Sidoarjo (republikjatim.com) - Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur mendapatkan kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI. Dalam kunjungan itu ditempatkan di Aula Kanwil DJP Jawa Timur II, Kamis (30/03/2023).
Kegiatan ini dihadiri Luky Alfirman Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Anggota Komisi XI DPR RI yang dipimpin Dr M Amir Uskara, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Taukhid dan Pimpinan Unit Vertikal Kementerian Keuangan di Jawa Timur. Dari sektor pajak, pimpinan unit vertikal yang hadir yaitu Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Sigit Danang Joyo, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III merangkap Plh, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Farid Bachtiar.
Dalam kesempatan ini Farid Bachtiar menyampaikan tentang dampak kebijakan fiskal kenaikan PPN 11 persen berlakunya batas penghasilan Rp 500 juta bagi UMKM serta kenaikan level tarif 5 persen menjadi Rp 60 juta terhadap penerimaan pajak pusat di Provinsi Jawa Timur.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Farid Bachtiar menyampaikan strategi pengamanan penerimaan pajak di Provinsi Jawa Timur untuk Tahun 2023 ini.
"Kebijakan fiskal mampu meningkatkan penerimaan pajak, paket kebijakan fiskal melalui UU 7 Tahun 2021 mampu meningkatkan penerimaan pajak sepanjang tahun 2022 - 2023. Terutama dari sisi jenis Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)," ujar Farid Bachtiar.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas transfer dana daerah terhadap pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Selama rapat, Komisi XI DPR RI melakukan diskusi untuk membahas masalah dan solusi alternatif terkait pembangunan di daerah Jawa Timur yang terkait dengan tupoksi Kementerian Keuangan.
Dalam kesempatan ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman memberi pandangan dan saran kepada anggota Komisi XI DPR RI. Yakni soal upaya peningkatan efektivitas transfer dana daerah.
"Harapannya dapat membantu pembangunan daerah di Jawa Timur secara lebih efektif dan terukur," tegasnya.
Sementara dalam acara ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kinerja transfer dana daerah. Komisi XI DPR RI akan terus memantau dan mengevaluasi efektivitas transfer dana daerah itu.
"Langkah ini demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan di seluruh wilayah Indonesia," pungkas anggota Komisi XI DPR RI, Dr M Amir Uskara. Hel/Waw
Editor : Redaksi
