Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali optimis Kabupaten Sidoarjo akan meraih predikat Opini Pengawasan Pelayanan Publik (OPPP) dengan nilai 88 atau zona hijau kualitas tertinggi dari Ombudsman RI pada 2024 mendatang. Ini menyusul, dari tahun ke tahun pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami kenaikan level.
Tercatat di Tahun 2021 mendapat nilai 76 atau masuk zona kuning dan naik pada Tahun 2022 menjadi 84,46 atau masuk zona hijau.
"Bukan tidak mungkin tahun depan akan mendapatkan nilai zona hijau kualitas tertinggi. Karena saat ini kita terus berbenah, khususnya dalam kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor dalam acara kunjungan di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Jumat (19/05/2023).
Menurut Gus Muhdlor yang juga alumni SMAN 4 Sidoarjo ini pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik pada lembaga pemerintah yang dilakukan oleh Ombudsman bisa mendorong Pemkab Sidoarjo terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik ke masyarakat.
"Hal ini bukan soal nilai saja, yang kita kejar. Tetapi yang terpenting substansi masyarakat terlayani dengan baik. Termasuk, di dalamnya masalah respon time (kecepatan waktu) serta indeks kepuasaan masyarakat," tegas Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini.
Sementara Perwakilan Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat memaparkan ada 4 indikator penilaian. Diantaranya pertama kepatuhan, kedua penilaian mal administrasi masyarakat pengguna, ketiga kompetensi front liner dan back office serta keempat pengaduan publik.
"Pada penilaian ini, kami akan memberikan semacam rapot. Jadi selain sertifikat, kami menyerahkan rapot penilaiannya, nanti bisa dilihat mana yang perlu dinaikkan angka dan skornya. Termasuk mana yang perlu diperbaiki dan sebagainya," ungkap Jemsly.
Dalam penilain ini, pada kategori pelayanan publik, ombudsman menilai langsung ke masyarakat. Diantaranya bagaimana masyarakat melihat, merasakan dan punya kesan terhadap pelayanan publik yang diberikan.
"Termasuk bagaimana pengaduan-pengaduan masyarakat diproses," urainya.
Sementara anggota DPR RI, Rahmat Muhajirin berharap adanya ombudsman ini mampu mencetak kabupaten/kota yang memiliki pelayanan baik untuk masyarakat. Meski dengan anggaran yang terbatas, DPR RI meminta ombudsman bekerja efektif dan efisien.
"Saya minta agar Ombudsman melakukan trobosan-trobosan yang mampu meningkatkan layanan publik yang terbaik di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Sejauh ini, elite politik belum mampu melakukan pengawasan yang tajam sehingga saya yakin ombudsman mampu dalam hal ini," tandas anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini.
Sekedar diketahui, saat ini 7 lokus yang menjadi penilaian ombudsman juga sedang dievaluasi. Yakni menggandeng asisten ombudsman terhadap 110 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Dari evaluasi yang akan dilakukan ini, diharapkan Tahun 2024 seluruh OPD mendapatkan predikat zona hijau itu," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
