Sidoarjo (republikjatim.com) - Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur menggelar Press Conference APBN KiTa Regional Jawa Timur sampai 30 April 2025 di Aula Majapahit GKN I JL Indrapura No 5 Surabaya. Acara ini diikuti para pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan di Jawa Timur secara daring melalui Ms Teams, Selasa (27/05/2025).
Hadir memimpin Konferensi pers Kakanwil DJKN Jawa Timur Dudung Rudi Hendratna yang juga sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur didampingi Plh Kakanwil Ditjen Perbendaharan Agung Yulianto, Kakanwil DJBC Jawa Timur Untung Basuki serta Humas Kanwil DJP Jawa Timur II Karsita.
Konferensi Pers ALCo APBN Regional Jawa Timur diselenggarakan setelah Konferensi Pers APBN Kita Edisi Mei 2025 dilaksanakan oleh Menteri Keuangan di Jakarta tanggal 23 Mei 2025. Kegiatan ini menjadi agenda dalam menjelaskan secara transparan pengelolaan APBN Regional dan Kinerja Perekonomian Jawa Timur kepada publik.
Hadir pula sejumlah media lokal Surabaya di acara ini serta para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan di Jawa Timur.
Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur
Kondisi ekonomi regional Jawa Timur masih sangat dipengaruhi ketidakpastian global meski ada indikasi de-eskalasi. Di tengah stagnasi global, ekonomi regional Jawa Timur sampai April 2025 tumbuh 5,00 persen (yoy) lebih tinggi dari Nasional dengan pertumbuhan 4,87 persen (y.o.y). Hal ini didukung konsumsi rumah tangga pada bulan Ramadhan, perayaan Imlek dan Nyepi serta Hari Raya Idul Fitri.
Perekonomian Jawa Timur berkontribusi sebesar 25,11 persen untuk perekonomian Pulau Jawa selalu menjadi terbesar kedua setelah DKI Jakarta dan berkontribusi 14,42 persen secara Nasional. Dukungan positif perekonomian ini dari tumbuhnya Industri Pengolahan (Sisi Penawaran) sebesar 4,13 persen (yoy) dan terjaganya konsumsi RT (Sisi Permintaan) yang tumbuh sebesar 5,12 persen (yoy). Kemudian, inflasi bulan April 2025 sebesar 1,35 persen (yoy), naik dari bulan sebelumnya yang dipengaruhi usainya diskon 50 persen listrik dari PLN dan kenaikan harga pangan seiring dengan peringatan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah.
Perkembangan Realisasi APBN Regional Jawa Timur
Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp79,77 triliun atau 28,22 persen dari target sebesar Rp 282,65 Triliun. Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar 27,80 persen (Rp 77,10 triliun) dari target dan PNBP mencapai 50,19 persen (Rp 2,67 triliun) dari target (Rp 5,3 triliun). Penerimaan Perpajakan terdiri dari Ditjen Pajak sebesar Rp 32,06 triliun serta Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp 45,03 triliun (30,26 persen dari target).
Realisasi Belanja Negara sampai April 2025 terserap Rp 39,59 triliun atau 31,31 persen dari pagu belanja negara di Jawa Timur. Kinerja belanja negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp 10,95 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp 28,65 triliun.
Dudung Rudi Hendratna mengatakan terkait capaian APBN Regional Jawa Timur dengan fungsi shock absorber dalam menjaga perekonomian khususnya di Jawa Timur. Beberapa isu terkait penerimaan negara di Jawa Timur diantaranya Penerimaan Negara.
Untuk Pajak (DJP) sampai dengan April 2025 Penerimaan Pajak mencapai Rp 32,06 triliun yang disumbang dari Kanwil DJP Jawa Timur I sebesar Rp16,17 T, DJP Jawa Timur II sebesar Rp 6,90 T dan DJP Jawa Timur III sebesar Rp 8,99T. Sektor Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor dominan dengan kontribusinya sebesar Rp 21,60 triliun dan perdagangan sebesar Rp 8 triliun. Penerimaan pajak 2025 mulai rebound sejak Maret dengan growth sebesar 9,48 persen dan April growth 2,45 persen yang ditopang dari setoran PPh Pasal 25/26 Badan dan OP, PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor serta makin membaiknya reformasi administrasi perpajakan dengan implementasi Coretax.
"Pertumbuhan akumulatif negatif penerimaan pajak regional Jawa Timur di 2025 sebesar -3,56 persen, dipengaruhi penurunan jenis pajak PPN yang disebabkan relaksasi pembayaran pajak PPN dan adanya kebijakan pemusatan administrasi dan setoran Wajib Pajak cabang sebagai konsekuensi implementasi Coretax," ujarnya.
Kemudian, soal Bea Cukai (DJBC),
Dudung menjelaskan penerimaan Bea Cukai hingga April 2025 sebesar Rp 45,03 triliun (30,26 persen dari target). Penerimaan Cukai terealisasi sebesar Rp 42,89 triliun (30,13 persen dari target). Penerimaan bea masuk Rp 1,88 triliun (29,72 persen dari target) dipengaruhi penurunan tarif efektif dan nilai impor sampai April 2025. Penerimaan bea keluar Rp 248,6 miliar (211,5 persen dari target) dipengaruhi tingginya harga referensi CPO dan tingginya harga patokan ekspor biji kakao.
