Sidoarjo (republikjatim.com) - Sebanyak tujuh partai pemilik kursi di DPRD Sidoarjo membangun koalisi baru. Koalisi yang baru dibangun ini diberi nama Koalisi Sidoarjo Maju.
Uniknya, ketujuh partai ini merupakan partai-partai yang selama ini dinilai kritis memberikan masukan terhadap kinerja Bupati Sidoarjo, Subandi. Bahkan ketujuh partai dalam koalisi gemuk ini, sebelumnya ramai-ramai menolak Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2024 saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (16/07/2025) sore.
Apalagi hanya berselang satu jam setelah rapat sidang Paripurna DPRD Sidoarjo berakhir, para petinggi partai terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara serta Ketua Fraksi langsung menggelar Konferensi Pers di Kantor DPD Partai Golkar Sidoarjo, Rabu (16/07/2025) petang. Koalisi ini dikuatkan tujuh partai diantaranya Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, Nasdem, PKS dan PPP.
Selain itu, juga ada PDI Perjuangan. Meski bergabungnya partai berlambang banteng bermoncong putih dalam koalisi ini sempat memantik pertanyaan besar. Bahkan terkesan langsung balik kanan, lantaran sikap politiknya yang tidak konsisten hanya dalam hitungan jam langsung berubah.
Satu jam sebelumnya, pada sidang paripurna keputusan politik PDI Perjuangan menerima LPP APBD 2024 Bupati Sidoarjo, Subandi. Namun tanpa diduga, partai peraih 9 kursi di DPRD Sidoarjo ini langsung ikut bergabung dengan Koalisi Sidoarjo Maju hingga memperbanyak jumlah kursi dalan koalisi baru ini.
Dengan adanya koalisi baru ini, melalui berbagai manuvernya tentunya dapat menyebabkan kekuatan politik Bupati Sidoarjo semakin melemah. Apalagi, terdapat dua partai pengusung yang sebelumnya mengantarkan Bupati Sidoarjo Subandi terpilih menjadi Bupati Sidoarjo dalam Pilkada akhir 2024 kemarin. Kedua partai itu yakni Partai Gerindra dengan jumlah 9 kursi dan Partai Golkar dengan jumlah 5 kursi di DPRD Sidoarjo.
Dikonfirmasi soal keikutsertaannya PDI Perjuangan dalam koalisi ini, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto langsung memberikan jawaban klasik. Salah satunya perubahan itu lantaran politik selalu bersifat dinamis dengan melihat perkembangan dinamika politik yang ada di wilayah itu.
"Bagi kami politik itu bersifat dinamis. Perkembangan perubahannya bukan hanya per hari atau perjam bisa jadi perdetik. Keputusan kami bergabung ikut dalam koalisi ini sesuai perintah partai yang harus dijalankan tegak lurus. Perubahan sikap itu dalam politik itu juga tidak haram. Karena keputusan politik bisa berubah setiap detik," ujar Tarkit Erdianto.
Begitu pula dengan sikap politik Partai Golkar yang selama ini terkesan menjadi bumper kebijakan politik Bupati Sidoarjo, Subandi. Alasannya, dalam sidang paripurna sebelum-sebelumnya, partai berlogo pohon beringin ini selalu terkesan menjadi bumper kekuatan politik Bupati Sidoarjo. Bahkan, hubungan kedua pihak terlihat masih tetap mesra-mesra saja.
Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi yang sekaligus sebagai Juru Bicara Koalisi Sidoarjo Maju ketika dikonfirmasi menyangkal jika selama ini Partai Golkar bersikap politik sebagai bumper Bupati Sidoarjo. Bahkan menurut politisi muda Partai Golkar yang juga menjadi anggota DPRD Provinsi Jatim ini mengaku mulai awal hingga kini tetap mendukung setiap pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dan mendukung Pemerintahan Sidoarjo.
