Sidoarjo (republikjatim.com) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II (Kanwil DJP Jatim II) menggelar workshop Business Development Services (BDS) bersama berbagai komunitas disabilitas di Sidoarjo dan sekitarnya bertempat di Aula Majapahit, Selasa (06/05/2025).
Kegiatan Business Development Services bertema Tumbuh Bersama Tanpa Batas ini, diikuti 60 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) teman difabel dari berbagai komunitas disabilitas yang tergabung dalam organisasi Koalisi Disabilitas Kabupaten Sidoarjo.
Acara ini bertujuan agar usaha yang dimiliki para komunitas disabilitas di Sidoarjo dan sekitarnya. Mereka dapat berkembang mengikuti kemajuan era digitalisasi sehingga bisa memperluas pemasarannya.
Hadir pula dalam acara ini, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin didampingi Heru Susilo Kabid P2Humas yang juga sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan, Ketua Koalisi Disabilitas Sidoarjo yang juga Ketua Umum LIRA Disability Care (LDC) Abdul Majid dan Ika Chairani trainer kewirausahaan partner Kementerian Komunikasi dan Digital.
Kepala Kanwil DJP Jatim II, Agustin Vita Avantin mengatakan keberpihakan Kanwil DJP Jawa Timur II dalam memberikan layanan kepada disabilitas, mulai layanan perpajakan, sarana dan prasarana untuk teman-teman difabel sampai dengan layanan pengembangan usaha. Hal ini, melalui acara BDS dengan mendatangkan para ahli dari berbagai bidang entrepreneur.
"Kegiatan ini sudah tahun yang ketiga, kami sangat konsen dengan kebutuhan difabel. Program BDS ini memang sebaiknya diikuti dengan Pekan UMKM Disabilitas sehingga bisa langsung mengenalkan produknya," ujar Agustin Vita Avantin.
Vita menyampaikan setiap orang yang memiliki KTP pasti memiliki NPWP. Namun demikian belum tentu wajib membayar pajak.
"Ada PTKP bagi orang pribadi dan jumlah omset UMKM orang pribadi yang menjadi batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Kami mengajak para peserta agar pajak bukan lagi dipandang sebagai beban. Akan tetapi, sebagai mengambil bagian dan peran gotong royong dalam membangun negeri," ungkapnya.
Abdul Majid berterima kasih kepada Kanwil DJP Jatim II dalam menyedikan sarana dan prasana untuk Teman Disabilitas mulai tempat parkir, sarana alat bantu dan lain-lain. Bahkan, sampai dengan kegiatan BDS seperti ini yang bertujuan membina usaha disabilitas agar dapat lebih maju lagi.
"Teman-teman Disabilitas Sidoarjo memiliki beberapa jenis usaha mulai salon, terapi pijat, UMKM makanan dan minuman serta lain-lain yang kesemuanya membutuhkan berbagai uluran tangan berbagai pihak untuk lebih maju," papar Ketua Koalisi Disabilitas Kabupaten Sidoarjo dan Ketua Umum LIRA Disability Care (LDC) ini.
Selain itu, Majid menjelaskan komunitas disabilitas juga sangat senang NIK-KTP menjadi NPWP. Sehingga otomatis setiap orang punya NPWP tanpa membedakannya.
"Sekarang tinggal melakukan aktivasi serta menjalankan kewajiban perpajakannya," papar Majid mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Di sesi inti acara, BDS diisi dengan pemberian materi pelatihan yang disampaikan dua narasumber. Materi pertama tentang Public Speaking dan Digital Marketing yang disampaikan partner Kementerian Komdigi, Ika Chairani, Public Speaker bersertifikat sekaligus trainer kewirausahaan. Ika menjelaskan bagaimana disabilitas bisa memanfaatkan berbagai peluang teknologi digital yang ada bisa dipergunakan semaksimal mungkin untuk menjadi afiliate, youtuber, konten creator, tiktoker, selebgram dan lain-lain.
"Ini sekaligus dipergunakan untuk media memasarkan produk dan jualannya sendiri yang kesemuanya menjadi peluang usaha dengan berbagai trik yang harus dilakukan. Harapannya, agar teman-teman difabel bisa lebih dikenal diberbagai bidang enterpreneur melalui media digital yang relatif murah dan mudah aksesnya," jelasnya.
Sementara materi kedua disampaikan Arif Anwar Yusuf dan Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jatim II yang membawakan materi perpajakan untuk Pengusaha dengan Peredaran Bruto Tertentu dan pengenalan Coretax. Materi perpajakan diakhiri dengan sesi tanya jawab dari peserta terkait permasalahan perpajakan yang selama ini dihadapi untuk mendapatkan solusinya.
Di akhir sesi acara para peserta diingatkan kembali maraknya penipuan yang mengatasnamakan DJP dengan berbagai bentuk modus yang dilakukan para penipu. Termasuk, meminta jawaban klarifikasi data wajib pajak. Teman-teman disabilitas diminta tidak menuruti permintaan penipu ini. Hal ini, karena tujuannya adalah koleksi data-data pribadi dan akan menguras isi rekening bank. Sehingga terhindar dari menjadi korban penipuan.
Topik ini disampaikan Karsita Kasi Kerja Sama dan Humas, yang menyampaikan juga tentang Budaya Integritas, Budaya Melayani dan Budaya Kerja Tangguh sebagai Island Integrity yang telah dan akan selalu dilaksanakan semua jajaran pegawai Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II.
Acara ditutup dengan pernyataan dukungan dari Koalisi Disabilitas Kabupaten Sidoarjo kepada Kanwil DJP Jawa Timur II dalam meraih predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Tahun 2025. Ary/Waw
Editor : Redaksi
