Sidoarjo (republikjatim.com) - Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur menggelar
Pleno dan Press Conference APBN KiTa Regional Jawa Timur sampai 28 Februari 2025 di Aula Lantai 4, GKN Surabaya II Jalan Dinoyo No 111 Surabaya. Acara ini diikuti para
peserta secara daring melalui Zoom Meeting.
Hadir memimpin Konferensi pers
Kakanwil DJKN Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna yang juga sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur. Sejumlah media lokal Surabaya turut hadir mengikuti acara ini serta para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan di Jawa Timur.
Sebelum Konpers, telah dilaksanakan Rapat Pleno ALCo Regional Jawa Timur secara luring maupun daring oleh para pimpinan Unit Vertikal Kemenkeu yang dipimpin Kepala Perwakilan
Kementerian Keuangan Jawa Timur.
Hadir di Pleno ALCo Agustin Vita Avantin Kakanwil DJP Jawa Timur II, Sigit Danang Joyo Kakanwil DJP Jawa Timur I, YFR Hermiyana Plh Kakanwil
DJP Jawa Timur III, Untung Basuki Kakanwil DJBC Jawa Timur I, Agus Sudarmadi Kakanwil
DJBC Jawa Timur II, Agung Yulianto Plh. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur, Prof Rudi Purwono Local Expert dari Universitas Airlangga Surabaya, dan seluruh pejabat eselon III Kemenkeu yang ada di Jawa Timur.
Kegiatan Pleno dan Konferensi Pers ALCo dilaksanakan secara sederha sebagai komitmen jajaran Kemenkeu Jawa Timur melaksanakan penghematan anggaran yang
dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan ALCo APBN Regional Jawa Timur merupakan kegiatan rutin Perwakilan Kementerian
Keuangan Provinsi Jawa Timur dalam rangka membahas secara transparan tentang pengelolaan APBN Regional dan Kinerja Perekonomian Jawa Timur.
Kemudian menyampaikannya ke publik sebagai wujud pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur
Perekonomian Jawa Timur pada Triwulan IV Tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen (yoy) dan
menjadi modal untuk berkontribusi terhadap 25,55 persen dari PDRB Pulau Jawa. Hal ini merupakan
terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Hal itu disebabkan permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terkendali dan penciptaan lapangan kerja baru.
Industri berbasis hilirisasi mendorong kinerja sektor manufaktur, yang berasal dari kenaikan kinerja industri makanan dan minuman 7,55 persen (yoy), kertas 5,96 persen (yoy) dan kimia 5,26 persen (yoy).
Penyaluran kredit program di Jawa Timur dengan rincian KUR sebesar Rp 46,62 triliun (untuk 909.119 orang) dan UMi sebesar Rp1,18 triliun (untuk 264,341 orang).
Pada bulan Februari 2025 terjadi Deflasi -0,03 persen (yoy). Harga pangan terus dikendalikan, terutama dalam menghadapi Ramadhan dan Lebaran. Berbagai langkah kebijakan penurunan
tarif terhadap moda lebaran yang diperkirakan berkontribusi besar dalam pengendalian Inflasi oleh pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.
Perkembangan Realisasi APBN Regional Jawa Timur Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp.36,31 Triliun atau 13,49 persen dari target sebesar Rp 269,20 triliun. Terdiri dari Penerimaan Perpajakan (Pajak dan Cukai) terealisasi sebesar
13,24 persen (Rp34,95 triliun) dari target dan PNBP mencapai 25,6 persen (Rp1,36 triliun ) dari target
(Rp5,3 triliun).
Realisasi Belanja Negara sampai dengan Februari 2025 telah terserap Rp 19,38 triliun atau 15,49 persen dari pagu belanja negara di Jawa Timur. Kinerja belanja negara terdiri dari Belanja K/L
sebesar Rp 3,6 Triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp15,78 Triliun.
Pada Konferensi Pers ini Dudung Rudi Hendratna menjelaskan terkait capaian APBN Regional Jawa Timur dan fungsi shock absorbernya dalam menjaga keseimbangan ekonomi.
Beberapa Isu terkait penerimaan negara di Jawa Timur:
a. Pajak (DJP):
Penerimaan Pajak sebesar Rp. 13,07 Triliun (11,39 persenndari target, terbesar dari Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp7,97 triliun.
b. Bea Cukai (DJBC):
Penerimaan Kepabenan dan Cukai (Bea Cukai) sebesar 21,89 Triliun (14,71 persen dari target).
