Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemkab Sidoarjo kembali menyalurkan insentif bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) dan kader Posyandu. Kali ini diberikan kepada pejuang-pejuang kesehatan yang ada di Kecamatan Krembung.
Terdapat sebanyak 338 orang yang mendapatkan insentif itu. Mereka terdiri dari 7 Nakes praktik mandiri dan 331 kader kesehatan Posyandu. Rinciannya, 7 Nakes yang merupakan bidan dan perawat mendapat insentif sebesar Rp 250.000 perbulan. Namun diterima langsung selama 6 bulan dengan nilai otal yang diterima Rp 1,5 juta. Sedangkan kader Posyandu mendapatkan honor Rp 30.000 perbulan yang diterima langsung selama 6 bulan. Sehingga mereka langsung menerima Rp 180.000 perorang.
Insentif ini telah ditransfer ke rekening masing-masing penerima melalui di Bank Jatim. Insentif itu secara simbolis diserahkan Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr Fenny Apridawati kepada Nakes dan ratusan kader Posyandu di aula SMAN 1 Krembung, Rabu (02/08/2023). Acara dihadiri anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Reza Ali Faizin serta Camat Krembung Dana Riawati.
Dalam kesempatan ini juga diserahkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan kepada kader kesehatan di Kecamatan Krembung. Ada sebanyak 204 kader PPKBD maupun kader Posyandu di Kecamatan Krembung yang menerima kartu jaminan kesehatan itu.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo, Dr Fenny Apridawati mengatakan penyerahan uang insentif ini sebagai bentuk perhatian Pemkab Sidoarjo. Menurutnya, baru tahun ini Nakes memperoleh insentif. Mereka adalah bidan maupun perawat yang praktek mandiri.
"Mereka juga bersedia memberikan layanan kepada masyarakat 24 jam. Di Kabupaten Sidoarjo ada 204 Nakes, mereka 71 bidan dan 133 perawat. Mereka semua bersedia memberikan layanan ke masyarakat 24 jam," kata Fenny.
Fenny berperan agar para nakes dan kader posyandu ikut menurunkan angka stunting di Kecamatan Krembung. Menurutnya terdapat dua Lokus (Lokasi Fokus) stunting. Yakni di Desa Tambakrejo dan Desa Mojoruntut.
"Mohon sangat untuk diperhatikan lokus stunting ini. Sinergi dengan semua pihak untuk dapat menurunkan angka stunting ini," pinta mantan Kepala Disperindag Pemkab Sidoarjo ini.
Bagi Fenny untuk menurunkan Open Defection Free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan, pihaknya meminta peran kader kesehatan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat soal kesehatan itu. Menurutnya, kondisi ODF di Sidoarjo masih relatif tinggi. Masih ada 6.696 rumah yang tidak memiliki jamban sehat. Data itu terekam pada Januari 2023 lalu.
"Tapi pada bulan Juli kemarin sudah turun menjadi 5.769 rumah. Tahun ini kita targetkan 250 desa di Sidoarjo sudah ODF," pungkasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
