Sidoarjo (republikjatim.com) - Sebanyak enam dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo mengambil sikap kompak. Keenam fraksi ini, meminta Bupati Sidoarjo Subandi untuk meminta maaf dan klarifikasi secara terbuka atas pernyataannya soal tugas dewan menghambur-hamburkan uang dan soal Pokok-Pokok Pikiran (Pikir) dewan rawan dengan kasus tindak pidana korupsi.
Kekompakan keenam faksi itu, disampaikan para Juru Bicara (Jubir) masing-masing fraksi dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2024 di ruang Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Selasa (10/06/2025) sore.
Keenam fraksi di DPRD Sidoarjo yang meminta Subandi minta maaf dan klarifikasi itu, diantaranya Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi PKS/PPP serta Fraksi Nasional Demokrat (gabungan Partai Nasdem dan Partai Demokrat). Sedangkan satu fraksi yang tidak terusik dengan ucapan Bupati Sidoarjo Subandi yang memicu kegaduhan politik di Sidoarjo itu, hanya Fraksi Partai Golkar sebagai salah satu partai pendukung dan pengusung Bupati Sidoarjo Subandi dalam Pilkada akhir 2024 kemarin.
Sontak rapat paripurna yang biasanya landai-landai dan tenang, sempat dipenuhi tepuk tangan dan pujian usai para Jubir Fraksi membacakan PU masing-masing fraksi. Bahkan, saat salah satu fraksi tidak terusik dengan cemoohan Bupati Sidoarjo yang baru menjabat resmi beberapa bulan ini, justru disoraki para peserta Rapat Paripurna beserta para undangan yang hadir di ruang Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo lantai dua itu.
Tidak tanggung-tanggung seluruh fraksi meminta Bupati Sidoarjo, Subandi secara tegas dan sadar meminta maaf dan klarifikasi kepada seluruh anggota dan pimpinan dewan secara terbuka. Baik itu, dalam forum resmi dapat paripurna atau dalam bentuk rapat lainnya dengan catatan harus disertai di media cetak dan online.
Alasan para pimpinan dan anggota keenam fraksi itu, selain pernyataan Bupati Sidoarjo dianggap mendiskreditkan tugas dan lembaga dewan juga dinilai menjerumuskan sekaligus memberi efek negatif bagi kinerja dewan. Terutama, saat pernyataan Bupati Sidoarjo didengarkan warga atau konstituen para anggota dewan. Bahkan pernyataan itu, sempat membuat kegaduhan politik di kalangan eksekutif dan legislatif.
Selain itu, permintaan maaf dan klarifikasi itu sebagai sikap politik sekaligus bentuk pernyataan politisi yang gantlement sebagai pimpinan daerah. Desakan permintaan maaf itu, sekaligus untuk mengembalikan marwah pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo. Apalagi, selama ini sebanyak 50 anggota dewan maupun Bupati Sidoarjo dinilai memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan publik. Apalagi, sama-sama dipilih oleh rakyat Sidoarjo secara langsung.
Pembacaan umum fraksi pertama disampaikan Fraksi Partai Gerindra dengan Jubir Pratama Yudhiarto. Karena mesti perolehan kursi terbanyak dari Fraksi PKB, akan tetapi yang lebih siap membacakan PU Fraksi adalah dari perwakilan Fraksi Partai Gerindra.
"Respon Fraksi Partai Gerindra atas pernyataan sikap Bupati Sidoarjo yang menyebutkan Pokir tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati bisa mengarah korupsi serta pernyataan kene (Bupati) seng golek duit DPRD seng menghamburkan uang. Maka, Fraksi Partai Gerindra menilai Kepala Daerah dan DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga sejajar dan menjadi mitra kerja dalam fungsi yang berbeda.
Karena itu, Sikap politik sesuai dengan Tata Tertib (Tatib 2024) dan demi mengembalikan marwah dewan, kami mohon kepada saudara Bupati untuk minta maaf terbuka secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik," ujar Pratama Yudhiarto membacakan PU Fraksi Partai Gerindra.
Desakan yang sama disampaikan dalam PU Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jubir fraksi M Rojik. Fraksi PKB meminta Bupati Sidoarjo Subandi untuk menyampaikan klarifikasi terbuka atas dua pernyataannya itu. Namun jika kedua pernyataannya itu disampaikan dalam kondisi sadar maka harus disertai minta maaf secara terbuka baik dalam rapat paripurna maupun melalui media cetak dan online.
"Kami (Fraksi PKB) meminta Bupati Sidoarjo untuk klarifikasi atas pernyataan-pernyataannya itu. Apalagi, kalau dua pernyataan Bupati itu tidak ada kesesuaian dengan kondisi di lapangan. Makanya harus segera diklarifikasi dan meminta maaf kepada para pimpinan dan anggota dewan," pinta politisi senior PKB asal Kecamatan Jabon ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Begitu pula Fraksi PDI Perjuangan melalui Jubir Kusumo Adhi Nugraha juga menyampaikan pandangan cukup tegas dan lugas. Yakni Fraksi PDI Perjuangan meminta Bupati Sidoarjo untuk menarik ucapan dan meminta maaf kepada dewan atas pernyataannya yang sudah memojokkan kinerja dewan.
"Apalagi, pernyataan itu sempat viral di Media Sosial (Medsos) dan media lainnya. Kami Fraksi PDI Perjuangan menunggu itikad baik Bupati karena antara dewan dan Bupati memiliki kedudukan yang sama setara," tegas politisi muda dari Dapil IV Sidoarjo ini.
Sedangkan Fraksi PAN melalui Jubir Bangun Winarso menyatakan antara eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang sejajar.
"Karena itu, demi menegakkan marwah DPRD Sidoarjo, maka fraksi kami meminta Bupati untuk menarik ucapannya itu dan meminta maaf secara terbuka," jelasnya.
Begitu pula Fraksi PKS/PPP melalui Jubirnya Vike sangat menyayangkan pernyataan Bupati tentang Pokir dewan dan soal tugas dewan menghamburkan uang itu.
"Karenanya, Fraksi PKS/PPP meminta harua ada klarifikasi secara resmi atas pernyataan itu," pintanya.
Sedangkan Fraksi Nasional Demokrat DPRD Sidoarjo juga merespon kegaduhan di ruang publik terkait pernyataan Bupati Sidoarjo Subandi itu. Fraksi gabungan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Demokrat ini juga meminta Bupati Sidoarjo untuk segera menyampaikan klarifikasinya.
Diketahui hubungan antara Bupati dengan pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo sempat tegang. Ini menyusul, viral video pendek berdurasi 22 detik yang memojokkan tugas dari 50 pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo pada 19 Maret 2025 lalu.
Dalam video pendek itu, Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan jika selama ini Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo bertugas dan bekerja menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan kinerja pimpinan san anggota DPRD Sidoarjo, hanya sebatas untuk menghambur - hamburkan uang.
Kondisi ini membuat sebagian besar pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo merasa disepelekan dan tidak dihargai Bupati Sidoarjo Subandi yang baru menjabat beberapa bulan itu. Bahkan, pernyataan itu hingga berdampak pada aksi boikot pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo saat Paripurna Pertanggung Jawaban Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 beberapa pekan kemarin. Hel/Waw
Editor : Redaksi