Dudung menjelaskan penerimaan ini berasal dari penerimaan Cukai sebesar Rp 20,8 triliun (14,61 persen dari target), penerimaan bea masuk Rp955,55 M (15,05 persen dari target) dan bea keluar Rp127,41 M (108,38 persen dari target).
"Penerimaan bea dan cukai dipengaruhi turunnya produksi hasil tembakau bulan Desember 2024 yang berpengaruh penundaan tebus cukai yang jatuh
tempo Februari 2025. Penurunan tarif efektif Februari 2025 dan nilai impor Februari 2025 untuk bea masuk serta tingginya harga referensi CPO dan tingginya harga patokan ekspor biji
kakao untuk bea keluar," ujar Kepala Perwakilan Keuangan Jawa Timur, Kakanwil DJKN Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna melalui pers rilisnya.
c. Realisasi PNBP
Hingga 28 Februari 2025 realisasi PNBP mencapai Rp 1,36 triliun (25,60 persen dari target) yang diperoleh dari PNBP Lainnya sebesar Rp 744,49 miliar dan PNBP BLU sebesar Rp 619,38 miliar.
Penerimaan PNBP Lainnya meningkat terutama berasal dari Pendapatan Biaya Pendidikan, Pendapatan Jasa Kepelabuhan, Pelayanan Pertanahan, Penerbitan STNK.
"PNBP BLU meningkat terutama berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, dan Pendapatan
Jasa Pelayanan Rumah Sakit," paparnya.
d. Pengelolaan Aset
Realisasi Lelang mencapai Rp 485,08 Miliar atau 8,91 persen dari target, dengan total penerimaan PNBP Pengelolaan BMN dan Piutang Negara sebesar 60,93 miliar (20,79 persen dari target 290,01 miliar).
Belanja Kementerian Lembaga
Belanja Pegawai terealisasi Rp2,82 Triliun yang sudah disalurkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sesuai jadwal. Belanja Barang terealisasi Rp 742,1 miliar dengan porsi penyaluran yang lebih dominan untuk
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah (Kemenag), Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Akademik (Kemendikti), Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut (kemenhub), Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Non Alutsista Matra Darat
(Kemenhan), Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas.
"Belanja Modal terealisasi Rp 25,51 miliar. Diantaranya digunakan untuk modernisasi non-alutsista,
pengadaan almatsus, pengadaan sarpras internal, prasarana Pendidikan dasar, menengah dan tinggi, infrastruktur konektivitas, prasarana pendidikan," urainya.
Sedangkan belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp18,98 miliar, belanja bansos masih difokuskan untuk penyaluran bantuan pendidikan khususnya pada perguruan tinggi dan pendidikan dasar.
Transfer Ke Daerah
Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD per 28 Februari 2025 terealisasi sebesar Rp 15,78 triliun (18,9 persen dari target). Realisasi banyak ditopang dari DAU dan DAK Non Fisik. Peningkatan realisasi DAU Block Grant, realisasi BOS di periode ini lebih tinggi karena pemerintah daerah sudah tertib menyampaikan syarat salur.
Rincian realisasi TKD adalah DAU sebesar Rp 9,13 triliun untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik/ belanja aparatur, DBH sebesar Rp 1,2 triliun, Insentif Fiskal sebesar Rp11,74
miliar, DAK Non Fisik terealisasi Rp3,79 triliun yang difokuskan untuk mendanai belanja pendidikan dan kesehatan, dan Dana Desa sebesar Rp 1,63 triliun.
Sementara Konpers diakhiri dengan penyampaian pesan dari Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim kepada
masyarakat agar para Wajib Pajak segera lapor SPT Tahunan.
"Batas Waktu Penyampaian SPT
Tahunan Orang Pribadi Tahun 2024 adalah tanggal 31 Maret 2025, karena bertepatan hari libur dan tidak ada relaksasi batas waktu lapor SPT ini agar WP lapor secepatnya melalui aplikasi
djponline.pajak.go.id sehingga bisa nyaman karena menghindari load yang besar saat waktu akhir pelaporan," tandas Dudung ke awak media. Ary/Waw
Editor : Redaksi
