Sidoarjo (republikjatim.com) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) II menandatangani perjanjian kerja sama inklusi perpajakan dengan 8 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 7 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Sidoarjo. Penandatanganan itu, bertempat di Aula Mojopahit Kanwil DJP Jatim II di JL Raya Juanda, Sidoarjo, Rabu (18/12/2024).
Dalam perjanjian yang disepakati bersama kedua pihak ini sebagai upaya kolaboratif meningkatkan kesadaran pajak kepada peserta didik melalui program-program pembelajaran yang diberikan di sekolah.
Acara ini dihadiri Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin beserta staf Kehumasan dan para staf pengajar SMA dan SMK yang ikut kerja sama ini. Selain 15 pejabat sekolah, hadir pula pejabat dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Kerja sama ini dilakukan dalam rangka penguatan pendidikan kesadaran pajak yang terintegrasi dan terinternalisasi dengan materi pelajaran serta kegiatan pengajaran di sekolah khususnya di kelas. Melalui kerjasama ini, Kanwil DJP Jatim II ingin membangun ekosistim dan menjadikan sebagai mitra pendidik pajak yang berfokus pada inklusi kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah," ujar Kakanwil DJP Jawa Timur II, Agustin Vita Avantin.
Sebanyak 15 sekolah di wilayah Sidoarjo yang ikut penandatangan perjanjian kerja sama itu diantaranya SMA Negeri 1 Sidoarjo, SMA Negeri 2 Sidoarjo, SMA Negeri 3 Sidoarjo, SMA Negeri 4 Sidoarjo, SMA Negeri 1 Waru, SMA Negeri Olah Raga Jawa Timur, SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, SMA Antartika Sidoarjo, SMK Negeri 1 Sidoarjo, SMK Negeri 1 Buduran, SMK Negeri 2 Buduran, SMK Negeri 3 Buduran, SMK Antartika 1 Sidoarjo, SMK Antartika 2 Sidoarjo dan SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo. Belasan sekolah ini menjadi piloting kerja sama inklusi pada Kanwil DJP Jatim II.
"Di Tahun 2025 mendatang kerja sama ini diharapkan dapat dilakukan kepada semua sekolah menengah yang ada di wilayah Kanwil DJP Jatim II," imbuhnya.
Vita menjelaskan latar belakang program inklusi kesadaran pajak. Harapannya, agar siswa paham tentang manfaat pajak yang menjadi urat nadi pembangunan dari tahun ke tahun dalam membiayai APBN. Hal ini sesuai amanah konstitusi Pasal 23, dan 23A UUD 1945.
"Pada Tahun 2024 pajak ditargetkan berperan 71 persen dengan cukai 83 persen atas pendapatan yang diterima negara. Sehingga perlu kesadaran dan pemahaman yang baik oleh semua lapisan masyarakat sebagai wajib pajak. Termasuk, penggunaan dananya agar transparan dengan pengawalan yang baik pula oleh publik," tegas Vita.
Bagi Vita inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan diberikan dengan berbagai strategi pengajaran mulai kurikulum, pembelajaran, perbukuan dalam buku ajar, buku referensi dan buku panduan guru. Selain itu juga ada kegiatan kesiswaan/kemahasiswaan. Dasarnya adalah MoU dan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor PRJ-12/MK.01/2020 dan nomor 21/XII/NK/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Kesinergisan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Keuangan Negara. Serta Nomor PRJ-4/MK.1/2021 dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang pemanfaatan video keuangan negara untuk program belajar dari rumah dalam rangka penguatan karakter ekosistem pendidikan, kebudayaan dan keuangan negara.
"Integrasi inklusi kesadaran pajak dalam sistem pendidikan nasional yang diajarkan secara terstruktur, sistematis dan berkesinambungan, akan dapat membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter. Bahkan, bisa menunjukkan nilai-nilai kesadaran pajaknya sebagai bagian dari bela negara dan cinta tanah air," ungkapnya.
Sementara acara kerjasama ini, ditutup dengan pemaparan tentang inklusi perpajakan dan sosialisasi perpajakan serta diskusi sekaligus tanya jawab yang dipandu oleh Penyuluh Perpajakan. Diakhiri acara ada sesi foto bersama sebagai dokumen kegiatan Penandatangan Kerja Sama Inklusi Perpajakan. Ary/Waw
Editor : Redaksi
