnya mengadakan TP2DD Championship untuk menilai TP2DD Kabupaten Kota dan Provinsi. Termasuk, kategori BPD terbaik beserta program-program unggulan TP2DD untuk mendorong percepatan pelaksanaan ETPD di wilayah masing-masing," tandasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
