Sidoarjo (republikjatim.com) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sidoarjo menggelar acara Dialog dan Penyerapan Aspirasi Publik di Rumah Makan Tji Poek DW Sidoarjo, Minggu (28/09/2025). Kegiatan ini, selain DPC dan Fraksi PKB DPRD Sidoarjo ingin melibatkan langsung dalam perencanaan pembangunan Tahun 2026 di Kabupaten Sidoarjo, juga sekaligus agar perencaan pembangunan tidak hanya diketahui kalangan eksekutif (Pemkab) dan legislatif (DPRD) Sidoarjo saja.
Dalam kegiatan itu, tidak hanya dihadiri Ketua DPC PKB Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih dan jajarannya saja. Akan tetapi juga dihadiri Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Sidoarjo,
KH Athoillah.
Selain itu, juga dihadiri sekitar 12 dari 15 anggota Fraksi PKB DPRD Sidoarjo yang secara bergantian menjawab seluruh pertanyaan Tokoh Masyarakat (Tomas), Tokoh Agama (Tomas), tokoh pemuda, pedagang pasar, PKL maupun kalangan mahasiswa dan akademisi secara bergantian.
Dalam acara yang berlangsung hampir tiga jam itu, terdapat beberapa rekomendasi untuk para pengurus serta pimpinan dan anggota Fraksi PKB DPRD Sidoarjo. Diantaranya soal pengelolaan pasar tradisional dan pasar berstandar nasional atau Standar Nasional Indonesia (SNI), jalan rusak penanganannya lamban, tidak pernah ada solusi penanganan banjir, tingginya angka putus sekolah hingga mencapai lebih dari 7.000 anak hingga tinggal di jalanan dan memenuhi sejumlah lampu merah (traffic light) di Sidoarjo.
Tidak hanya itu saja, para perwakilan Tomas, Toga, akademisi, mahasiswa dan perwakilan pemuda ini juga memberikan masukan soal antrean panjang pengurusan KTP di Mall Pelayanan Publik (MPP). Selain itu, juga membahas soal tunjangan operator sekolah terutama bagi sekolah swasta, hingga soal tidak pernah jelasnya masalah keuangan hasil Cooporate Social Responsibility (CSR). Padahal, Sidoarjo merupakan kota industri hingga soal revisi sejumlah pernah soal pungutan kios dan stan pasar serta soal penanganan Liponsos Sidoarjo yang sudah dalam kondisi sarana dan prasarana (Sarpras)-nya tidak layak pakai lagi.
"Kami ingin semakin dekat dengan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan para stakeholder yang ada di Sidoarjo. Harapannya, melalui kegiatan ini, agar mengerti peran dan fungsi kepartaian dan ke-fraksi-an. Apalagi, saat ini memasuki proses pembahasan pembangunan dan kebijakan APBD Tahun 2026. Kami tidak ingin, perencanaan dan pembahasan APBD Tahun 2026 ini hanya diugemi atau diketahui kalangan eksekutif dan legislatif saja," ujar Ketua DPC PKB Sidoarjo, Abdillah Nasih kepada republikjatim.com, Minggu (28/09/2025) usai acara Dialog dan Penyerapan Aspirasi Publik di Rumah Makan Tji Poek DW Sidoarjo.
Padahal, lanjut politisi senior PKB Sidoarjo yang akrab disapa Cak Nasih ini, masyarakat punya hak memberikan masukan, kritikan dan evaluasi serta berbagai macam pertimbangan soal arah pembangunan Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2026 mendatang. Karena itu, dalam acara Dialog dan Penyerapan Aspirasi Publik itu, DPD dan Fraksi PKB DPRD Sidoarjo mengajak seluruh perwakilan elemen masyarakat terlibat dalam kegiatan itu.
"Karena pada prinsipnya kegiatan ini, kami meminta masukan soal arah perencanaan dan kebijakan pembangunan Tahun 2026 mendatang. Termasuk, kita juga ingin tahu masukannya apa saja. Karena proses kebijakan tidak sertamerta sesuai dengan kondisi kekinian yang terjadi di lapangan saat ini," ungkap Cak Nasih yang dikenal sebagai politisi asal Dapil VI wilayah Kecamatan Waru dan Kecamatan Gedangan ini.
Nasih menyebutkan misalnya soal adanya beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang perlu direvisi lantaran dianggap sudah kadaluarsa. Selain itu, Perda itu dinilai sudah tidak berpihak ke masyarakat Sidoarjo. Diantaranya soal masukan Perda Pesantren, Perda Warung Modern, Perda Kemiskinan dan Perda Pasar. Kemudian ada Raperda Perlindungan Ketenagakerjaan
Raperda UKM dan Pariwisata, Raperda Keamanan dan Ketertiban Umum serta evaluasi soal Perda Penanganan Sampah, Raperda Mulok (Muatan Lokal) dan soal Raperda Guru.
"Semua masukkan itu, akan kita kawal dan tentunya juga akan disesuaikan dengan anggarannya sebelum diputuskan menjadi sebuah kebijakan. Nah, dengan adanya serap aspirasi ini, kami juga ingin masukan dan evaluasi mana saja kebijakan yang harus diganti, dimunculkan sebagai kebijakan inisiatif DPC PKB atau Fraksi PKB atau bahkan harus diganti serta menjadi kebijakan yang dimunculkan dalam Perda Inisiatif PKB," tegasnya.
Yang jelas, saat ini lanjut Cak Nasih DPC dan Fraksi PKB Sidoarjo berkeinginan saat proses pembangunan semakin dekat dan bersama-sama masyarakat menyusun rancangan pembangunan itu. Harapannya, agar bisa bersama-sama serta melibatkan masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
"Kegiatan ini merupakan kebijakan pertama DPC PKB Sidoarjo. Walaupun di kalangan anggota baik saat jaring aspirasi maupun saat reses sudah melakukan hal yang sama. Tetapi, kegiatan ini kita coba budayakan. Jadi setiap kali ada pembahasan dan perencaan pembangunan terkait APBD Sidoarjo maupun soal Propemperda langsung dimotori DPC PKB untuk menampung aspirasi dan menggandeng warga Sidoarjo," pungkas Cak Nasih. Ary/Waw
Editor : Redaksi
