Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemkab Sidoarjo merancang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, Selasa (11/02/2025). Bappeda Pemkab Sidoarjo membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta merumuskan program-program prioritas yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Sidoarjo.
Plt Bupati Sidoarjo, Subandi menyatakan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo pada 2026 adalah Sidoarjo maju, sejahtera dan berkarakter. Yakni dengan berbasis kemandirian ekonomi, keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) dan berkelanjutan.
"RKPD Kabupaten Sidoarjo ini dipadukan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur," ujar Subandi.
Sejumlah arah pembangunan itu, diantaranya pertama pembangunan Sumber Saya Manusia (SDM) melalui pelayanan pendidikan, kesehatan dan daya beli. Kemudian, kedua pengentasan kemiskinan dan pemerlu (pihak-pihak yang memerlukan) pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) secara tepat sasaran dan bertahap. Selain itu, ketiga pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pengelolaan potensi lokal, pertanian, perikanan, yang terintegrasi dengan potensi utama perdagangan dan industri.
"Sedangkan yang keempat, tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif serta didukung kapasitas aparatur yang lincah. Terakhir kelima, infrastruktur pelayanan yang ramah lingkungan dan tahan terhadap bencana," ungkap Subandi yang juga mantan Kades, Pabean, Kecamatan Sedati ini.
Dalam forum konsultasi publik itu, Subandi mengucapkan terima kasih atas kehadiran berbagai pihak. Baik perwakilan perguruan tinggi, pengusaha, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi perempuan maupun tim penggerak PKK dan perangkat daerah.
"Forum konsultasi publik ini sangat penting. Forum ini menjadi salah satu sarana pemberdayaan masyarakat. Mereka bisa berperan dalam pengambilan keputusan bersama pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan lainnya," tegasnya.
Sebagai pimpinan daerah, kata Subandi pihaknya berharap seluruh komponen dan pelaku pembangunan yang hadir dalam forum konsultasi publik itu. Bahkan, berkenan memberikan sumbangsih dan pemikiran. Sehingga, melalui forum komunikasi publik ini, perencanaan RKPD Tahun 2026 dapat diakomodir.
"Aspirasi berbagai stakeholder akan dipadukan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah. Termasuk, menjawab permasalahan dan kebutuhan skala prioritas Tahun 2026. Semoga forum konsultasi ini terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sidoarjo," papar Bupati Sidoarjo Terpilih Periode 2025 sampai 2030 ini.
Sementara Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih hadir sebagai narasumber bersama Kepala Bappeda Heri Soesanto dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Sidoarjo ini.
Abdillah Nasih menyampaikan saran dan masukan legislatif dalam Penyusunan Rancangan Awal KPD Kabupaten Sidoarjo 2026. Menurutnya, ada sedikitnya empat fokus penting. Ada pula saran dan solusi tepatnya.
Pertama, penanganan banjir. Problem banjir ini bisa diatasi dengan peningkatan kapasitas saluran drainase. Optimalisasi sistem pengendalian banjir. Penguatan regulasi sistem tata ruang.
"Sekarang perlu teknologi mitigasi guna mengurangi risiko genangan serta menciptakan lingkungan yang aman berkelanjutan," kata politisi senior yang juga menjabat Ketua DPC PKB Sidoarjo ini.
Kedua, penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, resourse, and recycle). Selain itu, optimalisasi infrastruktur pengolahan sampah juga edukasi dan regulasi untuk mengurangi timbunan sampah. Hal ini, demi menciptakan lingkungan yang bersih berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Ketiga, memperhatikan sekolah yang fasilitasnya kurang layak. Dibutuhkan rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana sekolah yang rusak. Ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan mendukung kualitas pendidikan yang baik," jelas Nasih.
Keempat, perhatian pada era digitalisasi dan penyesuaian Gen Z. Di sini diperlukan optimalisasi layanan berbasis digital serta inovasi yang adaptif untuk mendukung efisiensi, aksesibilitas dan partisipasi Gen Z dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
"Untuk itu, kita harus mengimbangi dengan proses perencanaan yang bottom up. Lebih banyak menerima masukan masyarakat dalam menyusun RKPD 2026," urai politisi asal Waru ini.
Selama Tahun 2025, lanjut Nasih, banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang bisa di-push untuk diselesaikan pada Tahun 2026. Perlu dibuat daftar prioritas. Misalnya, terkait implementasi Peraturan Daerah (Perda) Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
"Jangan sampai Perda yang sudah digedok (disahkan) pada tanggal 18 Desember 2024 kemari itu, tidak dapat diaplikasikan," pinta Nasih.
Begitu pula program Satu Desa Satu Duta Wisata. Jangan hanya menjadi jargon. Harus muncul dalam perencanaan pembangunan. Kabupaten Sidoarjo harus memiliki perhatian khusus pada pariwisata. Apalagi, ada upaya memaksimalkan potensi wisata untuk sarana Outdoor Learning (ODL) siswa sekolah.
"Ke depan, bagaimana APBD terkait RKPD 2026, juga ada push di titik berat sektor pariwisata. Kami mengajak masyarakat Kabupaten Sidoarjo tidak lagi punya mindset Sidoarjo adalah kota penyangga. Itu menimbulkan kesan inferior," katanya.
Bagi Nasih, Kabupaten Sidoarjo memiliki kemampuan untuk menjadi kota internasional. Seperti Kota Singapura di Singapura dan Kota Damaskus di Suriah.
"Sidoarjo sangat memungkinkan bisa sejajar dengan kota-kota di negara lain itu," ucap Abdillah Nasih.
Sementara Nasih berharap Pemkab Sidoarjo tidak hanya mengandalkan APBD dalam melaksanakan pembangunan. Sudah waktunya melirik kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan menjalin kemitraan, banyak PR-PR pembangunan yang bisa diselesaikan. Pendekatan pembangunan lebih berorientasi pada cooperation, collaboration and participation (CCP).
"Kami (DPRD Sidoarjo) akan terus men-support selama itu memang untuk rakyat dan kemajuan Sidoarjo," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
