Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemkab Sidoarjo menggelar Job Fair Inklusif Hybrid di Gedung Serbaguna GOR Sidoarjo selama dua hari, mulai tanggal 21 sampai 22 Oktober Tahun 2025. Terdapat sepuluh perusahaan di Kabupaten Sidoarjo yang ikut dalam job fair itu. Total mereka menyediakan 108 lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
Dihari pertama pelaksanaannya terdapat 150 orang penyandang disabilitas yang ikut dalam bursa kerja terbuka itu. Mereka mendaftarkan diri pada akun siap kerja milik Pemkab Sidoarjo di akun https://siapkerja.sidoarjokab.go.id/. Mereka mengajukan lamaran pekerjaannya. Di akun itu, juga mereka dapat memilih lowongan pekerjaan yang disediakan berbagai perusahaan.
Job Fair Inklusif Hybrid itu dibuka Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Sidoarjo, Ainun Amalia mewakili Bupati Sidoarjo Subandi, Selasa (21/10/2025). Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasih turut hadir dalam kegiatan itu.
Kepala Disnaker Pemkab Sidoarjo, Ainun Amalia mengatakan Job Fair Inklusif Hybrid menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam kesetaraan dan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, tidak sedikit penyandang disabilitas mampu membuktikan dirinya dengan kesuksesan. Mereka mampu berprestasi dan berkontribusi secara signifikan di berbagai bidang.
"Termasuk, di dalam dunia kerja yang penuh dengan persaingan. Kita percaya setiap individu termasuk teman-teman penyandang disabilitas memiliki potensi, semangat dan kemampuan yang luar biasa untuk berkontribusi dalam dunia kerja," ujar Ainun Amalia.
Selain itu, Ainun mengungkapkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menjadi isu yang sangat krusial. Berdasarkan data BPS, angkat TPT di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan 1,56 persen. Dari 8,05 persen di Tahun 2023 menjadi 6,49 di Tahun 2024. Tahun 2025 ini Pemkab Sidoarjo menargetkan angka TPT di Kabupaten Sidoarjo menjadi 5,40 persen.
"Meski angka itu menunjukkan perbaikan, tapi terdapat kesenjangan keterampilan antara kebutuhan industri dengan kompetensi angkatan kerja lokal," ungkapnya.
Bagi Ainun, pekerja informal dan keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas juga masih menjadi isu saat ini. Sebagain besar penyandang disabilitas daerah masih bekerja di sektor informal atau bergabung pada usaha kecil keluarga. Keterbatasan fasilitas publik dan sarana kerja yang ramah disabilitas serta masih adanya stigma sosial menjadi penghambat utama penyelesaiannya.
"Hal ini menunjukkan kelompok rentan belum sepenuhnya mendapatkan akses yang setara. Karena itu, tantangan bersama kita hari ini menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, ramah dan adaptif agar potensi mereka dapat berkembang secara maksimal," tegasnya.
Menurut Ainun yang juga mantan Camat Prambon ini, perlu disusun kebijakan strategis berupa road map pasar kerja yang mengarusutamakan inklusifitas, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan diskriminasi serta penyediaan fasilitas ramah disabilitas ditempat kerja. Hal itu, akan menjadi landasan penting bagi Kabupaten Sidoarjo untuk mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang berkeadilan, produktif dan berkelanjutan.
"Implementasi kebijakan strategis itu, menuntut pembagian peran yang jelas. Pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator, dunia usaha dan industri sebagai penyerap tenaga kerja inklusif, komunitas disabilitas sebagai mitra advokasi dan pendamping serta perguruan tinggi sebagai penyedia riset, inovasi dan pelatihan vokasi. Kolaborasi multi pihak ini, diharapkan mampu menutup kesenjangan keterampilan atau skill gap serta memperluas akses kerja bagi kelompok rentan dan memperkuat daya saing ekonomi daerah," paparnya.
Ainun berharap kegiatan seperti ini menjadi momentum awal dari kolaborasi berkelanjutan dalam membangun dunia kerja yang adil, inklusif dan berkeadilan sosial bagi semua. Selain itu, akan mendorong kesempatan kerja setara, mengurangi diskriminasi serta memperbaiki aksesibilitas fasilitas kerja.
"Kita juga berharap Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi contoh daerah yang progresif dalam mengintegrasikan prinsip inklusifitas dalam pembangunan daerah," jelasnya.
Sementara Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menegaskan Job Fair Inklusif menjadi kegiatan yang luar biasa. Kegiatan yang baru pertama dilakukan itu merupakan bentuk perhatian Pemkab Sidoarjo terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas.
"Alhamdulillah, kami (DPRD) juga di akhir Tahun 2024 kemarin memberikan kado manis kepada sahabat-sahabat kita dengan diterbitkannya Perda tentang Penghormatan dan Perlindungan Disabilitas dalm Perda Nomor 11 Tahun 2024," ungkap Abdillah Nasih yang juga menjabat Ketua DPC PKB Sidoarjo ini.
Menurutnya, penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak yang sama sebagai warga negara. Mereka juga harus mendapatkan penghormatan dan perlindungan. Ia juga yakin setiap manusia terlahir dengan kelebihannya masing-masing. Karena itu, tidak pantas terbesit sikap membeda-bedakan para penyandang disabilitas di Sidoarjo.
"Untuk itu, kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada perusahaan - perusahaan yang hari ini memberikan partisipasinya, membuka lowongan pekerjaan bagi sahabat-sahabat kita penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai keahliannya," tandas politisi PKB asal Kecamatan Waru ini.
Cak Nasih berharap semakin banyak perusahaan di Sidoarjo yang juga menyediakan lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Ia yakin perusahaan - perusahaan seperti itu, bukan hanya mendapatkan tenaga kerja yang diinginkan saja. Akan tetapi, juga mendapatkan berkah bagi perusahaan yang telah menerima penyandang disabilitas.
"Semoga job fair inklusif ini tidak hanya diselenggarakan tahun ini saja. Kami juga akan berkomitmen Tahun 2026 nanti, job fair khusus bagi penyandang disabilitas ini harus diperbanyak. Kalau perlu bukan hanya untuk job fair saja, tetapi juga untuk pelatihan-pelatihannya kepada mereka para penyandang disabilitas," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
