Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemkab Sidoarjo terus berusaha meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pengelola pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di seluruh kecamatan serta seluruh desa dan kelurahan.
Tujuannya, supaya pelayanan administrasi kependudukan di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo berjalan baik. Bahkan, bisa maksimal dalam memberikan pelayanan.
Yang terbaru, upaya itu dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Pemkab Sidoarjo. Untuk meningkatkan kapasitas petugas, digelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kapasitas Pengelola Pelayanan Adminduk 2025 yang digelar di aula kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Sidoarjo.
Bimtek yang digelar mulai tanggal 16-19 Juni 2025 ini dibuka langsung Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana, Senin (16/06/2025).
Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana berharap lewat Bimtek ini integritas dan profesionalisme mereka akan meningkat. Mimik meminta petugas pengelola pelayanan Adminduk dapat melayani masyarakat dengan baik.
"Pelayanan ramah dengan senyum harus dihadirkan. Jangan sampai menampakkan wajah sinis saat melayani masyarakat. Apalagi, mempersulit warga yang ingin mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Jangan mempersulit warga Sidoarjo yang ingin mengurus administrasi kependudukan dengan alasan wifinya lemot, blangko KTP nya habis," ujar Mimik Idayana.
Mimik Idayana sendiri masih mendengar adanya laporan kualitas pelayanan dikantor kecamatan, desa dan kelurahan. Ada warga yang mengeluh saat mengurus administrasi kependudukan.
"Kami mendapat laporan itu langsung dari masyarakat. Kami berharap keluhan-keluhan warga seperti itu sudah tidak lagi terjadi," pintanya.
Untuk itu, profesionalisme petugas pengelola pelayanan Adminduk harus ditunjukkan dalam melayani masyarakat. Mimik bakal mengecek langsung pelayanan petugas Adminduk disetiap kecamatan.
"Saya nanti akan turun dan saya akan pakai masker dan kacamata," tegasnya.
Mimik Idayana meminta untuk segera melapor jika ada permasalahan seperti itu. Semisal jika blangko e-KTP yang habis. Ia akan upayakan untuk mendapatkannya dari pemerintah pusat.
"Tapi, kami meminta petugas pengelola pelayanan Adminduk tetap maksimal dalam melayani masyarakat. Sampaikan dengan baik kepada warga kalau memang ada kekosongan blangko," ungkapnya.
Sementara Mimik berharap ada sosialisasi soal kekosongan blangko kepada masyarakat. Hal ini, menurutnya penting untuk menghindari kekecewaan warga yang ingin mengurus administrasi kependudukannya.
"Kasih senyuman, sampaikan permohonan maaf kalau blangko lagi kosong. Nanti saya kasih surat atau telpon panjenengan. Nanti kalau blangko sudah datang saya telepon penjenengan. Kalau begitu enak," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
