Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Sidoarjo langsung menyampaikan warning (peringatan) bagi 3.843 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu saat Apel Akbar di Lapangan Parkir Timur GOR Delta, Sidoarjo, Jumat (22/08/2025). Ini menyusul, di sela-sela Apel Akbar yang juga diisi dengan kegiatan senam dan kerja bakti bersama - sama itu, terdapat sejumlah PPPK yang berkelompok (bergerombol) di pojok-pojokan dan sebagian juga bersantai-santi menikmati kopinya di sejumlah warung.
Padahal Bupati Sidoarjo, Subandi beserta jajarannya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya juga belum meninggalkan lokasi dan acara belum selesai secara keseluruhan.
Kondisi itu, mengisyaratkan itikad tidak baik dari para pegawai yang baru saja diangkat dan Surat Keputusan (SK)-nya masih dalam proses penerbitan itu. Apalagi, dalam Apel Akbar yang dipimpin Bupati Sidoarjo, Subandi itu juga dihadiri sejumlah anggota Forkopimda Sidoarjo diantaranya Dandim 0816 Sidoarjo.
Selain itu, acara juga dihadiri Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H Rizza Ali Faizin dan anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, H Deny Heryanto. Bahkan acara juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Dr Fenny Apridawati serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dam 18 Camat. Termasuk juga dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Pemkab Sidoarjo, Budi Basuki.
"Peringatan itu langsung kami sampaikan karena saat Apel Akbar kemarin itu, ada sedikit kejadian yang mengecewakan. Acara belum selesai mala sebagian pegawai yang baru diangkat ini mala banyak yang mojok dan sebagian lagi cangkruk sambil menikmati kopinya. Sikap itu dinilai Bu Sekda Sidoarjo sebagai pegawai yang beler-beler dan mbalelo," ujar Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H Rizza Ali Faizin kepada republikjatim.com, Senin (25/08/2025).
Bagi politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, sikap para pegawai yang dinilai beler itu sangat tidak menghargai perjuangan dari Pemkab dan DPRD Sidoarjo yang berupaya maksimal agar mereka tidak diberhentikan dari tugasnya atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Akan tetapi mala diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
"Karena pada prinsipnya PPPK Paruh Waktu ini, sebenarnya tidak sama dengan PPPK Penuh. Karena PPPK Paruh Waktu dituntut untuk bekerja lebih ketat dengan mengutamakan disiplin dan etos kerja yang lebih tinggi. Karena itu, kami minta kedisiplinan dan etos kerjanya ditingkatkan saat Apel Akbar itu. Bahkan kami mengingatkan jangan sampai memberi contoh yang tidak baik bagi pegawai lainnya," pinta politisi muda PKB asal Dapil III Kecamatan Wonoayu, Tulangan, Prambon dan Kecamatan Krembung ini.
Politisi yang juga sempat sukses menjadi Ketua GP Ansor Kabupaten Sidoarjo ini, tidak menginginkan saat SK PPPK Paruh Waktu sudah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui BKD Pemkab Sidoarjo mala kinerjanya melempem dan tidak baik. Atau bahkan bekerja tanpa kedisiplinan dan tidak beretos kerja maksimal atau bekerja ala kadarnya atau sak karepe D
dewe.
"Karena semua kinerja PPPK Paruh Waktu itu sebenarnya bakal dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan melalui assasment. Evaluasi dilakukan oleh setiap pimpinan OPD maupun para Camat di lokasi kerja masing-masing PPPK. Kalau kinerjanya baik maka hasilnya bagus dan kalau kurang baik maka dievaluasi dan kelulusannya ada di masing-masing Kepala OPD," tegas politisi muda asal Kecamatan Tulangan yang kini menjabat KASATKORWIL BANSER Jawa Timur ini.
Sedangkan ditanya soal penganggaran saat pengangkatan ribuan PPPK Paruh Waktu itu, Ketua Komisi A yang juga sekaligus peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2024 ini, tidak ada permasalahan krusial. Alasannya, semua sudah dikaji dan dikonsultasikan secara maksimal.
"Soal anggaran untuk belanja pegawai usai pengangkatan ribuan PPPK Paruh Waktu ini tidak ada masalah dan sudah klir (clear). Karena prinsipnya penganggaran di pemerintahan itu, belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen dari total seluruh anggaran yang ada. Artinya soal gaji dan penganggarannya sudah beres semua. Insyaallah soal anggarannya aman," urai Gus Reza sapaan akrab H Rizza Ali Faizin.
Hal yang sama disampaikan anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, H Deny Haryanto. Menurutnya Bupati, Sekda dan DPRD Sidoarjo sudah mendukung kesuksesan kegiatan Apel Akbar bersama ribuan PPPK Paruh Waktu yang digelar kemarin itu. Karena itu, pihaknya tidak berkeinginan ada pegawai yang menyia-nyiakan dukungan Bupati, Sekda dan DPRD Kabupaten Sidoarjo itu. Apalagi, acara Apel Akbar untuk kedisiplinan dan kerjasama antar pegawai itu, mala justru ternodai.
