Jakarta (republikjatim.com) - Di dunia advokasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), nama Poengky Indarti sudah tak asing lagi. Sosok kelahiran Surabaya, 18 Februari 1970 ini sudah malang melintang dalam berbagai kasus besar yang memperjuangkan keadilan.
Diantaranya mulai dari kasus Marsinah pada 1993 hingga uji materiil Undang-Undang Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Selama tiga dekade kariernya, Poengky membangun reputasi sebagai pembela masyarakat marginal dan pionir dalam advokasi HAM.
Kini, dengan rekam jejaknya yang panjang dan pengalamannya sebagai mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky melangkah sebagai Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membawa perubahan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Poengky Indarti menjadi salah satu calon Ketua KPK periode mendatang.
Dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (18/11/2024) kemarin, Poengky menegaskan visi besar untuk memperkuat peran KPK dalam pengawasan pasca Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Poengky menyebut pemerintahan baru rentan terhadap potensi kebocoran anggaran.
"Karena itu, KPK harus mengoptimalkan pengawasan untuk mencegah praktik korupsi di kalangan pemangku kebijakan yang baru dilantik. Dengan adanya pemerintahan yang baru, potensi kebocoran anggaran oleh para pemangku kebijakan menjadi hal yang harus diantisipasi," ujar Poengky Indarti kepada republikjatim.com, Rabu (20/11/2024).
Selain itu, Poengky juga menyoroti Daerah-Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat Daya sebagai wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam pengawasan.
"Fokus utama saya melakukan pengawasan di wilayah-wilayah yang dianggap rawan korupsi itu," tegas Poengky.
Untuk itu,.Poengky menilai kerja KPK tidak dapat dilakukan sendiri. Ia berencana memperkuat koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta menggandeng masyarakat, perempuan dan media massa untuk berpartisipasi dalam pengawasan.
"Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan pengawasan itu berjalan efektif," katanya.
Poengky menekankan pentingnya sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Polri dan Kejaksaan Agung. Sebagai mantan anggota Kompolnas, Poengky merasa memiliki modal yang cukup untuk memperbaiki hubungan antar-lembaga.
"KPK seharusnya tidak berjalan sendiri. Sinergi dengan Polri dan Kejaksaan menjadi kunci dalam pemberantasan korupsi," ungkapnya.
Dalam strategi pemberantasan korupsi, Poengky menekankan pentingnya pencegahan melalui pendidikan dan pembenahan sistem pengelolaan administrasi. Ia juga menyatakan koruptor harus diberikan hukuman maksimal untuk memberikan efek jera.
"Pencegahan yang efektif adalah bagaimana kita meyakinkan masyarakat untuk tidak melakukan korupsi melalui jenjang pendidikan," pintanya.
Sementara itu, Poengky juga bakal membawa arah baru bagi KPK. Poengky yang menyandang gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga (1993) dan Master of Laws dari Northwestern University, Amerika Serikat (2003). Kariernya dimulai di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya pada awal 1990-an. Poengky terlibat dalam berbagai advokasi penting, seperti kasus Marsinah (1993) dan uji materi UU Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Imparsial dan aktif dalam mendorong perdamaian di Papua melalui Jaringan Damai Papua," urainya.
Selain itu, Poengky juga pernah menjadi Ketua Dewan Pengawas Yayasan Museum HAM Omah Munir sejak 2018, melanjutkan cita-cita panutannya, almarhum Munir Said Thalib. Saat ini, ia juga merupakan Visiting Research Fellow di Jeonbuk National University, Korea Selatan.
"Dengan pengalaman panjang di bidang hukum dan advokasi hak asasi manusia, kami menawarkan pendekatan yang inklusif dan strategis untuk pemberantasan korupsi. Kalau terpilih, kami bertekad membawa KPK menjadi lembaga yang lebih efektif, tidak hanya dalam penindakan tetapi juga pencegahan dan pengawasan. Semua ini demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
