Sidoarjo (republikjatim.com) - RSUD RT Notopuro mengklarifikasi kabar beredar tentang jabatan Mulyono Wijayanto sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) RSUD RT Notopuro. Plt Direktur Utama RSUD RT Notopuro Sidoarjo dr Atok Irawan memastikan posisi Mulyono Wijayanto tidak terkait politik. Selain itu, pengangkatannya sebagai Dewas dinilai sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
"Mulyono Wijayanto diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas RSUD sejak bulan Juni 2024. Jauh sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) Sidoarjo. Jadi, posisi itu tidak terkait faktor politis atau balas jasa politik," ujar Plt Direktur RSUD RT Notopuro Sidoarjo, dr Atok Irawan menepis isu pengangkatan Dewas RSUD RT Notopuro terkait politik balas budi melalui rilis resmi Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Pemkab Sidoarjo, Senin (24/03/2025) sore usai adanya demo massa ke Kejari dan DPRD Sidoarjo.
Selain itu, dr Atok Irawan yang juga menjabat sebagai Asisten Pemkab Sidoarjo ini menilai Mulyono Wijayanto dikenal luas di masyarakat sebagai Ketua Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Sidoarjo. Baginya, pengalaman dan dedikasi Mulyono Wijayanto dalam bidang kemasyarakatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
"Hal itu menjadi pertimbangan utama dalam penunjukannya sebagai anggota Dewan Pengawas RSUD RT Notopuro Sidoarjo," katanya.
Menurut dr Atok, salah satu tantangan utama dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah memastikan kebijakan yang dibuat RSUD benar-benar mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pengalaman dan pengabdian Mulyono Wijayanto, kata Atok sangat membantu.
"Karena Mulyono mampu menjadi jembatan antara kebijakan kesehatan dan realitas kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ungkapnya.
Bagi Atok pelayanan RSUD RT Notopuro kepada masyarakat lebih efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, keterlibatan Mulyono diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD RT Notopuro kepada masyarakat.
"Masuknya Mulyono menjadi anggota Dewan Pengawas RSUD Notopuro dinilai sangat tepat. Sejak Pak Mulyono bergabung sebagai Dewan Pengawas, RSUD RT Notopuro bisa lebih memahami dan menentukan kebijakan yang benar-benar sesuai realitas di lapangan. Beliau (Mulyono) banyak memberi masukan tentang kebutuhan kesehatan yang diperlukan masyarakat tingkat bawah. Layanan yang kami berikan semakin tepat sasaran dan bermanfaat bagi warga Sidoarjo," jelas Atok Irawan.
Dengan berbagai faktor itu, kata Atok Irawan diharapkan RSUD RT Notopuro Sidoarjo dapat terus berkembang dan memberikan layanan kesehatan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Bahkan, dr Atok memastikan keputusan menjadikan Mulyono Wijayanto sebagai anggota Dewan Pengawas RSUD tidak sekadar formalitas.
"Tidak ada keharusan anggota dewan pengawas rumah sakit memiliki sertifikasi kompetensi kesehatan tertentu. Mulyono Wijayanto menjadi anggota Dewas RSUD sebagai langkah strategis demi memastikan layanan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo," cetusnya.
Sementara kepada media, dr Atok juga menyatakan Mulyono Wijayanto tidak mengelola bisnis laundry seperti kabar yang beredar. Alasannya, seluruh layanan CSSD sterilisasi dan laundry di RSUD RT Notopuro dilakukan RSUD sendiri dan tidak ada kerja sama operasi ( KSO).
"Mengapa harus dilakukan sendiri oleh RSUD RT Notopuro sendiri, karena menurut standar akreditasi rumah sakit, harus ditata kelola sendiri oleh rumah sakit," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, pasangan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Subandi dan Mimik Idayana diterpa isu tidak menyenangkan. Bupati dan Wabup Sidoarjo yang baru dilantik 20 Februari 2025 kemarin itu, kini diterpa isu bagi-bagi jabatan yang diduga untuk tim suksesnya.
Isu ini dibawa dan dilontarkan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Sidoarjo Bersih (GSB). Massa GSB demo menggunakan sound system mulai dari Monumen Jayadaru, dilanjutkan ke DPRD Sidoarjo, Kejaksaan Negeri dan kantor Pendopo Delta Wibawa, Senin (24/03/2025).
Dalam aksinya massa ini membentangkan spanduk besar bertuliskan Stop Jual Beli Jabatan di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu ada poster bertuliskan Kata Gue Mana?.
Aksi demo dengan turun jalan ink, puluhan massa yang didominasi berusia remaja dan pemuda ini memprotes keras kebijakan Bupati Sidoarjo, Subandi terkait adanya dugaan jual beli posisi (jabatan) di sejumlah instansi strategis beberapa waktu lalu. Salah satunya pemberian jabatan Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Sidoarjo yang dijabat salah satu tim sukses pemasangan Subandi - Mimik Idayana dalam Pilkada Tahun 2024 kemarin, yakni Mulyono Wijayanto. Ril/Hel/Waw
Editor : Redaksi