"Kami tetap mendukung pemerintahan Sidoarjo. Jangan artikan kami mendukung itu selalu menjadi bumper dan sendiko dawuh (manut) dalam setiap kebijakan. Kami tetap harus kritis ke pemerintah. Karena kritikan itu menjadi bentuk dukungan kami. Artinya. apa yang kami lakukan murni untuk perbaikan Sidoarjo ke depan agar pembangunannya lebih baik lagi," kata Adam Rusydi.
Selain itu, Adam menguraikan koalisi baru itu atas inisiatif semua pengurus dan pimpinan partai yang sudah tergabung. Bahkan koalisi gaya baru ini dibangun setelah ada komunikasi politik lintas partai yang menjadi pendukung koalisi baru di dalam percaturan politik di Sidoarjo ini.
",Koalisi ini dibangun karena ada kesamaan visi dan misi untuk perbaikan dan kemajuan pembangunan di Sidoarjo. Inilah yang mendasari terbangunnya koalisi yang didukung 7 partai ini. Koalisi ini, kami yakin bisa saja permanen dengan satu tujuan sama yakni membangun Sidoarjo lebih baik lagi," tegasnya.
Selain itu, Adam juga tidak menampik keputusan Fraksi Partai Golkar DPRD Sidoarjo menolak Raperda LPP APBD 2024 maupun membangun koalisi ini sesuai instruksi partainya. Hal ini, setelah mencermati dinamika dan perkembangan politik serta fakta pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Sidoarjo selama Tahun 2024 kemarin.
"Semua sikap politik kami ini sudah kami laporkan ke DPD Jatim hingga DPP. Koalisi ini juga kami putuskan sesuai instruksi pimpinan partai kami. Begitu pula soal keputusan kami menolak Raperda LPP APBD 2024. Hal itu, karena didasari berbagai indikasi dan fakta di lapangan yang selama ini terjadi," jelasnya.
Beberapa persoalan di lapangan yang terjadi dan belum ditangani serius oleh Bupati Sidoarjo itu, kata Adam diantaranya masalah langganan banjir yang masih terjadi di beberapa wilayah Sidoarjo mulai di Kecamatan Waru, Taman, Tanggulangin, dan Kecamatan Porong. Bahkan ada perkembangan baru daerah banjir misalnya seperti di Kecamatan Tulangan dan Kecamatan Krian.
"Begitu juga dengan masalah semakin banyaknya jalan rusak dan berlubang yang hingga kini mencapai 450 titik lebih dan bangunan sekolah SDN dan SMPN yang rusak lebih banyak dibiarkan. Itu artinya kebijakan Pemkab Sidoarjo ini tidak ada blue print maupun konsep jangka panjang berupa grand desain menangani masalah langganan banjir dan jalan rusak yang merugikan warga Sidoarjo secara ekonomi dan bisa mengancam keselamatan warga di jalan," urai Adam.
Kendati demikian, lanjut Adam penolakan persetujuan Raperda LPP APBD 2024 itu, dianggapnya tidak bakal berimplikasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Sidoarjo. Termasuk, tidak berpengaruh dengan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2025 maupun alokasi DAU dan DAK untuk menopang pembangunan berbagai sektor dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.
"Jadi semua keputusan kami ini sudah kami konsultasikan ke berbagai pihak. Penolakan Raperda LPP APBD ini tidak berimplikasi apa pun. Karena Perda itu bisa diganti dengan Perkada sesuai statemen Bupati Sidoarjo sebelumnya," tandasnya.
Sementara usai Rapat Paripurna Pandangan Akhir (PA) Fraksi-Fraksi LPP APBD Tahun 2024 di gedung DPRD Sidoarjo, Bupati Sidoarjo Subandi mengaku tidak adalah masalah dengan penolakan fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo itu.
"Penolakan itu tidak berpengaruh pada LKPJ Bupati dan tidak berpengaruh pada laporan keuangan. Karena laporan keuangan kita sudah diterima Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jatim," kilahnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
