Sidoarjo (republikjatim.com) - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Sidoarjo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 di Pendopo Delta Wibawa,
Kamis (13/03/2025).
Pembangunan daerah akan terlaksana dengan lancar jika mendapat dukungan semua stakeholder serta masyarakat. Karena itu dengan mengajak seluruh perangkat daerah untuk menggali potensi yang ada serta dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Sidoarjo sebagai metropolitan yang inklusif dan kompetitif bakal terwujud.
Musrenbang ini dibuka Bupati Sidoarjo, Subandi. Dalam sambutannya Subandi mengatakan Musrenbang RKPD dan RPJMD memiliki peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Alasannya, karena menjadi pedoman dalam penyusunan APBD dan tolak ukur pencapaian kinerja dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Termasuk, sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang lebih maju dan sejahtera. Kami telah menyusun visi dan misi yang disesuaikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan," ujar Subandi.
Menurut Subandi, Kabupaten Sidoarjo menjadi bagian dari aglomerasi Kawasan Strategis Nasional yang membentuk kawasan metropolitan. Hal itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) periode 2025-2030 telah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2025-2045. Hal itu, tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029.
"Penataan kawasan perdesaan dan perkotaan menuju Sidoarjo sebagai metropolitan inklusif, berdaya saing, sejahtera dan berkelanjutan menjadi targetnya. Penataan ini bertujuan menciptakan keseimbangan dan kesinambungan pembangunan antara wilayah perdesaan dan perkotaan," ungkap mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati ini.
Subandi menguraikan metropolitan inklusif diharapkan menjamin kesetaraan, keadilan, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Daya saing diartikan sebagai dinamika yang substansial dengan keunggulan pengelolaan sumber daya secara optimal. Kesejahteraan dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, politik, keamanan dan seluruh aspek kehidupan lainnya.
"Berkelanjutan berarti terjaganya kelestarian kehidupan untuk generasi mendatang," tegas Subandi.
Untuk mewujudkan visi itu memiliki lima misi utama. Diantaranya pertama memantapkan pertumbuhan ekonomi inklusif merata bagi pelaku ekonomi dengan menitikberatkan pada kebijakan perekonomian inklusif dan energi baru terbarukan serta kemandirian pedesaan. Kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan prima dengan mengandalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini dengan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan terus berinovasi dan mengoptimalkan digitalisasi. Ketiga, mewujudkan infrastruktur yang berkualitas merata dan mendukung pembangunan sektor potensial dan sektor strategis berkelanjutan dengan menekankan pada infrastruktur inklusif pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana. Keempat mewujudkan masyarakat yang religius setara tentram nyaman dimulai dari meningkatkan kualitas keluarga dan kerukunan beragama untuk menjamin kesetaraan bagi seluruh masyarakat.
"Untuk merealisasikan program pembangunan RKPD 2026 serta visi dan misi RPJMD 2025-2029, diperlukan sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan daerah, transfer pusat ke daerah dan partisipasi dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Sebagai upaya meringankan beban fiskal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya mengajak seluruh kepala perangkat daerah untuk mengusulkan program kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur," pinta mantan anggota DPRD Sidoarjo ini.
Sedangkan usulan pembangunan itu menjadi bentuk sinkronisasi dan harmonisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
"Begitu juga dengan partisipasi aktif dan masukan konstruktif dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Sidoarjo," tandasnya.
Acara kemudian, dilanjutkan dengan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 yang menghadirkan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Ir Muhammad Yasin, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdilah Nasih serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Dr Fenny Apridawati. Mereka terlebih dahulu melakukan penandatanganan berita acara Musrenbang RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 dan berita acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025. Ary/Waw
Editor : Redaksi