"Penerimaan Cukai dipengaruhi oleh turunnya produksi pabrik rokok golongan I dan naiknya produksi pabrik rokok golongan II dan III," ungkap Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur ini.
Selanjutnya soal Realisasi PNBP. Untuk
realisasi PNBP sampai April 2025 tetap terjaga mencapai Rp 2,67 triliun (50,19 persen dari target) yang berasal PNBP lainnya sebesar Rp 1,36 triliun l dari Pendapatan Biaya Pendidikan, Pendapatan Jasa Kepelabuhan, Pelayanan Pertanahan dan Penerbitan STNK.
"Termasuk, PNBP BLU sebesar Rp 1,31 triliun dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit," katanya.
Soal Pengelolaan Aset, Dudung menguraikan realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim sampai April 2025 mencapai Rp 1,82 triliun atau 33,43 persen dari target, dengan penerimaan PNBP Lelang sebesar Rp 75,37 miliar atau 60,36 persen dari target Rp 124,87 miliar. Realisasi PNBP Aset Rp43,12 miliar atau 26,11 persen dari target Rp165,14 miliar.
"Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp261,86 juta atau 170,71 persen dari target Rp 153,4 juta," paparnya.
Sedangkan soal Belanja Kementerian Lembaga berupa Belanja Pegawai terealisasi Rp 8,06 triliun yang sudah disalurkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Belanja Barang terealisasi Rp 2,35 triliun digunakan antara lain untuk keamanan dan ketertiban nasional, pendidikan tinggi, infrastruktur konektivitas, pelayanan kesehatan, sarpras pendidikan, profesionalisme prajurit, pendidikan dasar, konsolidasi demokrasi dan layanan hukum.
Belanja Modal terealisasi Rp 472,17 miliar diantaranya digunakan untuk Dukungan Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan, modernisasi peralatan Kesehatan, pendidikan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Pengembangan Bendungan, Danau dan Penampung Air Lainnya serta Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut dan Perkeretaapian.
Belanja Bantuan Sosial terealisasi terealisasi Rp 67,4 miliar digunakan diantaranya untuk anak Yatim Piatu (YAPI), Program PKH, bantuan pendidikan dasar dan menengah, bantuan pendidikan tinggi.
Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD per 30 April 2025 terealisasi sebesar Rp 28,64 triliun (34,31 persen dari target). Realisasi DAU terealisasi Rp 16,1 triliun untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik (belanja aparatur). Realiasi DBH terealisasi Rp 3,11 triliun, Insentif Fiskal terealisasi Rp 121,58 miliar, Realisasi DAK Non Fisik terealisasi Rp 5,4 triliun ditopang Dana BOS untuk mendanai belanja pendidikan dan kesehatan. Kemudian, Dana Desa terealisasi Rp 3,89 triliun dipengaruhi banyaknya Pemda yang belum menyampaikan syarat salur dan realisasi DAK Fisik sebesar Rp 4,75 juta.
"Untuk realisasi TKD lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan komitmen APBN dalam mendukung layanan publik di daerah," tegas Dudung saat menjelaskan peran TKD untuk penerimaan Pemerintah Daerah di Jawa Timur .
Sementara terkait dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dudung menegaskan di wilayah Jawa Timur sudah terbentuk 77 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari target Tahun 2025 sebanyak 708 SPPG.
"Penerima manfaat MBG ini 332.475 adalah murid sekolah mulai PAUD sampai tingkat menengah atas. Termasuk Pondok Pesantren, SLB dan PKB. Sebanyak 3,320 penerima manfaatnya adalah balita, ibu hamil dan ibu menyusui," tandasnya merinci penerima manfaat program MBG di Jawa Timur.
Konpers diakhiri penjelasan dukungan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur terhadap program Koperasi Merah Putih (KMP). Hingga 29 April 2025, sebanyak 1.247 KMP terbentuk di 18 kabupaten dan 2 kota dari 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur. Wilayah di Jatim dengan respons paling aktif adalah Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Jombang. Target pendirian Koperasi Merah Putih secara nasional adalah sebanyak 80.000 entitas usaha.
"Untuk dukungan modal KMP bisa menggunakan dana desa yang sebagian kecil dapat dipergunakan sebagai modal penyertaan sesuai ketentuan," jelas Plh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan, Agung Yulianto.
Sedangkan untuk dukungan dari Pajak diterangkan Humas Kanwil DJP Jawa Timur II, Karsita. Menurutnya, melalui koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur seluruh unit vertikal DJP di Jawa Timur all out membantu dan mensupervisi pembuatan NPWP sebagai kelengkapan pembuatan Akta Pendirian KMP.
"Bahkan, akan berlanjut dengan program edukasi perpajakannya," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
