Sidoarjo (republikjatim.com) - Menteri Agraria Dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto bakal menambah kuota PTSL untuk wilayah Sidoarjo jika program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dibebaskan dari biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) nol persen.
Hal itu disampaikan Hadi Tjahjanto usai menyerahkan secara simbolis sejumlah sertifikat Barang Milik Daerah (BMD), Barang Milik Negara (BMN), sertifikat wakaf dan sertifikat tempat ibadah gereja dan hindu dharma. Total sertifikat yang diserahkan 299 bidang. Yang paling banyak adalah sertifikat BMD yakni 261 sertifikat dan wakaf ada 28 sertifikat (NU dan perkumpulan lainnya) di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (05/05/2023).
"Baru saja kita menyerahkan sertifikat baik sertifikat BMD, BMN maupun PLN, termasuk sertifikat tempat ibadah dan wakaf. Untuk program pensertifikatan tanah wakaf, akan kita teruskan sampai dengan akhir 2024 ini harus selesai semuanya," ujar Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.
Kepada Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyampaikan nantinya akan ada penambahan untuk kuota program PTSL bagi Sidoarjo. Namun dengan catatan, Hadi minta untuk biaya BPHTB ini bisa dinolkan. Sehingga masyarakat bisa merasakan dampak langsung dari program PTSL ini.
"Saya sampaikan juga program PTSL ini sudah mengungkit perekonomian masyarakat. Dari 2017-2022 ini, kalau saya lihat di dasboardnya Pusdatin di Kementerian ATR/BPN itu ada Rp 5.218 triliun uang itu beredar di masyarakat hasil dari hak tanggungan. Artinya ada indikasi perekonomian rakyat sedang berkembang," imbuhnya.
Hadi juga meminta agar BPN Sidoarjo bisa segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan sertifikat tanah lapindo. Mantan Panglima TNI itu menargetkan bulan Mei ini harus sudah rampung.
"Akan segera saya serahkan untuk sebagian mungkin 4 atau 10 sertifikat sebagai simbol," tegasnya.
Sementara itu menanggapi tantangan dari Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Bupati Ahmad Muhdlor Ali berjanji akan segera mempelajari regulasi yang ada. Menurut Gus Muhdlor sapaan akrab Bupati Sidoarjo, selama ini aturan yang ada di Perda potongan BPHTB maksimal diberikan sebesar 50 persen.
"Prinsipnya, kami siap menerima tantangan dari Pak Menteri. Nol persen biaya BPHTB bagi penerima PTSL. Walau di Perda itu, pengurangannya maksimal 50 persen. Kami akan pelajari regulasi dan dasar legalnya," ungkap Gus Muhdlor yang juga alumni Fisip Unair Surabaya ini.
Tahun 2023 ini, kata Gus Muhdlor Kabupaten Sidoarjo menerima kuota program PTSL sebanyak 25.517 sertifikat. Jumlah itu bakal ditambah Menteri ATR/BPN jika Sidoarjo bisa memberikan keringanan dengan nol persen biaya BPHTB bagi penerima program PTSL.
"Sekali lagi, ini menjadi tantangan bagi kami untuk memastikan sebelum beliau kembali lagi ke Sidoarjo untuk peresmian penyerahan sertifikat rumah warga korban Lapindo di Renojoyo, Kecamatan Porong. Kami sudah harus menuntaskan secara legal dan sesuai regulasi. Yakni BPHTB terkait PTSL ini bisa nol persen," pungkas Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini. Hel/Waw
Editor : Redaksi