"Karena perjuangan hari ini untuk mengangkat ribuan PPPK Paruh Waktu tidak mudah dan jangan sampai disia-siakan. Kalau kemarin tidak tercover masuk PPPK Penuh sekarang bisa masuk PPPK Paruh Waktu kinerjanya, disiplin dan etos kerjanya harus ditingkatkan," papar Denny yang juga politisi senior Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) Kabupaten Sidoarjo ini.
Selain itu, Denny mengingatkan agar ribuan PPPK yang baru diangkat itu, bekerja dalam satu barisan untuk memajukan Kabupaten Sidoarjo. Baginya tidak boleh ada barisan lain dalam memajukan Sidoarjo agar semua bekerja dalam satu komando dibawa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.
"Mari siapkan diri kita agar bisa kerja bareng-bareng (bersama) dalam memajukan Kabupaten Sidoarjo. Sekali lagi pengangkatan menjadi pegawai ini harus kita syukuri dengan menunjukkan disiplin kerja yang baik, bertanggung jawab dan menjalan amanah pimpinan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kami minta 3.843 PPPK yang baru diangkat ini harus berkerja dengan disiplin, amanah dan bertanggung jawab," pinta politisi PKS asal Dapil VI Kecamatan Waru dan Kecamatan Gedangan ini.
Ketua DPRD Sidoarjo, H Abdillah Nasih yang beberapa hari sebelum Apel Akbar ikut rapat koordinasi (Rakor) bersama Bupati dan Sekda Sidoarjo serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo mengaku mendukung penuh kebijakan Pemkab Sidoarjo terhadap nasib tenaga Non ASN yang kemarin gagal tes masuk PPPK itu diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Menurutnya, pihak legislatif (DPRD Sidoarjo) mendukung kebijakan pengusulan pengangkatan mereka sebagai PPPK Paruh Waktu itu. Bahkan bisa segera disetujui BKN lantaran semua sudah diproses sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat.
"Kami juga akan memastikan tidak ada penghapusan (pengurangan) tenaga non-ASN di Kabupaten Sidoarjo. Semua akan tetap bekerja seperti sebelumnya.
Alhamdulillah teman-teman dari Pemkab dan DPRD kompak untuk memutuskan hal ini. Kita akan mengawal ini karena berkaitan dengan nasib ribuan warga Sidoarjo," jelas Cak Nasih yang juga menjabat Ketua DPC PKB Kabupaten Sidoarjo ini.
Sementara Bupati Sidoarjo, Subandi menegaskan Apel Akbar itu menjadi momentum penting dan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepastian status tenaga non ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo menjadi PPPK Paruh Waktu. Hal itu juga menunjukkan keseriusan Pemkab Sidoarjo memperhatikan kesejahteraan seluruh karyawan pemerintahan. Khususnya, tenaga non ASN yang sudah mengabdi selama bertahun - tahun.
"Pemkab Sidoarjo tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga non ASN yang gagal dalam seleksi PPPK sebelumnya.
Kami tidak akan membiarkan mereka yang setia mengabdi tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Mereka tetap akan bekerja di instansi masing-masing dan harus berkomitmen tinggi dalam menjalankan tugas, amanah dan profesional kerja dalam melayani masyarakat Sidoarjo," tandas Subandi di sela-sela Apel Akbar.
Bagi Subandi, sebanyak 3.843 tenaga non ASN yang termasuk dalam kategori R3 dan R4 serta telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu. Pengangkatan ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran (SE) dari BKN yang mendorong pemerintah daerah mengangkat pegawai paruh waktu, dengan mempertimbangkan data yang telah masuk ke BKN dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta kemampuan anggaran daerah.
"Sekarang masih terdapat 2.311 tenaga non ASN yang belum masuk dalam kategori R3 dan R4. Untuk sisa ribuan tenaga non ASN ini, Pemkab Sidoarjo berjanji akan mencarikan solusi alternatifnya. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pengalihan ke skema outsourcing sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang dikeluarkan BKN agar tidak ada PHK sama sekali di Pemkab Sidoarjo," janji Subandi yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo ini.
Sementara Apel Akbar yang penuh semangat ini, dilanjutkan dengan kegiatan senam bersama dan kerja bakti bersama-sama di kawasan GOR Delta Sidoarjo.
"Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempererat solidaritas dan menumbuhkan semangat gotong royong di antara para pegawai pemerintah daerah baik yang berstatus ASN maupun Non-ASN," pungkasnya. Adv/Ary/Waw
Editor : Redaksi
