Surabaya (republikjatim.com) - Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur menggelar press conference APBN KiTa Regional Jawa Timur sampai tanggal 31 Oktober 2024 bertempat di Aula Lantai 4 Gedung Keuangan Negara II JL Dinoyo No111 Surabaya, (25/11/2024).
Hadir memimpin konferensi pers itu, Sigit Danang Joyo (Kakanwil DJP Jawa Timur I) yang juga sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Agustin Vita Avantin (Kakanwil DJP Jawa Timur II), Didyk Choirul (Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur) dan Kakanwil Bea Cukai Jatim, I Untung Basuki. Sejumlah media lokal Surabaya turut hadir mengikuti acara ini serta para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan di Jawa Timur.
Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur sampai Oktober 2024
Perekonomian Jawa Timur konsisten tumbuh sebesar 4,91 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong dari permintaan ekspor yang lebih tinggi. Inflasi tercatat 0,15 persen (mtm), setelah dua bulan sebelumnya berturut-turut mengalami deflasi.
Kegiatan perdagangan internasional per bulan September 2024 mengalami kenaikan pada ekspor sebesar 14,95 persen (yoy) menjadi USD 2,16 miliar. Sedangkan impor turun sebesar 6,56 persen (yoy). Realisasi penyaluran KUR per 31 Oktober 2024 sebesar Rp 40,42 triliun untuk 781.632 debitur. Sedangkan Usaha Mikro (UMi) sebesar Rp 642,51 miliar untuk 149.031 debitur.
Perkembangan Realisasi APBN Regional Jawa Timur
Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp 211,64 triliun atau 73,58 persen dari target sebesar Rp 287,6 triliun. Terdiri dari Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar 72,62 persen (Rp 204,88 triliun) dari target dan PNBP mencapai 122,63 persen (Rp 6,75 triliun) dari target (Rp5,5 triliun). Penerimaan Perpajakan disumbang oleh penerimaan Ditjen Pajak sebesar Rp 96,96 triliun (74,51 persen dari target) dan penerimaan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar 107,93 triliun (71,01 persen dari target).
Realisasi Belanja Negara sampai dengan Oktober 2024 telah terserap Rp 111,12 triliun atau 81,31 persen dari pagu belanja negara di Jawa Timur. Kinerja belanja negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp 40,33 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp 70,79 Triliun.
"Surplus APBN di Jawa Timur sampai dengan 31 Oktober 2024 sebesar Rp 100,5 triliun," ujar Sigit Danang Joyo kepada republikjatim.com, Senin (25/11/2024).
Dalam konferensi pers ini Didyk Choirul yang menjabat Kakanwil Ditjen Perbendaharaan menjelaskan soal dukungan APBN untuk daerah di Jawa Timur. Menurutnya, dukungan APBN kepada APBD melalui TKD per 31 Oktober 2024 terealisasi sebesar Rp 70,79 triliun (87,40 persen dari Pagu, tumbuh 8,62 persen yoy). Pertumbuhan itu ditopang oleh DAU dan DAK Non Fisik.
"DAU naik 9,85 persen (yoy) menjadi Rp 37,29 triliun, untuk peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan terutama pada penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan terbanyak penerimanya Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi," ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Didyk menguraikan realisasi DAK Fisik mengalami pertumbuhan 17,39% (yoy) menjadi Rp 2,5 triliun. Mayoritas digunakan untuk sektor pendidikan, infrastruktur dan air minum dengan jumlah kontrak terbesar pada Kabupaten Sumenep, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban.
Realisasi DAK non fisik naik sebesar 16,76 persen (yoy) menjadi Rp14,04 triliun. Pengalokasiannya terbesar pada bidang pendidikan, Tunjangan Profesi Guru dan Kesehatan, penerima terbanyaknya adalah Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember.
"Untuk Dana Desa mengalami kenaikan sebesar 13,20 persen (yoy) menjadi Rp 8,06 triliun. Hal itu dipergunakan mayoritas untuk pelaksanaan pembangunan desa berupa pembangunan, rehabilitasi ataupun pemeliharaan Sarpras desa. Penerima Dana Desa terbesar adalah Kabupaten Malang, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro," tegasnya.
Sedangkan realiasi DBH terkontraksi 13,21 persen (yoy) menjadi Rp 8,2 triliun. DBH Jawa Timur terbesar dari sektor migas yang terbesar diterima Kabupaten Bojonegoro. Penggunaan DBH, mayoritas untuk peningkatan layanan publik di daerah.
Realisasi Insentif Fiskal naik 67,98 persen menjadi Rp 695,45 miliar, difokuskan untuk peningkatan efisiensi anggaran daerah, pengendalian inflasi, pembangunan infrastruktur dan dukungan sosial. Untuk penerima terbanyak adalah Kabupaten Mojokerto, Kota Madiun dan Kabupaten Lamongan.
"Transfer ke Daerah, telah memberi manfaat dari penyalurannya dengan banyak output yang dihasilkan. Hal ini tentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah," paparnya.
Sementara jumlah TKD yang disalurkan di Jawa Timur sampai Oktober 2024 antara lain untuk Jalan Rp 740,57 miliar, Irigasi Rp 135,30 miliar, Air Minum Rp 243,61 miliar, Pertanian Rp 217,43 miliar, Industri Kecil dan Menengah Rp 18,5 miliar, Pariwisata Rp 19,33 miliar, Pendidikan Rp 1,06 triliun.
"Hal itu, dipergunakan untuk pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan, Rehabilitasi Sekolah dan Pengadaan Peralatan Praktik, Kesehatan dan KB Rp 587,81 miliar, Sanitasi Rp 285,04 miliar, Lingkungan Hidup Rp 6,43 miliar serta untuk Kelautan dan Perikanan Rp 43,9 miliar," jelasnya.
Sedangkan Sigit Danang Joyo menjelaskan terkait pengelolaan aset, realisasi lelang, PNBP Pengelolaan BMN dan Piutang Negara yang dilaksanakan DJKN. Realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim sampai 31 Oktober 2024 mencapai Rp 4,13 triliun atau 96,55 persen dari target, Realisasi PNBP Lelang sebesar Rp 94,87 miliar atau 84,18 persen dari target Rp 112,7 miliar dan Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp 391,37 juta atau 182,88 persen dari target Rp 214 juta.
"Kemudian realisasi PNBP Aset Rp 138 miliar atau 124,43 persen dari target Rp 110,91 miliar," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
