Sidoarjo (republikjatim.com) - Hubungan antara Bupati dengan anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo mendadak tegang. Ini menyusul, viralnya video berdurasi 22 detik yang memojokkan tugas dari 50 anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo.
Dalam video pendek yang berisi pernyataan Bupati Sidoarjo, Subandi yang berisi jika selama ini Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan kinerja anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo itu, hanya sebatas untuk menghambur - hamburkan uang.
Bahkan dalam video itu juga ada ajakan untuk menggeruduk kantor DPRD Sidoarjo yang seolah-olah membenarkan pernyataan singkat Bupati Sidoarjo dalam video itu. Kondisi ini membuat sebagian anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo merasa disepelekan.
Namun mereka enggan memberikan komentar soal viralnya video pendek yang berisi pernyataan Bupati Sidoarjo itu. Alasannya lantaran selama ini antara ekskutif dan legislatif memiliki kedudukan yang sama dalam perencanaan dan pemanfaatan anggaran yang tertuang dalam Perda APBD Pemkab Sidoarjo.
Meski belum diketahui pasti awal mula video pendek itu, namun kini sudah banyak beredar di Media Sosial (Medsos) hingga WAG. Selain itu, juga dikirim ke sejumlah WA pribadi.
"Sebenarnya sudah ramai soal pernyataan Bupati Sidoarjo itu sejak kemarin. Di grup WA PKB juga sudah banyak dibahas anggota fraksi PKB. Kami enggan berkomentar jauh karena selama ini kedudukan ekskutif (Pemkab) dan legislatif (DPRD) Sidoarjo sama dalam penganggaran (menyusun anggaran)," ujar salah seorang anggota DPRD Sidoarjo kepada republikjatim.com, Rabu (19/03/2025).
Dalam video pendek itu, Bupati Sidoarjo Subandi menyebutkan selama ini tugas Bupati dan Wakil Bupati bekerja untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan tugas DPRD hanya menghambur - hamburkan uang.
"Kene (Bupati dan Wakil Bupati) seng golek duwek, DPR menghambur - hamburkan uang. Nah," ucap Subandi dalam video pendek yang beredar luas itu.
Kini, video yang dinilai menyudutkan kinerja dan tugas DPRD Sidoarjo itu mendapatkan tanggapan serius dari pimpinan DPRD Sidoarjo. Mereka menilai tidak layak Bupati menyampaikan pernyataan seperti itu. Karena pernyataan itu dinilai sangat mendiskreditkan lembaga DPRD Sidoarjo.
Salah satunya tanggapan serius muncul dari Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Kayan. Politisi senior Partai Gerindra ini mengaku menyesalkan beredarnya video dengan narasinya diduga memojokkan kinerja DPRD Sidoarjo itu. Padahal, selama ini anggota dan pimpinan melalui Komisi B DPRD Sidoarjo selalu mendorong untuk peningkatan PAD Pemkab Sidoarjo.
"Selama ini kami selalu mendorong inovasi untuk peningkatan PAD di Sidoarjo. Kami menilai pernyataan (Bupati) itu memang kurang tepat. Apalagi, sampai DPR disebut kerjanya hanya menghambur-hamburkan uang," tegas mantan Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo ini.
Sementara sebagai langkah meredam gejolak di DPRD Sidoarjo, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mengaku sudah melakukan klarifikasi ke Bupati Sidoarjo soal pernyataan memojokkan kinerja DPRD Sidoarjo itu.
"Saya sudah konfirmasi langsung ke Bupati soal statemen itu. Bupati menyatakan kalimat menghamburkan duit (uang) itu tidak dibayangkan sebagai hal yang negatif," kata Abdillah Nasih.
Selain itu, politisi PKB yang akrab disapa Cak Nasih ini menilai Bupati Sidoarjo menyatakan jika Bupati Sidoarjo hanya berkeinginan sejumlah belanja anggaran, termasuk diantaranya Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan, bisa sesuai dengan visi dan misi Bupati Sidoarjo.
"Sekarang ini yang jelas kami berharap tidak ada istilah eksekutif dan legislatif itu belanjanya awur - awuran (tanpa perencanaan). Karena semua melalui rapat paripurna. Bahkan semua sudah dibicarakan bersama antara tim Anggaran Pemkab dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo. Hasilnya berupa Perda APBD yang sudah menjadi kesepakatan bersama melalui mekanisme paripurna. Jadi memang tidak boleh mendeskriditkan satu lembaga itu. Intinya saya sudah klarifikasi langsung ke Bupati," pungkas politisi asal Kecamatan Waru ini. Hel/Waw
Editor : Redaksi
