Sidoarjo (republikjatim.com) - Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jatim menggelar Press Conference APBN KiTa Regional Jawa Timur sampai 31 Mei 2025 di Aula Lantai 4, GKN Surabaya II JL Dinoyo No 111 Surabaya. Acara ini juga diikuti para pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan di Jatim secara daring melalui Ms Teams, Jumat (20/06/2025).
Hadir memimpin Konferensi pers Kakanwil DJKN Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna yang juga sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur dan didampingi Kakanwil DJP Jawa Timur III Untung Supardi, Kakanwil DJP Jawa Timur I Samingun, serta Local Expert Prof Rudi Purwono.
Konferensi Pers ALCo APBN Regional Jawa Timur diselenggarakan setelah Konferensi Pers APBN Kita sampai 31 Mei 2025 dilaksanakan Menteri Keuangan di Jakarta tanggal 17 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi agenda dalam menjelaskan secara transparan pengelolaan APBN Regional dan Kinerja Perekonomian Jawa Timur kepada publik.
Hadir pula media lokal Surabaya di acara ini serta para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan di Jawa Timur.
Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur
Di tengah ketidakpastian dan stagnasi global, ekonomi regional Jawa Timur sampai Mei 2025 tumbuh 5,00 persen (yoy) yang didorong performa kuat sektor pertanian, kelistrikan dan gas serta konsumsi domestic dan ekspor. Jatim masih menjadi penyumbang PDB Nasional tertinggi kedua setelah DKI Jakarta.
Inflasi Jatim secara yoy pada Mei 2025 sebesar 1,22 persen, lebih rendah daripada inflasi Nasional (1,60 persen) dan terendah di pulau Jawa. Secara umum Jatim berhasil menjaga kestabilan harga dibanding rata rata nasional, khususnya kelompok pangan volatile.
Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Mei 2025 sebesar 109,38. Posisi masih di atas 100 yang menunjukan daya beli petani cukup baik dan sebagai daerah lumbung pangan Nasional, petani Jatim mampu menjaga usaha taninya berkelanjutan.
Perkembangan Realisasi APBN Regional Jawa Timur
Realisasi Belanja Negara sampai dengan Mei 2025 telah terserap Rp 47,91 triliun atau 37,89 persen dari pagu belanja negara di Jawa Timur. Kinerja belanja negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp14,03 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp33,88 triliun (40,58 persen dari target 83,49 triliun).
Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp 97,8 triliun atau 34,64 persen dari target sebesar Rp 282,65 triliun. Terdiri dari Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar 34,07 persen (Rp 94,4 triliun) dari target dan PNBP mencapai 64,11 persen (Rp 3,41 triliun ) dari target (Rp 5,3 triliun). Penerimaan Perpajakan disumbang penerimaan Ditjen Pajak sebesar Rp 46,85 triliun dan penerimaan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp 55,09 triliun (37,02 persen dari target).
Dudung Rudi Hendratna mengatakan terkait capaian APBN Regional Jawa Timur dengan fungsi shock absorber dalam menjaga perekonomian khususnya di Jawa Timur. Ada
beberapa Isu terkait penerimaan negara di Jawa Timur. Diantaranya belanja Kementerian Lembaga (K/L)
Belanja Pegawai terealisasi Rp 9,87 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang disalurkan sesuai jadwal.
"Belanja Barang terealisasi Rp 3,22 triliun yang digunakan untuk keamanan dan ketertiban nasional, pendidikan tinggi, infrastruktur konektivitas, pelayanan kesehatan, sarpras pendidikan, profesionalisme prajurit, pendidikan dasar, konsolidasi demokrasi dan layanan hukum," kata Dudung Rudi Hendratna kepada republikjatim.com, Jumat (20/06/2025).
Sedangkan Belanja Modal terealisasi Rp 874,46 miliar. Diantaranya digunakan untuk Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan, modernisasi peralatan Kesehatan, pendidikan serta peralatan internal K/L. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Pengembangan Bendungan, Danau dan Penampung Air lainnya serta Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut dan Perkeretaapian, belanja awal untuk perbaikan Gedung, rumah dinas, dan prasarana Pendidikan.
"Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp 67,52 miliar digunakan diantaranya untuk anak Yatim Piatu (YAPI), Program PKH, bantuan pendidikan dasar dan menengah, bantuan pendidikan tinggi," imbuhnya.
Transfer Ke Daerah (TKD)
Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD per 31 Mei 2025 terealisasi sebesar Rp 33,88 triliun (40,58 persen dari target). Realisasi DAU terealisasi Rp 19,7 triliun untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik/belanja aparatur. Realiasi DBH terealisasi Rp 3,86 triliun dipengaruhi perubahan periode salur dan persentase salur untuk setiap periode. Realisasi Insentif Fiskal terealisasi Rp 181,27 miliar.
Realisasi DAK Fisik sebesar Rp 14,79 miliar. Realisasi DAK Non Fisik terealisasi Rp 5,84 triliun ditopang Dana BOS, difokuskan untuk mendanai belanja pendidikan dan kesehatan dan Dana Desa terealisasi Rp 4,27 triliun dipengaruhi oleh banyaknya Pemda yang belum menyampaikan syarat salur.
"Realisasi TKD ini, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung layanan publik di daerah yang tecermin dalam APBD," tegas Dudung menjelaskan peran TKD penerimaan Pemerintah Daerah di Jawa Timur .
Program Makan Bergizi Gratis, BumDes, dan Koperasi Merah Putih (KMP)
Soal dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dudung menjelaskan di wilayah Jawa Timur per Juni 2025 sudah terbentuk 121 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Bahkan, penerima manfaat MBG ini adalah 3.139 Kelompok dengan jumlah 362.595 penerima yang terdiri dari murid sekolah mulai PAUD sampai tingkat menengah atas.
"Termasuk, Pondok Pesantren sampai dengan Sekolah Luar Biasa serta para Balita, Ibu Hamil dan Ibu Menyusui," urai Dudung merinci penerima manfaat program MBG di Jawa Timur.
Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur sangat konsen terhadap program Koperasi Merah Putih (KMP) hingga 16 Juni 2025 sebanyak 8.492 KMP telah terbentuk dari 8.494 Desa/Kelurahan di Jawa Timur dengan berbagai dukungan yang diberikan. Sedangkan Bumdes yang diharapkan nantinya dapat bersinergi dengan KMP jumlah keseluruhan adalah 6.814 BUMDesa (88 persen dari 7.721 Desa).
"Penerimaan Negara hingga Mei 2025, penerimaan pajak mencapai Rp 39,38 triliun yang didukung dari Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp 26,60 triliun (56,8 persen)," paparnya.
Sementara Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisasi sebesar Rp 55,09 triliun (37,02 persen dari target APBN). Penerimaan Cukai terealisasi sebesar Rp 52,41 triliun (36,8 persen dari target) tumbuh 9,3 persen (yoy) dipengaruhi naiknya produk rokok golongan II dan III. Penerimaan Bea Masuk Rp 2,42 triliun (38,1 persen dari target) terkontraksi 10,9 persen (yoy) dipengaruhi penurunan nilai impor dan tarif efektif.
"Penerimaan Bea Keluar Rp 270 miliar (229,9 persen dari target) tumbuh 498,3 persen (yoy) dipengaruhi tingginya referensi harga CPO dan kakao serta pertumbuhan volume ekspor produk turunan CPO," katanya.
Sementara Realisasi PNBP sampai 31 Mei 2025, tetap terjaga mencapai Rp 3,42 triliun (64,11 persen dari target) tumbuh 16,44 persen (yoy) terdiri PNBP lainnya terealisasi sebesar Rp1,75 triliun dan PNBP BLU sebesar Rp 1,67 triliun. Realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim sampai 31 Mei 2025 mencapai Rp 2,27 triliun atau 41,71 persen dari target dengan PNBP Lelang sebesar Rp 85,15 miliar atau 68,19 persen dari target Rp 124,87 miliar.
"Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp 267,54 Juta atau 174,41 persen dari target Rp 153,4 juta, Realisasi PNBP Aset Rp 66,65 miliar atau 40,36 persen dari target Rp 165,14 miliar," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
